Inilah 7 Catatan Kritis KIPP Terhadap Konvensi Capres Demokrat

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) menilai, mekanisme konvensi merupakan instrumen bagi parpol-parpol di negara demokratis untuk menemukan dan menjaring calon pemimpin.

“Ini adalah alat untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memangkas oligarki parpol, manajemen konflik internal parpol, memulihkan citra parpol, mencari dukungan massa dalam menyongsong Pilpres dan sebagainya,” kata Koordinator Kajian KIPP Indonesia, Girindra Sandino, Minggu (4/8/2013).

Di Indonesia, kata Girindra, mayoritas parpol tidak menjalankan mekanisme konvensi karena kuatnya oligarkhi di internal parpol tersebut. “Hanya partai Demokrat yang saat ini menjalankan konvensi,” ujarnya.

Namun demikian, Girindra memberikan sejumlah catatan kritis terkait konvensi Demokrat tersebut. Yang pertama, perihal pembentukan Komite Konvensi yang berisikan tokoh independen jelas merupakan suatu kejanggalan secara akal sehat politik.

“Dengan membentuk ini, apakah Demokrat ingin mengesankan melepaskan Partitocrazia (Ket: partitocracy atau partitocrazia adalah istilah yang merujuk pada dominasi partai politik yang terlalu eksesif sehingga membatasi pilihan-pilihan politik warga negara)?” ujar Girindra.

Yang kedua, penilian para kandidat peserta konvensi oleh lembaga survei dan komite konvensi. Bagi Girindra, kriteria ini akan bermasalah ketika ada peserta konvensi Partai Demokrat yang rekam jejaknya bersih, punya visi/misi, punya basis politik yang riil, tetapi dimentahkan oleh lembaga-lembaga survey dan komite konvensi.

“Di mata publik, entah disadari atau tidak, tokoh-tokoh peserta konvensi tersebut jatuhlah reputasi politiknya. Terlebih survey tokoh tersebut yang diumumkan ke publik hasilnya mini,” tandasnya.

Yang ketiga, adanya pernyataan Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana ( 20/5/2013), bahwa para peserta konvensi nantinya akan diberi kesempatan berkampanye selama empat bulan, dianggap sudah masuk kategori juru kampanye partai Demokrat dan curi start dalam kampanye

Keempat, kendati konvensi dibuat Semi-terbuka sehingga seolah-olah demoktratis di mata nasional maupun internasional, tetapi keputusan tetap saja ada di tangan Majelis Tinggi.

Kelima, konvensi Demokrat merupakan taktik serangan terhadap parpol-parpol peserta pemilu yang sangat oligarkis.

Keenam, konvensi ini penting untuk menjaring sekutu taktik. Pasalnya, okoh-tokoh politik dan/atau  tokoh masyarakat berpengaruh akan diajak atau dengan inisiatifnya sendiri untuk ikut dalam Konvensi Partai Demokrat.

Ketujuh, konvensi ini akan menjadi jalan masuk tokoh putra mahkota. Kesimpulan ini diambil Girindra dari pernyataan SBY di media yang sering menyebut dua nama yang akan ikut konvensi.

“Salah satunya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat Pramono Edhie Wibowo,” ungkap Girindra.

Mahesa Danu