Hegel Terome: Tiga Faktor Penghambat Politik Perempuan

Pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 gagal mengangkat partisipasi politik perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen turun dari 18,2 persen di pemilu 2009 menjadi 17,3 persen di pemilu 2014.

Padahal, sudah ada affirmative action melalui Undang-Undang (UU) Pemilu dan UU Parpol untuk memberi kuota 30 persen bagi perempuan di kepengurusan parpol dan pencalonan legislatif.

Aktivis dari Kalyanamitra, Hegel Terome, menilai, ada banyak faktor yang menghambat perempuan ketika terjun di gelanggang politik.

“Selain faktor kultur patriarkal yang masih kuat di internal partai dan masyarakat, perempuan juga berhadapan dengan pesaing-pesaing dari parpol lain,” kata dia dalam diskusi bertajuk Membangun Strategi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Pemilu 2019, di hotel Harris Tebet, Jakarta, Kamis (3/12/2015).

Lebih lanjut, Hegel membeberkan tiga faktor yang menghambat perempuan di pemilu 2014 lalu. Faktor pertama, kata dia, faktor modalitas politik, yakni dukungan politik dari masyarakat pemilih maupun dari partai-partai politik pengusung calon anggota legislatif perempuan.

Menurut dia, modalitas politik perempuan di pemilu legislatif tahun 2014 itu terbilang masih rendah. Apalagi, banyak partai yang belum memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.

Faktor kedua, lanjut Hegel, adalah modalitas sosial, yakni hubungan-hubungan sosial yang terbangun antara calon anggota legislatif perempuan dengan masyarakat pemilih dan partai politik. Katanya, modalitas sosial caleg perempuan di pemilu 2014 kemarin juga rendah.

“Mereka harus membangun jaringan sosial jauh sebelum pemilu. Modal sosial ini penting untuk memperkuat posisi politik mereka,” ujar Hegel.

Disamping itu, kata Hegel, proses rekruitmen untuk jabatan politik, termasuk caleg, di parpol juga berpengaruh. Pada kenyatannya, rekruitmen untuk jabatan politik di banyak parpol masih berdasarkan ikatan primordialisme, seperti kekerabatan, etnis, agama, dan lain-lain.

Faktor selanjut, kata Hegel, adalah modalitas ekonomi, yakni ketersediaan dana bagi caleg perempuan untuk membiayai politiknya. Menurut dia, modalitas ekonomi ini penting bagi caleg perempuan untuk memastikan mereka bisa mendanai kegiatan operasional dan kampanye, seperti rapat-rapat, forum-forum, alat peraga, dan lain sebagainya.

Dalam diskusi tersebut, Hegel juga menyinggung perlunya perempuan punya pengetahuan dan pengalaman dalam politik elektoral. Dia bilang, perempuan harus tahu tentang seluk-beluk pemilu, UU pemilu, UU Parpol, cara melobi dan negosiasi di parlemen, dan fungsi-fungsi legislatif.

Ulfa Ilyas

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid