Melawan Perang Psikologis Freeport

Sudah hampir setengah abad Freeport mengangkangi tanah Papua. Dalam rentang waktu itu, Freeport bukan hanya sukses menjadi perusahaan tambang terbesar di dunia karena emas dan tembaga dari Papua, tetapi juga sukses merusak psikologis para penyelenggara negara. Tidak percaya?

Bulan Oktober lalu, Kepala Staff Kepresidenan Teten Masduki bilang, “kalau investasi Freeport ditahan, produksi tidak bertambah, maka APBN bisa langsung kolaps.” Karena itu, di mata mantan aktivis anti-korupsi itu, keberadaan Freeport harus dipertahankan.

Lihat juga pernyataan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Sudirman Said. Menurut dia, pengambilalihan Freeport bukanlah perkara yang mudah. Kata dia, dibutuhkan sumber daya negara yang tidak kecil, termasuk kemampuan biaya yang nilainya fantastis. Sudirman mewanti-wanti, kalau Freeport sampai hengkang, perekonomian Papua akan drop dan 30.000 orang akan kehilangan pekerjaan.

Perlu diketahui, ada banyak pejabat dan intelektual yang sehaluan dengan pandangan Sudirman Said tersebut. Bagi mereka, Indonesia belum sanggup mengambilalih Freeport. Alasan utamanya: Indonesia masih kekurangan modal, tenaga terampil, dan teknologi.

Belum cukup juga. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin  juga menggertak. Menurut dia, kalau Freeport hengkang, maka Papua akan dikoyak konflik antar suku. Lihat, betapa Freeport berusaha memainkan konflik kesukuan untuk mengamankan kepentingan bisnisnya di Papua.

Semua gertakan Freeport di atas, baik yang meminjam mulut pejabat Indonesia maupun yang keluar dari mulut mereka sendiri, adalah sebuah perang psikologis. Tentu saja, tujuannya adalah untuk melemahkan semangat dalam memperjuangkan ekonomi berdikari.

Pada tahun 1930-an, Bung Hatta sudah menulis tentang bagaimana kapitalis barat memainkan senjata psikologis untuk melemahkan tekad ekonomi bangsa kita. Senjata psikologisnya adalah sebuah penyakit mental yang disebut economische minderwaardigheid, sebuah perasaan minder atau selalu merasa inferior  dalam lapangan ekonomi.

Penyakit mental itu terinjeksi dalam mental dan corak berpikir bangsa Indonesia. Kalau sekarang, yaaa, di kepala sebagian besar penyelenggara negara dan intelektual. Akibatnya, mereka tidak pernah berpikir untuk membangun ekonomi secara mandiri. Sebaliknya, mereka selalu menggantungkan leher kepada modal asing.

Menurut Bung Hatta, penyakit mental ini membuat bangsa kita puas sebagai “tukang jual” saja ketimbang “tukang produksi”. Lebih puas sebagai konsumen ketimbang produsen. Walhasil, penyakit ini mencegah kita untuk berkembang menjadi bangsa yang maju, berpengetahuan, dan mandiri.

Penyakit ini juga nampak sekarang. Dalam konteks Freeport, bangsa kita lebih puas sebagai pemetik ekonomi rente. Kita cukup puas dengan bayaran royalti, pajak, dan CSR. Cakrawala berpikir kita tidak pernah jauh dari itu. Ironisnya, kita tutup mata terhadap dampak politik, sosial, dan ekologis dari aktivitas korporasi asing itu.

Saya kira, kalau kita masih punya mimpi menjadi bangsa maju, maka penyakit economische minderwaardigheid ini harus diberantas dari mental dan alam berpikir kita.

Ada baiknya kita menimbah pengalaman dari Amerika Latin. Khususnya Bolivia. Untuk diketahui, sekitar 60 persen rakyat Bolivia adalah penduduk asli. Selama beratus-ratus tahun mereka tidak tersentuh lembaga pendidikan formal. Saya kira, kekuatan produktif Bolivia jauh di belakang kita.

Namun, pada tahun 2006, Bolivia di bawah kepemimpinan seorang pribumi, Evo Morales, memulai serangkaian nasionalisasi terhadap sejumlah perusahaan asing. Awalnya hanya minyak dan gas (2006), lalu perusahaan telekomunikasi (2008), kemudian pembangkit listrik (2010), dan meluas ke berbagai sektor hingga sekarang.

Nasionalisasi itu sangat sukses. Tujuh tahun sebelum nasionalisasi (1999-2005), Bolivia hanya menerima 2 milyar USD dari pertambangan. Sebaliknya, tujuh tahun setelah nasionalisasi, Bolivia menerima pemasukan sebesar 16 milyar USD. Ini hanya contoh kecil saja.

Nasionalisasi membuat penerimaan negara meningkat. Lalu, oleh pemerintah Bolivia, kekayaan yang meningkat itu didistribusikan ke rakyat melalui berbagai program sosial: pendidikan, kesehatan, upah layak, jaminan sosial, dan lain-lain. Alhasil, kemiskinan dan ketimpangan pun menurun drastis.

Tidak hanya itu, Bolivia juga makin berdaulat. Kepada setiap investor asing, Evo Morales bilang, “Bolivia butuh mitra, bukan Tuan.” Selain itu, perusahaan negara juga berhasil direvitalisasi. Sekarang, ketika sumber daya di bawah kontrol nasional, Bolivia punya kesempatan untuk menyusun politik perekonomian yang berorientasi pada kepentingan nasionalnya.

Namun, cerita indah di atas tidak mungkin terjadi kalau Evo Morales dan bangsa Bolivia mengidap penyakit mental economische minderwaardigheid.

Namun, bagi saya, pengambilalihan bukan sekedar soal hitung-hitungan ekonomis. Tetapi ini juga soal politik. Pengambilihan adalah jalan memulihkan kontrol dan kedaulatan nasional atas kekayaan alamnya. Dengan begitu, negara dan hukum nasionalnya berdaulat atas korporasi asing. Tidak seperti sekarang, pemerintah kita tak ubahnya jongos korporasi asing; juga seringkali aturan hukum dibuat dan direvisi sesuai keinginan investor. Akibatnya, kedaulatan politik kita tergerus.

Kalau kekayaan alam sudah di tangan bangsa kita, tentu kita bisa mengatur pengelolaannya sesuai dengan kepentingan nasional kita. Atau bisa juga merujuk pada pesan Bung Karno: “Aku tinggalkan kekayaan alam Indonesia, biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya.”

Selain itu, pengambilalihan juga bicara soal penyelamatan ekologi dan kehidupan. Ingat, sejak 1970-a hingga sekarang operasi Freeport di Papua banyak disertai dengan praktek kekerasan, penyiksaan, dan pembunuhan terhadap warga sekitar. Belum lagi, kerusakan ekologis yang diakibatkannya.

Saya kira, jalan paling moderatnya adalah membiarkan kontrak karya Freeport berakhir hingga 2021. Artinya, di tahun itu terpastikan kekayaan alam bangsa di Papua kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Nah, menuju tahun 2021 itu, mari kita menyiapkan syarat-syarat dan langkah-langkah agar bisa mengelola kekayaan itu sesuai mandat pasal 33 UUD 1945. (Rudi Hartono)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid