Mengapa Perempuan Korban Kekerasan Seksual Sulit Bersuara?

Tahun 2017, sebagian pengguna media sosial pasti akrab dengan tagar #MeToo. Tagar ini sempat trending di seluruh platform media sosial; Facebook, Instagram, dan Twitter. Bahkan hampir dipakai oleh jutaan orang di dunia.

Seperti artis terkenal Angelina Jolie. Ia menulis sebuah cuitan untuk mengungkap kejahatan seksual yang dilakukan oleh Harvey Weinsten, seorangproduser film di Amerika Serikat. Alhasil, cuitan ini mendapat reaksi banyak orang. Tagar ini mengundang banyak orang untuk membagikan pengalaman yang sama.

Sejak gerakan #MeToo menggema di seantero dunia, banyak kasus kekerasan seksual yang terungkap. Gerakan #MeToo menghantarkan korban kekerasan seksual untuk berani berbicara. Gerakan ini menyingkap fakta bahwa begitu banyak kekerasan seksual yang tersembunyi dalam kebisuan.

Di Indonesia, meskipun gerakan ini dibicarakan banyak orang tetapi kurang berhasil menyingkap beragam kasus kekerasan seksual yang terpendam yang selama ini jadi fenomena gunung es. Ada banyak korban kekerasan lebih memilih bungkam dan enggan melaporkan kasusnya.

Komisioner Komisi Nasional Anti-kekerasanTerhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Riri Khariroh menyebutkan, sebanyak 50 persen kasus perempuan yang melaporkan tindak kekerasan seksual berakhir dengan jalur mediasi. Seringkali mediasi itu berakhir dengan mengawinkan korban dengan pelaku kekerasan seksual.

Bukan tanpa alasan jika korban kekerasan seksual lebih memilih diam ketika mengalami kasus kekerasan seksual. Setidaknya ada beberapa hal yang melatarbelakangi.

Pertama, aparat penegak hukum kurang sensitive menangani korban kekerasanseksual. Dalam kasus perkosaan misalnya, tidak jarang petugas polisi menyuguhkan pertanyaan yang menyudutkan korban.

Tentu kita masih ingat pernyataan Jenderal Tito Karnavian, pada November 2017, terkait penanganan kasus perkosaan oleh polisi yangmenanyakan: apakah korban perkosaan “merasa nyaman” selama perkosaan? Tentu saja anggapan ini melukai hati korban.

Sering kali aparat beranggapan bahwa indikasi perkosaan terjadikarena hubungan seksual yang terbuktikan dengan paksaandan kekerasan fisik. Jadi, kalau korban tidak melawan dengan segala daya upaya, maka dianggap menerima atau ‘menikmati’.

Kedua, kuatnya budayavictim-blaming atau menyalahkan korban. Di Indonesia, kebiasaan menyalahkan korban sangat dipengaruhi oleh cara pandang yang patriarkis.

Konstruksi sosial masyarakat yang patriarkal menjelma dalam norma sosial, budaya, dan agama. Seringkali, dalam upaya mengontrol tubuh perempuan, kultur patriarkal menciptakan standar moral “perempuan yang baik”, seperti patuh, berperilaku santun, berpakaian sopan, lebih banyak di dalam rumah, dll.

Sebaliknya, perempuan yang berjalan sendiri, pulang larut malam, menenggak minuman beralkohol, memakai rok pendek, ramah/ terbuka terhadap laki-laki, akan dicap sebagai “perempuan kurang baik”. Biasanya, jika kelompok perempuan yang dikategorikan kurang baik tersebut mengalami serangan seksual, itu dianggap “wajar” oleh masyarakat yang patriarkal.

Media juga turut melanggengkan budaya victim-blaming. Reportase seputar pelecehan seksual sering menggambarkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab memicu hasrat laki-laki (DyahAyu Kartika, 2019).

Ketiga, masih tingginya impunitas pelaku kekerasan seksual, yang disebabkan oleh kuatnya relasi kuasasi pelaku.

Adanya impunitas terhadap pelaku kekerasan seksual membuat korban dan pendamping korban merasa kelelahan ketika melaporkan kasusnya. Bahkan kadang juga korban ataupun keluarga mendapat ancaman dari pelaku. Sedangkan di sisi lain, belum ada regulasi yang kuat melindungi korban atau saksi yang melaporkan kasusnya.

Contohnya kasus kekerasan seksual yang diduga melibatkan anak seorang Kiai sebuah Pesantren di Jombang, JawaTimur.

Keempat, sebagian besar pelaku kekerasan seksual adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan korban, seperti ayah, kakak, adik, paman, kakek, dan suami.

Biasanya, karena pelakunya orang dekat, apalagi punya hubungan darah, kekerabatan, relas iperkawainan, ataupun relasi intim (pacar), perempuan enggan mengungkap kekerasan seksual yang dialaminya.

Baru-baru ini Komnas Perempuan merilis data baru bahwa sebagian besar kasus kekerasan terjadi di ranah privat. Sebanyak 770 kasus inses, kekerasan seksual 571 kasus, dan kekerasan fisik 536 kasus.

Menghadapi itu, sejumlah gerakan perempuan mengajukan RancanganUndang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) untuk memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. RUU PKS terbilang progressif karena UU ini memperluas definisi kekerasan seksual. Selain itu, di dalamnya juga tecakup tentang pencegahan, perlindungan saksi/korban, pemulihan dalam makna luas, dan rehabilitasi pelaku.

Namun sayang, sejak digagas tahun 2012 dan masuk Prolegnas tahun 2016, RUU masih mangkrak di meja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut saya, perlu sebuah terobosan dari gerakan perempuan maupun Negara untuk mendobrak budaya pembisuan itu. Misalnya, mendekatkan layanan pengaduan dan advokasi ke korban, dengan mendirikan posko-posko anti kekerasan seksual berbasis komunitas (RT/RW, tempat kerja, sekolah/kampus).

RINI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid