Kemenangan Guru SD di Pemilu Peru

Pedro Castillo, seorang guru sekolah dasar di pedalaman, berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilu Peru, Minggu (6/6/2021).

Dari data ONPE (KPU-nya Peru), dari 99,8 persen suara yang terhitung, Castillo mendapat suara 50.2 persen. Sementara pesaingnya, Keiko Fujimori, mengumpulkan suara 49,79 persen. 

Castillo, anak petani buta huruf di Tacabamba, diusung oleh partai berhaluan kiri, Perú Libre (Bebaskan Peru). Meski pendatang baru di politik Peru, Castillo mendapat dukungan melimpah dari kaum miskin, progressif, dan masyarakat di pedesaan.

Sementara lawannya, Keiko Fujimori, yang diusung oleh partai Fuerza Popular (Kekuatan Rakyat), adalah putri dari mantan diktator Peru, Alberto Fujimori. Dia sudah tiga kali maju Pemilu (2011, 2016, dan 2021) demi mengembalikan Fujimorisme dalam politik Peru.

Ini luar biasa. Castillo, seorang rakyat biasa, yang tak pernah menduduki jabatan politik apa pun, tidak begitu terkenal sebelum 2017, tidak punya partai sendiri, dan tidak pernah masuk bursa capres versi lembaga survei, tiba-tiba memenangi pemilu. Dia meraih suara terbanyak, baik di putaran pertama maupun putaran kedua.

Akhir Fujimorisme

Tahun 1990, di tengah krisis politik dan ancaman gerilyawan kiri Shining Path, seorang capres “kuda hitam” memenangi Pemilu Peru. Alberto Fujimori, seorang minoritas Asia, berhasil mengalahkan orang Peru paling terkenal di dunia, sastrawan Mario Vargas Llosa. 

Begitu berkuasa, Fujimori langsung menerapkan kebijakan neoliberal yang ekstrim. Orang-orang Peru menyebutnya “Fuji Shock”, yang menyebabkan harga BBM naik 3000 persen. Dia juga memprivatisasi pendidikan, kesehatan, dan dana pensiun. 

Di bawah Fujimori, modal asing menyemut memasuki Peru, terutama ke sektor ekstraktif. Tak menunggu lama, PDB Peru tumbuh cepat: pernah mencapai 13 persen.

Tapi, seperti Orde Baru di Indonesia, yang menekankan stabilitas politik demi mengejar percepatan ekonomi, Fujimori membungkam oposisi dan menangkapi orang-orang yang dicap kiri.

Juga hampir persis dengan Orba, rezim Fujimori sangat korup. Pada 2004, Global Transparency Report memasukkan Fujimori dalam daftar pemimpin politik terkorup di dunia. Di dalam daftar itu ada Soeharto (Indonesia), Ferdinand Marcos (Filipina), Mobutu Sese Seko (Zaire), Jean-Claude Duvalier (Haiti), dan lain-lain.

Di bulan November 2000, dukungan politik Fujimori turun drastis. Saat melakukan kunjungan resmi ke Asia, dia malah lari ke Jepang. Dari tanah air leluhurnya, Fujimori mengirim surat pengunduran diri lewat fax. 

Pasca Fujimori, politik Peru tak terbebas dari perkawinan antara neoliberalisme dan korupsi. Dari Alejandro Toledo hingga Alan Garcia.

Hingga, pada 2011, seorang bekas tentara berhaluan nasionalis kiri, Ollanta Humala, terpilih menjadi Presiden. Saat itu, rakyat Peru berharap Humala bisa membawa bangsanya keluar dari Fujimorisme. Ternyata, harapan itu tidak terwujud. Begitu menjabat, Humala justru bergeser menjadi neoliberal dan tersandung kasus korupsi.

Pasca Humala, Peru dibawah kendali politisi yang tak lebih baik. Dari Kuczynski hingga Martín Vizcarra. Dua-duanya kehilangan jabatan di tengah jalan. 

Saat pandemi covid-19 menghantam dunia, Peru merupakan salah satu yang terburuk di dunia. Dengan jumlah penduduk hanya sekitar 32 juta orang, hampir 2 juta orang terjangkiti virus dan 187 ribu meninggal.

Selain itu, pandemi juga merontokkan ekonomi Peru: kontraksi ekonominya 10 persen. Lebih dari 2,2 juta orang kehilangan pekerjaan di tahun 2020.

Dan mirisnya, di saat pandemi memukul rakyat biasa dan ekonomi, terjadi kasus “vaksin gate”: para politisi, kerabat dan teman-temannya melompati antrian vaksinasi. 

Kemenangan Rakyat Biasa

Berbeda dengan pemimpin-pemimpin politik sebelumnya, yang melulu dari keluarga elit (politisi, pengusaha, dan tentara), Castillo mewakili kelas sosial di Peru yang selama ini terabaikan: kaum miskin dan masyarakat asli.

Saat mulai tumbuh dewasa, Castillo sempat ikut organisasi ronda. Namanya: rondas campesinas atau ronda petani. Selain melindungi ternak dari pencurian, ronda ini juga untuk mencegah gangguan gerilyawan Shining Path.

Meski lahir dari keluarga petani miskin dan buta-huruf, Castillo sangat berpendidikan. Bukan hanya pernah mengenyam jenjang sekolah, dia meraih gelar sarjana dan magister di bidang pendidikan.

Setelah itu, sejak 1995, dia menjadi pengajar sekolah dasar di kampung halamannya. 

Sebagai guru, Castillo tidak buta politik. Dia sadar, banyak hal dalam pendidikan sangat terkait dengan kebijakan politik. Untuk itu, pada 2000-an, dia bergabung dengan Perú Posible, sebuah partai kiri-tengah yang didirikan oleh Alejandro Toledo.

Tahun 2002, dia sempat maju sebagai calon Walikota di sebuah kotamadya di kampung halamannya. Dia maju lewat Perú Posible, tetapi gagal. Di pemilu 2016, Perú Posible benar-benar kolaps. 

Tahun 2017, di bawah Presiden Pedro Kuczynski yang neoliberal, guru-guru di Peru gelisah. Kegelisahan guru-guru berubah menjadi pemogokan. Di sinilah nama Pedro Castillo mulai berkibar. Dia menjadi tokoh penting di balik pemogokan guru-guru ini.

Tahun 2017, Castillo pindah partai. Kali ini dia bergabung dengan partai berhaluan marxis-leninis bernama Perú Libre atau Bebaskan Peru. Partai ini didirikan tahun 2007 oleh Vladimir Cerrón, seorang mantan Gubernur yang belakangan tersandung kasus korupsi dan kriminalitas.

Di bawah slogan “Tidak Ada Lagi Kemiskinan di Tanah Kaya-Raya ini”, Perú Libre mengusung program politik yang sangat marxis-leninis, seperti nasionalisasi perusahaan strategis dan reforma agraria.

Tetapi Pedro Castillo sendiri bukan seorang marxis-leninis. Dia seorang politisi yang mencoba menggabungkan ide-ide kiri dengan perjuangan masyarakat adat. Farid Kahhat, seorang penulis Peru, ketika diwawancarai media kiri Jacobin, menyebut ideologi Castillo lebih mirip dengan Evo Morales: marxisme yang dikawikan dengan pikiran-pikiran progressif masyarakat adat.

Perkawinan marxisme dan ide-ide progresif masyarakat adat bukan hal baru di Peru. José Carlos Mariátegui, pemikir marxis terbesar Amerika latin yang menganjurkan agar marxisme disesuaikan dengan kondisi dan nilai-nilai masyarakat setempat, lahir dan besar di Peru.

Dalam kampanye politiknya, Castillo tampak sangat berhati-hati. Terkait isu nasionalisasi, dia bilang tak bermaksud mengambil alih perusahaan asing maupun swasta, tetapi hanya renegosiasi kontrak agar lebih menguntungkan rakyat Peru.

Begitu juga soal agraria, tekanan Castillo adalah penyelesaian konflik agraria dan pembatasan penguasaan tanah. Dia berjanji untuk membatasi impor pangan dengan mengutamakan produksi lokal. Juga mendukung produsen lokal dengan dukungan kredit.

Castillo juga berjanji akan menyusun ulang konstitusi demi menghapus warisan Fujimorisme. “Konstitusi sekarang ini lebih mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Lebih mengedepakan profit ketimbang martabat manusia,” kata Castillo, seperti dikutip jurnal progresif, Nacla.org.

Lewat konstitusi baru nanti, Castillo hendak memastikan semua hak dasar rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, bahkan akses internet, dijamin dan disediakan oleh Negara.

Konstitusi baru juga mengakui hak-hak masyarakat asli dan keragaman budayanya. Juga memastikan Peru yang bersih dan transparan lewat partisipasi rakyat.

Tak terbantahkan, latar-belakang Castillo dari kelas bawah dan berwajah masyarakat asli, sesuatu yang tak lazim dalam politik Peru, membuatnya meraih dukungan besar. 

Castillo menang di 16 departemen (semacam daerah setingkat provinsi/negara bagian?) dari 24 departemen dan 1 provinsi di Peru. Di daerah pedesaan dan kantong-kantong masyarakat asli, Castillo menang hingga 80 persen suara.

Di putaran kedua, Castillo mendapat dukungan dari kelompok kiri yang signifikan, Juntos por el Perú–sebuah koalisi politik kelompok-kelompok kiri progresif. Juntos por el Perú dipimpin oleh politisi perempuan berhaluan kiri, Verónika Mendoza.

Di pemilu 2016, Verónika Mendoza juga ikut bursa calon Presiden. Dia meraih suara ketiga terbanyak: 18,8 persen.

Di belakang Castillo sekarang ini, banyak ahli strategi dan ahli politik yang dulu membantu Mendoza. 

Tentu saja, jika nanti Castillo dilantik menjadi Presiden, pemerintahannya tidak akan berjalan muda. Ketika nama Castillo memuncaki jajak pendapat jelang Pilpres, sastrawan peraih nobel Mario Vargas Llosa sudah menyerukan agar militer melancarkan kudeta.

Di sisi lain, parlemen Peru ke depan akan dikuasai oleh sayap kanan. Tentu saja, tanpa dukungan parlemen, Castillo sulit memenangkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan progressif.

Namun, dukungan rakyat yang besar dan kemauan tentara menghormati demokrasi bisa menjadi jalan bagi Castillo untuk mengubah Peru menjadi lebih demokratis, lebih bersih dari korupsi, dan lebih berkeadilan sosial.

RAYMOND SAMUEL

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid