Mitos Produk Domestik Bruto (PDB): Potret Terbaik Sebuah Negara?

Layakkah kita berbangga ketika IMF mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2024? Boleh-boleh saja untuk tetap bangga, akan tetapi hanya orang yang tidak membaca pertanda zaman yang bisa tetap tersenyum ketika alam menunjukkan hal yang sebaliknya.

Pertumbuhan ekonomi, yang sering diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB), sudah lama dijadikan sebagai potret terbaik melihat sebuah negara. Jumlah agregat PDB dan perubahannya setiap tahun dijadikan indikator menempatkan sebuah negara di tengah percaturan ekonomi global. Oleh karenanya, negara berlomba-lomba meningkatkan PDB dan cara paling cepat adalah dengan mengundang investasi asing. Itu pula yang menyebabkan pemerintah bersikeras dengan segala cara mengeluarkan UU Cipta Lapangan Kerja. Sayang, hal ini seperti mengulang-ulang mantra peningkatan PDB melalui pemberian karpet merah bagi investor. Seolah-olah Cassandra yang dapat meramalkan nasib perekonomian sebuah negara.

PDB diformulasikan dengan tiga pendekatan yaitu pengeluaran, pendapatan, dan produksi (output). Pendekatan pengeluaran merupakan agregasi jumlah pengeluaran yang terjadi dari aktivitas rumah tangga, aktivitas investasi, aktivitas pemerintah, dan aktivitas perdagangan global yang dilakukan suatu negara.

Singkatnya, seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi adalah cerminan besaran ekonomi sebuah negara. Melalui pendekatan pendapatan, perekonomian diukur melalui keseluruhan (agregat) jumlah pendapatan semua pelaku ekonomi di suatu negara.

Pendapatan seperti upah misalnya, adalah imbal balik dari aktivitas yang dilakukan seseorang yang dianggap bernilai ekonomis. Pendekatan produksi (output) adalah pendekatan yang menjumlahkan semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara di wilayahnya dan mengalikannya dengan harga pasar barang dan jasa tersebut. Istilah kunci dalam pendekatan ini adalah harga pasar. Artinya, barang dan jasa tersebut ada pasarnya, dapat dipertukarkan, dan tentunya dapat diukur dengan uang.

Kelemahan Indikator PDB

Sekalipun PDB lazim digunakan, bukan berarti formula PDB tidak memiliki kelemahan. Sebagai contoh, PDB yang menggunakan pendekatan pengeluaran misalnya hanya akan mencatat aktivitas yang legal. Padahal kita tahu ada aktivitas ekonomi yang illegal, yang populer dengan istilah black market/shadow economy. Inilah kelemahan pendekatan pengeluaran, tidak menangkap transaksi black market/shadow economy. Semakin besar porsi black market/shadow economy dalam suatu negara maka semakin bias nilai PDBnya, dan sebaliknya. Besar kecilnya black market/shadow economy bergantung kepada baik tidaknya hukum atau pengaturan di negara tersebut.

Tambahan lagi, PDB diukur menggunakan satuan moneter (uang). Di sinilah letak masalahnya, sejauh mana kita mendefinisikan suatu aktivitas bernilai ekonomis, apa parameternya? Umumnya, tentu karena kepraktisan, aktivitas yang bernilai ekonomis adalah aktivitas yang dapat diukur dan dibayarkan dengan uang. Singkatnya, kalau tidak menghasilkan uang maka aktivitas tersebut bukanlah aktivitas ekonomi. Akibatnya, transaksi barter antar pelaku ekonomi tidak akan dapat ditangkap oleh PDB. Aktivitas pemeliharaan rumah tangga seperti membersihkan rumah sendiri, membesarkan anak, atau menjaga anak tetangga juga menghasilkan nilai tambah. Namun karena tidak bisa dikuantifikasikan dengan uang, aktivitas ini tidak dimasukkan ke dalam PDB.

Kelemahan Konsep PDB

Sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, PDB memiliki kelemahan inheren yang secara konseptual dapat menyesatkan pembaca awam. Untuk itu, sebelum kita memegang angka PDB seperti layaknya agama yang tidak bisa dipertanyakan, saya akan menjelaskan kelemahan mendasar tersebut. Kelemahan mendasar PDB, tak peduli apapun pendekatannya, pada sifat PDB yang merupakan agregasi nilai dari setiap aktivitas ekonomi.

Mengapa konsep agregasi itu bermasalah? Ketika kita melihat investasi asing sebagai faktor yang penting dalam pertumbuhan ekonomi, kita melupakan bahwa kekayaan tersebut dimiliki oleh entitas asing yang ada di negara kita. Kekayaan tersebut dapat sewaktu-waktu dipindahkan kembali ke negara asal lewat prosedur dividen. Atau secara skala, perekenomian negara tersebut besar atau baik, namun pada kenyataan warganya sendiri tetap saja miskin atau terpinggirkan secara ekonomi.

Kelemahan lain yang tidak kasat mata adalah terkait nasib kaum pekerja. Dari pendekatan pendapatan, penting untuk dilihat bagaimana proporsi pendapatan dari sisi pekerja dan korporasi. Jika pendapatan pekerja cenderung tidak berubah, tapi pendapatan korporasi cenderung meningkat, ini artinya variabel pendapatan didominasi oleh korporasi sementara di sisi pekerja terdapat stagnasi gaji (wage stagnation).

Menggunakan pendekatan pengeluaran, jika gaji pegawai stagnan sementara kebutuhan terus meningkat, maka akan ada strategi yang dilakukan pekerja untuk menutupi selisih tersebut. Strategi pertama adalah dengan mencairkan tabungan, menjual/menggadaikan aset seperti tanah, rumah, kendaraan, maupun barang berharga. Atau, selisih tersebut ditutupi melalui pinjaman yang akan dibayar melalui penghasilan dari jam kerja tambahan (lembur) atau kegiatan tambahan.

Kalau banyak pekerja yang berharap pendapatan tambahan dari jam lembur atau harus melakukan kegiatan tambahan setelah jam kerja seperti berdagang online, pengemudi taksi/ojek online, hal tersebut dapat menunjukkan bahwa sudah terdapat gap yang melebar antara daya tukar gaji dengan kebutuhan aktual. Akibatnya, kesempatan seorang pekerja biasa untuk berubah nasib, mobilitas sosial vertikal, semakin menurun akibat kesulitan melakukan kegiatan investasi seperti pendidikan, kesehatan, ataupun investasi surat berharga.

Selain kelemahan-kelemahan yang sudah saya paparkan di atas, kelemahan lain dari PDB adalah tidak memperhitungkan faktor lingkungan hidup. Sebagai gambaran adalah sebuah negara bisa saja membabat hutan tropisnya, menjual kayunya dan menambang mineral yang terkandung di dalam tanah secara masif. Hasilnya adalah ekspor kayu dan mineral meningkat, akan tetapi lubang-lubang bekas tambang dan hilangnya hutan tropis sebagai penyangga ekosistem tidak dikuantifikasi. Akibatnya kesinambungan pertumbuhan ekonomi tidak terjamin bahkan timbul beban jangka panjang yang harus ditanggung.

Indikator lain mengukur kemajuan

Lantas, jika tidak dengan PDB, bagaimana sebenarnya potret ekonomi sebuah negara? PDB bukan tidak berguna, akan tetapi dibutuhkan indikator lain untuk melengkapi informasi yang tidak terekam. Jika kita ingin memahami perekonomian dengan perspektif yang lebih luas, sebaiknya kita menggunakan beragam indikator karena tidak ada satu indikator yang sempurna. Selain itu, kita juga harus membandingkan angka tersebut dengan negara lain sebagai referensi.

Untuk indikator yang mainstream, kita bisa menggunakan World Development Index (WDI) dan World Governance Indicator yang dikeluarkan oleh World Bank, serta Human Development Index yang dikeluarkan oleh UNDP. Dalam WDI kita bisa melihat control of corruption untuk melihat sejauh mana korupsi di suatu negara bisa ditanggulangi negara.

Nilai Control of Corruption Indonesia pada tahun 2017 adalah 48.07 dari skala 0-100. Walau angka tersebut lebih besar dari China (46.63) akan tetapi indeks kita masih lebih kecil dari Afrika Selatan (56.73) di tahun yang sama. Penting untuk diingat, pada tahun 2018, Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dipaksa mengundurkan diri karena diputuskan bersalah pada tindak pidana korupsi. Artinya dibandingkan dengan negara yang terang-terangan korupsi saja kita masih kalah bersih.

Pada indeks Government Effectiveness yang mengukur kinerja pemerintah dan aparat negara dalam memberikan layanan publik, Indonesia pada tahun 2017 memiliki nilai 54.80 dari skala 0-100. Angka ini kira-kira mirip dengan India (56.73) tapi lagi-lagi masih kalah dengan Afrika Selatan (65.86). Kembali lagi, interpretasinya, dengan negara yang kepala negaranya ditangkap karena korupsi saja, pelayanan publik kita masih lebih buruk.

Dalam penegakan hukum (rule of law), indeks kita pada tahun 2017 bernilai 40.86. Angka ini setara dengan Colombia (40.38) yang pemerintahannya selama beberapa dekade berperang melawan kartel obat bius. Untuk Indeks pembangunan manusia (Human Development Index), di tahun 2017 Indonesia memiliki nilai 0.70 dari skala 0-1. Sekilas angka ini terlihat bagus, akan tetapi nilai ini beda tipis dengan Palestina dan Irak (keduanya 0.68) . Indeks pembangunan manusia Indonesia juga masih kalah dengan Venezuela (0.73) yang pada tahun 2017 mengalami keguncangan politik yang disebut media barat disebabkan oleh krisis sosioekonomi.

Bagaimana dengan indikator lain yang tidak mainstream? Kita bisa memulai dengan kesenjangan ekonomi yang diukur dengan koefisien gini. Untuk koefisien gini, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Standardized World Income Inequality Database (SWIID), sebagai database gini terbesar, Indonesia pada tahun 2017 memiliki nilai 46.6 dari skala 0 untuk yang terbaik dan 100 yang terburuk. Koefisien gini kita masih kalah dengan Singapura 38.6, Thailand 39.6. Bahkan dengan Amerika Serikat, negara super kapitalis, tempat di mana super billioner berkumpul, Indonesia masih kalah baik. Amerika Serikat dengan segala kesenjangan ekonomi, rasial, dan duopoli politik masih memiliki nilai 38.2.

Salah satu indikator yang semakin populer sekarang ini adalah indeks kebahagiaan (happiness index) yang setiap tahunnya dikeluarkan dalam bentuk laporan World Happiness Report. Indeks ini mengukur kepuasan hidup (life satisfaction) penduduk sebuah negara dengan mempertimbangkan PDB, harapan hidup sehat, generosity (sumbangan), social support (bantuan saat kemalangan/bencana), kebebasan mengambil pilihan hidup, indeks persepsi korupsi, dan lain-lain.

Artinya, indeks ini tidak melulu memperhitungkan nilai moneter yang dihasilkan oleh sebuah negara, tapi juga memperhitungkan sisi emosional dari manusia yang tinggal di negara tersebut. Pada tahun 2017, Indonesia menempati urutan 96 dari 156 negara yang disurvey. Vietnam berada di urutan ke 95, dan yang mengejutkan, Venezuela berada di urutan ke 102 dan Palestina di urutan 104. Ternyata negara yang mengalami krisis politik dan konflik bersenjata tidak sedih-sedih amat dibanding kita.

Jika peringkat kebahagiaan ke 96 tidak membuat anda depresi untuk melanjutkan membaca, saya bisa menambahkan dua indikator lagi yang dikeluarkan oleh lembaga riset V-dem dari Universitas Gothenburg di Swedia yaitu kesenjangan pendidikan dan kesehatan. Untuk kesenjangan pendidikan, Indonesia pada tahun 2017 memiliki nilai 1.75 dari skala 0 untuk yang terburuk dan 4 untuk yang terbaik. Untuk nilai 1-2, disebutkan memiliki pendidikan yang sangat tidak adil, di mana 25% dari pelajar mendapatkan pendidikan yang sangat buruk dan berpotensi melemahkan kemampuannya untuk pemenuhan kehidupannya di saat dewasa. Angka ini setara dengan Ethiopia (1.67) yang dulu identik dengan bencana kelaparan. Bahkan jika dibandingkan dengan Palestina (2.2), pendidikan kita masih kalah adil.

Di sektor kesehatan, Indonesia memiliki nilai 1.88 dari skala inversal 0-4. Dengan nilai tersebut, Indonesia pada tahun 2017 berada dalam kategori yang tidak adil, di mana setidaknya 25% penduduk tidak mendapatkan hak politiknya dalam menerima jaminan kesehatan dasar berkualitas tinggi. Angka ini setara dengan Kamerun (1.875) dan lagi-lagi masih lebih rendah dari Palestina (2.4). Kenapa saya membandingkannya dengan Palestina? Saya memandang pendidikan dan kesehatan sebagai investasi jangka panjang pada penduduk. Kedua investasi ini dibutuhkan untuk memungkinkan terjadinya mobilitas ekonomi vertikal bagi warganya. Artinya jika konflik dan instabilitas di Palestina berakhir pada saat ini, peluang Palestina untuk mencapai welfare state di masa depan lebih tinggi dibanding Indonesia.

Dengan pemaparan ini, pantaskah kita berbangga dengan pertumbuhan ekonomi kita? Layakkah kita berbangga ketika IMF mengatakan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia pada 2024? Boleh-boleh saja untuk tetap bangga, akan tetapi hanya orang yang tidak membaca pertanda zaman yang bisa tetap tersenyum ketika alam menunjukkan hal yang sebaliknya.

Sekalipun Indonesia menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan di dunia, akan tetapi pada saat itu terjadi, peran kita–rakyat jelata, hanya sebagai penonton. Indonesia menjadi tempat yang sangat tidak adil bagi masyarakatnya karena semua pembuluh darah utama perekonomian dikuasai oleh segelintir orang (oligarki) atau asing. Yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin.

BERNARD NAIBORHU memperoleh Master Ekonomi dari Universitas Paderborn – Jerman

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid