Ketika Kaum Terpelajar Menganggur

HUJAN deras mempertemukanku dengan pemuda itu. Dia memeluk erat sebuah map di dadanya, takut jika terkena percikan air hujan. Dengan pertanyaan basa-basi, aku mengetahui kalau pemuda itu baru saja mengetuk puluhan kantor perusahaan di Jakarta, tapi tak satupun yang memberinya pekerjaan.

Herman, demikian pemuda ini disapa, mengaku berasal dari Buton, salah satu daerah kaya di Sulawesi Tenggara. Kabupaten penghasil aspal itu tidak sanggup memberinya pekerjaan yang layak. Pernah ia mencoba mengikuti tes calon pegawai negeri, tetapi kandas karena tidak punya uang untuk “menyogok”.

Lain lagi dengan Anton, pemuda terpelajar dari Muara Enim, Sumatera Selatan. Ia sudah tiga tahun mencari pekerjaan di Jakarta, kota impiannya, tetapi tidak ketemu juga. Akhirnya, karena kebutuhan ekonomi juga semakin mendesak, dia memutuskan untuk menjual pakaian bekas di pasar Senen.

Di luar cerita Herman dan Anton, saya yakin ada jutaan “kaum terpelajar” yang bernasib demikian; tidak bisa menggunakan ijazah dan ilmunya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan yang layak. Namun, diakui atau tidak, “pengganguran kaum terpelajar” sudah menjadi keresahan umum di kalangan jebolan perguruan tinggi. Semakin hari semakin sedikit pula kemampuan ekonomi untuk menyerap tenaga kerja baru.

Neoliberalisme dan pengangguran

Hantu bernama “neoliberalisme” benar-benar menakutkan bagi kampus saat ini, bukan saja karena membuat biaya pendidikan semakin mahal, tetapi juga membuat mayoritas jebolan universitas tidak punya masa depan di hadapan “pasar tenaga kerja”.

Data dari Universitas Brawijaya Malang memperkirakan jumlah sarjana menganggur di Indonesia mencapai 2,6 juta orang. Sementara data resmi pemerintah menyebutkan angka yang lebih kecil dari itu. Ada yang mengatakan, “jumlah keluaran Universitas yang menganggur setiap tahunnya mencapai 60%, sedangkan yang terserap lapangan kerja hanya 37%.”

Uniknya, jumlah “kaum terpelajar” yang menganggur jauh lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SD. Sekalipun begitu, bukan berarti bahwa lulusan SD lebih mudah mencari pekerjaan ketimbang sarjana, tetapi dikarenakan lulusan SD sanggup bekerja dalam kondisi kerja yang buruk dan berupah rendah sedang kaum terpelajar tentu menolak.

Selain itu, berdasarkan data yang ada, jika sebelumnya lulusan non-eksakta lebih dominan sebagai penganggur, terutama disebabkan oleh adanya sedikit industrialisasi di tahun 1980-an dan awal 1990-an, maka sekarang ini perbandingannya sudah relatif sama.

Dalam batasan tertentu, sebagaimana diterangkan oleh ekonom progressif India, Venkatesh Athreya, kapitalisme membutuhkan apa yang disebutkan “pengangguran alami”, yakni tingkat pengangguran yang dibutuhkan kapitalisme untuk menjaga kepentingan mereka di pasar tenaga kerja.

Oleh neoliberalisme, intervensi negara untuk menjaga “kesempatan kerja penuh”, yaitu dengan mendorong permintaan, dianggap sebagai pemicu “inflasi”. Karenanya, rejim-rejim neoliberal tidak mengatasi pengangguran dengan menciptakan kesempatan kerja penuh, tetapi dengan memberikan sogokan semacam “bantuan langsung tunai”.

Bom waktu

Semakin banyak kaum terpelajar yang menganggur, itu berarti pemerintah telah memasang “bom waktu”. Sebagai kelompok sosial yang terdidik dan mudah mengakses informasi, kaum terpelajar yang menganggur ini bisa menjadi motor dari keresahan sosial.

Dalam beberapa hal, jika rakyat biasa bisa mentoleransi keadaan yang sangat sulit, maka sarjana hanya bisa mentoleransi dalam batas-batas tertentu. Selain faktor kebutuhan hidup yang tinggi, faktor sosial juga terkadang menjadi pemicu ketidakpuasan para sarjana terhadap keadaan.

Lihatlah Tunisia, dimana sarjana pengangguran telah menjadi bagian penting dalam perlawanan, yang awalnya pun di gagas di jejaring sosial semacam facebook dan twitter. Bukan tidak mungkin, keadaan-keadaan yang buruk bisa memicu para sarjana pengangguran ini terorganisasikan.

Belum ada solusi dari pemerintah

Meski persoalan ini sudah mulai mengarah pada masalah serius, tetapi pemerintah belum juga beranjak untuk mencarikan solusi. Kita belum menemukan langkah serius untuk mengatasi masalah “pengangguran kaum terpelajar ini”, kecuali usaha-usaha parsial yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Di Sumatera utara, misalnya, pada tahun 2009 digagas sebuah perda khusus untuk mengatasi sarjana menganggur. Dengan perda tersebut, para sarjana diberikan semacam modal usaha sebesar Rp20 juta hingga Rp50juta, dengan agunan ijazah mereka.

Lain lagi dengan fikiran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), yang menganggap pengembangan jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) sebagai jalan mengatasi pengangguran sarjana. Untuk itu, dalam fikiran Depdiknas, penanaman jiwa kewirausahaan sangat penting dalam kurikulum pendidikan.

Kedua persoalan di atas, dalam hemat kami, tidak akan menjawab persoalan pengangguran sarjana ini. Alasannya, kalaupun setiap orang diberikan modal dan skill kewirausahaan, tetapi jika kondisi dan kebijakan ekonomi-politik sangat carut-marut, maka usaha itupun akan bangkrut.

Apa yang perlu difikirkan pemerintah adalah soal penciptaan lapangan kerja penuh, bukan sekedar langkah parsial. Harus ada upaya untuk mendorong kembali ekonomi real atau industrialisasi.