Proses pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 11 Juli 2012 diharapkan berjalan lancar. Selain itu, masyarakat juga sangat berharap agar proses itu berlangsung secara demokratis dan jurdil (jujur dan adil).
Untuk itu, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) berusaha mengidentifikasi adanya tujuh masalah yang patut diwaspadai oleh pemilih, pemantau, peserta, penyelenggara, dan pengawas pilkada.
Koodinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, di Jakarta (9/7/2012), menguraikan tujuh masalah itu sebagai berikut:
Pertama, terjadinya pelanggaran atas pemenuhan hak politik rakyat. Salah satunya adalah persoalan administratif yang berkaitan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Kedua, adanya bujukan atau janji tidak realistis, yang kemungkinan bisa menipu pemilih untuk memilih calon tertentu.
Ketiga, adanya upaya-upaya untuk terus mempolitisasi berbagai isu yang berbuntut pada turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
Keempat, potensi terjadinya “serangan fajar”, dalam berbagai bentuk, seperti politik uang, sembako, hingga janji-janji berupa imbalan asalkan memilih pasangan calon tertentu.
Kelima, kemungkinan tekanan psikologis, baik dari kelompok kontestan tertentu ataupun unsur birokrasi di lingkungan atau komunitas tertentu, untuk menentukan pilihan politik yang diarahkan.
Keenam, ketidakberesan adminstratif di jajaran penyelenggara saat pemungutan suara, penghitungan, dan penetapan hasil.
Ketujuh, upaya-upaya untuk terus membangun opini tentang “pilkada curang” guna memudahkan mobilisasi protes massif dan sebagai prakondisi bagi langkah hukum menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi.
Mahesa Danu
- Fascinated
- Happy
- Sad
- Angry
- Bored
- Afraid
