PBHI Kecam Pembubaran Aksi Petani Di Depan DPR

Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) mengecam keras tindakan ratusan aparat kepolisian dan Satpol PP membubarkan aksi pendudukan petani Pulau Padang di depan DPR, Kamis (9/2/2012).

“Pembongkaran paksa atas tenda dan pengusiran atas warga, tidak didasarkan dengan cara-cara yang patut supaya dapat dicapai kesepakatan,” kata Sekretaris Badan Pengurus Nasional (BPN) PBHI, Suryadi Radjab, melalui siaran pers di Jakarta (10/2/2012).

Menurut Suryadi, selama 60 hari melakukan pendudukan di depan DPR, sebagai ekspresi memperjuangkan hak atas lahan garapan, para petani Pulau Padang tetap dalam koridor aksi damai dan tanpa kekerasan.

“Aksi pendudukan secara damai itu merupakan model baru dalam mengekspresikan aspirasi dan memperjuangkan hak bagi mereka yang diabaikan hak-haknya oleh pemerintah dan DPR,” ujar Suryadi.

Untuk itu, PBHI mendesak pemerintah, khususnya Menteri Kehutanan, segera mencabut SK nomor 327/2009 tentang Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

“Karena SK inilah yang mengesahkan aksi pencaplokan lahan garapan warga. SK ini pun sebagai biang kerok dari ancaman hilangnya mata pencarian penduduk Pulau Padang yang bergantung pada lahan garapan mereka,” ungkapnya.

Suryadi juga menyesalkan tindakan aparat kepolisian dan Satpol PP yang merampas barang-barang milik warga. Beberapa jenis barang petani yang dirampas oleh Satpol PP dan Polisi adalah: kain dan pakaian, tabung gas untuk memasak, tenda dan tiang pancang, dan banyak barang lainnya.

“Perbuatan mengambil barang milik orang lain secara beramai-ramai seperti itu ibarat gerombolan rampok beraksi,” kata Suryadi.

PBHI pun menuntut agar polisi dan satpol PP segera mengembalikan semua barang-barang milik petani Pulau Padang. PBHI juga menuntut pimpinan kepolisian dan satpol PP bertanggung-jawab atas pembongkaran dan pengusiran warga Pulau Padang di depan DPR itu.

Andi Nursal