Membaca Krisis Ekonomi Venezuela Dengan Jujur Dan Adil

Membaca Venezuela di media-media Indonesia, tak ada baik-baiknya. Segala yang buruk, dari negara otoriter, kisah kelaparan, hingga negara gagal (failed state), dilekatkan pada negara kaya minyak ini.

Tak ada yang menyangkal bahwa krisis ekonomi tengah melilit Venezuela. Tapi, seperti apa krisis itu? Bagaimana krisis itu terjadi? Apakah pantas mempersalahkan model sosialisme atas krisis itu?

Agar jawaban yang tampil tak berat sebelah, kita tak bisa hanya mengunyah pemberitaan dari media-media arus utama dari barat. Sebab, media-media tersebut agak bias memberitakan soal Venezuela[1].

Akar Krisis

Krisis ekonomi Venezuela bukanlah penyakit yang tiba-tiba muncul. Bukan kesalahan yang melulu harus ditimpakan pada rezim berkuasa sekarang.

Permulaan abad 20, Venezuela sudah muncul sebagai raksasa minyak. Tahun 1920, negeri ini sudah menjadi pengekspor minyak terbesar di dunia.

Sejak itu hingga 1960-an, timur tengah tidak pernah bisa mengejar produksi minyak Venezuela. Saking melimpahnya, minyak menjadi tumpuan ekonomi negara yang terletak di Amerika Selatan ini.

Saat itu, hampir 90 persen penerimaan Venezuela disumbangkan oleh minyak. Rakyat Venezuela dari seantero pedalaman berpindah ke kota untuk menikmati rezeki minyak. Tak heran, hampir 90 persen rakyat Venezuela tinggal di kota. Akibatnya, pertanian terbengkalai. Industri pengolahan terbangun ala kadarnya.

Tahun 1970, harga minyak dunia sangat tinggi. Terutama ketika meledak perang Arab, yang memaksa negara-negara pengekspor minyak (OPEC) memberlakukan politik embargo. Harga minyak mencapai titik-puncaknya.

Tentu saja, Venezuela menikmati era booming harga minyak itu. Sayang sekali, rezeki dari minyak tak diinvestasikan untuk membangun sektor lain. Industri pengolahan dan pertanian tetap terbengkalai.

Terjadilah, Venezuela mengidap “penyakit Belanda” (Dutch Disease). Istilah ini diperkenalkan oleh majalah The Economist pada 1977. Itu menyinggung negara yang menggantungkan ekonominya pada sektor tertentu dan mengabaikan sektor lain[2].

Situasi diperkeruh oleh kehadiran neoliberalisme di tahun 1980-an. Kekayaan minyak Venezuela tak mengalir banyak ke kas Negara, melainkan ke perusahaan asing dan segelintir politisi korup.

Akibat neoliberalisme, rakyat Venezuela tak menikmati apa-apa dari kekayaan minyaknya. Itulah yang memicu kerusuhan “Caracazo” tahun 1989. Saat itu, rakyat turun ke jalan memprotes kenaikan harga BBM.

Kombinasi kronis antara “penyakit Belanda” dan neoliberalisme membuat nasib rakyat Venezuela sangat nahas. Tahun 1997, jumlah penduduk miskin Venezuela mencapai 55,6 persen.

Harga minyak yang tidak stabil juga tidak memberi kepastian ekonomi. PDB perkapita turun 20 persen sepanjang 1979 hingga 1999. Hingga, pada 1998, harga minyak hanya 12.28 USD per barel[3].

Namun, tahun 1999, ketika Hugo Chavez dilantik sebagai Presiden, harga minyak mulai menaik lagi. Disamping kemampuan Chavez mengajak negara-negara OPEC untuk mematuhi kuota produksi. Sepanjang 2000-2008, harga minyak terus naik.

Tahun 2008, seiring dengan krisis finansial di AS dan Eropa, harga minyak mulai menurun. Chavez menyadari bahaya yang mengintai ekonomi Venezuela jika terus bergantung pada harga minyak dunia.

Karena itu, dia mulai mendorong diversifikasi ekonomi. Milyaran dollar dari keuntungan minyak dialihkan untuk menggerakkan kembali pertanian dan industri. Pendidikan juga digenjot sebagai investasi jangka panjang untuk diversifikasi ekonomi.

Namun, membangun kembali pertanian dan industri tidaklah gampang. Hingga Chavez meninggal tahun 2013, usaha itu belum selesai. Lalu dilanjutkan oleh Presiden sekarang ini, Nicolas Maduro.

Namun, Maduro tak bernasib baik. Sejak 2013, harga minyak dunia terjun bebas. Hal ini memukul ekonomi Venezuela dari berbagai sisi.

Singkat cerita, ketergantungan pada minyak membawa Venezuela pada dua petaka: pertama, kehilangan topangan pendapatan ketika harga minyak dunia jatuh; dan kedua, ketergantungan yang tinggi pada impor, termasuk kebutuhan pokok.

Andil Pemerintah

Tahun 2003, Venezuela di bawah Chavez mengadopsi sistem kurs tetap (fixed exchange rate). Selain untuk mencegah pelarian kapital keluar (capital flight) dan depresiasi mata uangnya, kebijakan ini juga untuk mengamankan harga barang-barang yang diimpor (terutama obat-obatan dan bahan makanan).

Namun, sistem kursp tetap ini hanya bisa bekerja efektif kalau didukung oleh pasokan dollar yang melimpah. Artinya, cadangan devisa harus jumbo. Tentu saja, ketika harga minyak sangat tinggi, sistem ini tidak bermasalah.

Namun, ketika harga minyak jatuh, cadangan devisa Venezuela menipis. Ketika pasokan dollar menipis, maka nilai tukar mata uang Venezuela cenderung turun (under-valued). Akibatnya, harga barang yang diimpor oleh Venezuela menjadi sangat mahal. Dari 2012 hingga 2016, impor Venezuela turun 60 persen.

Berhubung banyak bahan kebutuhan pokok rakyat Venezuela bergantung pada impor, maka situasi itu memicu inflasi. Untuk mengerem inflasi, pemerintah Venezuela menerapkan kebijakan mengontrol harga (priced control). Namun, penyelundupan, penimbunan dan pasar gelap membuat kebijakan ini tak efektif.

Terjadi ketimpangan antara nilai tukar resmi dengan nilai tukar pasar gelap. Tentu saja, karena nilai tukar pasar gelap lebih menggiurkan, maka lebih banyak aktivitas ekonomi yang mengalir di sana.

Gangguan Ekonomi

Aspek lain, yang terkadang diabaikan oleh media-media barat, adalah soal gangguan tanpa henti terhadap ekonomi Venezuela.

Seperti juga revolusi dalam banyak kisah sejarah, ketika mencoba mencari jalan alternatif, akan diperhadapkan dengan aneka rupa gangguan. Dari sabotase, penyelundupan, hingga kudeta.

Begitu juga nasib Revolusi Bolivarian. Sejak 2001, ekonomi Venezuela tak pernah tenang dari gangguan. Tahun 2002, Venezuela kehilangan 20 milyar USD akibat aksi penghentian produksi minyak (lockout) oleh oposisi[4].

Namun, sejak Maduro berkuasa pada 2013, gangguan terhadap ekonomi Venezuela makin sering dan agresif. Tak hanya dilakukan oleh oposisi di dalam negeri, tetapi juga dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya.

Di dalam negeri, akibat ulah oposisi kanan di sana, ekonomi Venezuela diganggu oleh sabotase, penyelundupan, dan penimbunan barang.

Tahun 2015, di bawah pemerintahan Obama, AS menyebut pemerintahan di Venezuela sebagai “ancaman terhadap keamanan nasionalnya.” Sanksi dijatuhkan terhadap sejumlah pejabat Venezuela yang dituding sepihak terlibat dalam perdagangan narkoba dan korupsi.

Meski ditujukan pada individu, tetapi sanksi ini berdampak pada ekonomi Venezuela. Ada banyak rekening yang ditutup. Ada banyak transaksi yang terganggu.

Sejak 2017, ketika Trump memegang tampuk kekuasaan, sanksi terhadap Venezuela ditingkatkan dan diperluas menjadi sanksi ekonomi. Intinya, semua warga AS dan entitas bisnis di sana dilarang melakukan hubungan bisnis dengan pemerintahan Maduro.

Sanksi itu juga melarang warga AS dan entitas bisnis di sana untuk terlibat utang-piutang dengan pemerintah dan entitas perusahaan negara Venezuela, termasuk larangan membeli surat utang dari sana. Akibatnya, pemerintah Venezuela kesulitan merestrukturisasi utangnya.

Puncaknya, pada Januari 2019, AS menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan minyak Venezuela, PDVSA. Sanksi ini melarang warga dan entitas bisnis di AS untuk berbisnis dengan PDVSA. Selain itu, seluruh aset PDVSA dan anak perusahaannya, yang berada dalam yurisdiksi AS, diblokir dan tidak bisa dipindahkan.

Padahal, 35,6 persen ekspor minyak Venezuela mengalir ke AS. Citgo, salah satu anak perusahaan PDVSA yang mendistribusikan minyak ke sekitar 5.500 stasiun pom bensin di 29 negara bagian AS, juga terkena dampak oleh sanksi ini.

Tak hanya melarang warga dan entitas bisnisnya, AS juga melarang negara-negara sekutunya untuk membeli minyak dari Venezuela. Termasuk entitas bisnis yang beroperasi di Eropa dan negara lain.

Dampaknya sudah bisa dihitung. Produksi minyak Venezuela menurun drastis. Dalam hitungan Centre for Economic and Policy Research (CEPR), hanya dalam 4 bulansanksi itu merontokkan 36,4 persen produksi minyak Venezuela[5].

Penurunan pendapatan dan pembekuan aset dari perusahaan minyak akan sangat memukul Venezuela. Mulai dari kehilangan valuta asing yang sangat diperlukan untuk membiayai impor berbagai barang kebutuhan pokok, dari pangan hingga obat-obatan. Valuta asing ini juga perlu untuk menstabilkan ekonomi Venezuela (mengendalikan nilai tukar dan lain sebagainya).

Jadi, menuding Venezuela sebagai “failed state”, tanpa menghitung gangguan-gangguan ekonomi itu, merupakan kesimpulan berpikir yang tidak adil. Bukan saja abai fakta, tetapi nirempati.

Dampak dari beragam gangguan ekonomi itu berdampak pada nasib jutaan rakyat Venezuela yang terganggu aksesnya terhadap kebutuhan pokok, terutama pangan dan obat-obatan.

Jadi, kalau bicara krisis ekonomi Venezuela, jangan lupa andil “penyakit Belanda”, neoliberalisme, dan gangguan ekonomi (baca: agresi ekonomi). Ada banyak andil imperium raksasa dari utara, dalam hal ini Amerika Serikat, dalam kerusakan ekonomi Venezuela.

Itu bukan tak disengaja, tetapi jelas dirancang demi satu tujuan: mengganggu usaha Venezuela menemukan jalan alternatif untuk membangun negerinya secara mandiri dan berdaulat.

RUDI HARTONO, Pimred berdikarionline.com


[1] Soal pemberitaan yang bias ini, Alan Macleod mengulas panjang di bukunya “Bad News from Venezuela: Twenty years of fake news and misreporting”. Kalian juga bisa mengakses fair.org, sebuah kolaborasi antara aktivis dan jurnalis untuk mengeritik pemberitaan bias media massa. Cukup ketik Venezuela di kolom pencariannya.

[2] https://www.economist.com/the-economist-explains/2014/11/05/what-dutch-disease-is-and-why-its-bad

[3] https://www.statista.com/statistics/262858/change-in-opec-crude-oil-prices-since-1960/

[4] https://venezuelanalysis.com/analysis/7527

[5] https://cepr.net/images/stories/reports/venezuela-sanctions-2019-04.pdf

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid