PAK NTT: SBY-Budiono Harus Bertanggung Jawab Atas Kekerasan Di Bima

Di hari kedua, posko mimbar bebas di depan Mapolda NTT semakin ramai. Tetapi tidak ada lagi aktivitas mogok makan. Rupanya cuaca tak bersahabat membuat beberapa peserta mogok makan mengalami demam. Sekitar pukul 22.00 kemarin malam (26/12), dalam rapat evaluasi diputuskan penghentian aksi mogok makan.

Sejak pukul 09.00, silih berganti para aktivis Persatuan Anti-Kolonialisme Nusa Tenggara Timur (PAK NTT) berorasi. Ada James Faot (Ketua KPW PRD NTT), Bedi Roma dan Justin (PMKRI Kupang), Alberto Maia (LMND NTT), Willy Soeharly (SRMI NTT), Paulus Brikmar (Garda Bangsa), serta sejumlah aktivis dari FMN Kupang dan PMII Kupang.

Bagi para aktivis PAK NTT, telunjuk amarah atas peristiwa pembantaian petani Bima (NTB) dan rentetan kasus serupa di sejumlah tempat di Indonesia tidak bisa hanya diarahkan pada institusi Polri.

Menurut mereka, perilaku brutal aparat keamanan dalam merepresi aksi-aksi rakyat yang menuntut hak merupakan cermin dari pengabdian membabi-buta pemerintahan pada kepentingan modal asing. Karena itu, orasi-orasi politik yang disampaikan berisi kecaman terhadap  pemerintahan Yudhoyono-Budiono sebagai antek modal asing.

“Duet Yudhoyono-Budiono yang berhaluan ekonomi neoliberal dan berkarakter politik komprador kolonial adalah yang paling tepat dituntut pertanggungjawaban atas semua tindakan brutal aparat keamanan terhadap rakyat,” teriak Bedi Roma.

Seperti kemarin, selain mempersoalkan berbagai konflik agraria, kebijakan ekonomi neoliberal dan pola penanganan konflik agraria ala rejim kolonial, PAK NTT juga menyerukan kepada Gubernur NTT Frans Leburaya untuk segera menghentikan aktivitas penambangan oleh perusahaan-perusahaan swasta di NTT dan menyelenggarakan referendum rakyat.

Menurut James Faot, cacat besar dari demokrasi liberal adalah pelibatan semu rakyat dalam pemerintahan. Pemilu adalah satu-satunya ruang yang disediakan bagi rakyat dan hanya terbatas memberikan suara pada calon anggota legislatif, calon presiden hingga bupati yang bertarung. Rakyat tidak ditanyakan pendapatnya tentang kebijakan publik seperti apa yang diinginkan. Karena itu, pelaksanaan referendum atas persoalan-persoalan strategis sangat dibutuhkan. “Melalui referendum, rakyat terlibat memutuskan kebijakan-kebijakan penting pembangunan. Adanya referendum membuat demokrasi lebih mendekati maksa sejatinya,” kata Faot.

GEORGE HORMAT