Libreville, Berdikari Online – Pimpinan militer telah mengambilalih kekuasaan di Gabon Rabu (30/8), dan menyatakan hasil pemilu yang baru saja diumumkan tidak kredibel. Sebelumnya, pengumuman hasil pemilu menyatakan incumbent Ali Bongo memenangkan periode ketiga kepresidenan dengan perolehan 64,27 persen suara.
Dalam video siaran persnya yang beredar di media sosial, sekelompok perwira pimpinan kudeta menyatakan perbatasan negara itu telah ditutup dan seluruh lembaga negara dibubarkan.
Kudeta tidak berdarah ini terjadi hanya beberapa minggu setelah kudeta serupa terjadi di Niger, dan beberapa tahun setelah kudeta di Mali, Burkina Faso, dan Republik Afrika Tengah. Keseluruhan kudeta terdahulu membawa pesan perlawanan terhadap neokolonialisme Prancis.
Diketahui, selama lebih dari lima dekade Gabon berada di bawah pemerintahan dinasti Bongo. Ali Bongo merupakan putera dari Omar Bongo, Presiden Gabon yang berkuasa sejak 1967 hingga akhir hayatnya di tahun 2009.
Kekuasaan dinasti Bongo menimbulkan banyak kontroversi seperti kehidupannya yang mewah di tengah angka kemisninan yang mencapai 34 persen, sekalipun Gabon merupakan salah satu negeri kaya minyak di Afrika. Dinasti Bongo juga kontroversial karena mendukung aliansi Barat (NATO) dalam invasi ke Libya yang menggulingkan dan membunuh Moamar Khadaffi.
Sejumlah video beredar di media sosial menunjukkan rakyat Gabon turun ke jalan-jalan untuk menyatakan dukungan kepada kelompok militer yang telah mengambilalih pemerintahan. Dukungan terhadap kudeta ini menjadi kecenderungan umum di benua Afrika karena dipandang sebagai satu-satunya jalan untuk memutus rantai imperialisme Barat, khususnya Prancis.
Perusahaan asal Prancis seperti Total Energi dan Perenco mengendalikan lebih dari separuh kekayaan minyak Gabon, sebagai negara penghasil minyak terbesar kelima di Afrika. Kayu dari hutannya digunakan untuk perumahan di Prancis, sedangkan banyak sekolah di Gabon tidak memiliki meja tulis.
Sementara organisasi media Africa Stream melaporkan bahwa sebelum ini terjadi ketegangan antara Bongo dengan Prancis setelah pemerintah Gabon melarang saluran radio dan televisi Prancis. Organisasi nirlaba pendukung Pan Afrika ini belum dapat memastikan apakah kudeta yang terjadi merupakan bagian dari skenario Prancis ataukah mewakili keinginan rakyat Gabon.
(Dom)