Ekowisata vs Pertambangan di Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi SULUT

Tata kelola ekowisata di Sulawesi Utara telah di mulai dari Kota Manado berbasis tour Pulau Bunaken, Siladen & Nain yang hingga saat ini kian dikembangkan dari berbagai sektor, utamanya pada infrastruktur dengan pulau Bunaken sebagai sentralnya.

Infrastruktur yang tersedia di Pulau Bunaken sangat beragam, mulai dari alat snorkeling atau diving dan tempat menginap. Menariknya penginapan di Pulau Bunaken, pola kelolanya secara Individu lebih tepatnya berbasis Kartu Keluarga (KK), Sedang alat snorkeling dikelola pemerintah dan swasta.

Hal tersebut cukup efektif, berdasar pada hasil observasi bahwa kelola penginapan secara Individual jauh lebih efektif ketimbang secara sentral dalam satu lembaga pemerintahan karena tanggungjawab renovasi diserahkan kepada masyarakat yang mengelola rumah inap tersebut.

Hasil wawancara dengan beberapa warga bahwa program tersebut sangat membantu. Pasalnya, per-malam uang sewa di angka Rp.200.000. Setoran ke kelurahan guna pengembangan Infrastruktur adalah 20%. baik itu untuk jalan maupun gasebo (tempat nyantai).

Penghasilan tambahan juga didapatkan dari sisi kuliner serta aksesoris khas Pulau Bunaken Kota Manado.

Kelemahan dari pariwisata tour Pulau Bunaken, Nain & Siladen secara kultur budaya tak ada yang menjadi ikonik layaknya Bali. Sosial Budaya seperti tarian adat dan sejenisnya harusnya menjadi ciri khas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.

Wisata Berbasis Buatan

Kota Manado terus menggenjot pembangunan infrastruktur berbasis ekowisata di wilayahnya mulai dari reklamasi pantai hingga terciptanya salah satu ikon ekowisata Pantai Boboca Malalayang, hingga mendorong pada tingkat nasional yaitu pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Likupang.

Pembangunan ekowisata berbasis buatan sering menemui jalan buntu karena sosio kultur serta luasan wilayah yang ingin dikelola; sedang wilayah tersebut telah menjadi wilayah kelola rakyat sehingga selalu benturan dengan masyarakat.

Hal lain ekowisata berbasis buatan, pola yang sering digunakan adalah reklamasi sehingga tak jarang mendapat penolakan dari para pemerhati lingkungan. Contoh kasus rumitnya pembangunan ekowisata berbasis buatan adalah KEK Likupang yang di rintis sejak tahun 2019 hingga saat ini belum ada kejelasan.

Namun yang lebih mengganjal, dari 15 provinsi yang menjadi wilayah KEK yang letaknya semua di wilayah Indonesia Timur bersifat stagnan. Di sisi lain, yang menonjol justru bertumbuhnya Industri manufaktur (Pertambangan).

Apakah Kabupaten Kepulauan Sangihe bisa menjadi kawasan ekowisata?

Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu kabupaten yang posisinya sebagai kawasan perbatasan karena berbatasan teritori laut dengan Filipina. Sangihe terdiri dari 15 Kecamatan, 22 kelurahan 145 desa dengan jumlah penduduk hampir 170.000 jiwa.

Wilayah Sangihe memiliki ikonik karena banyaknya pulau-pulau kecil serta memiliki warisan adat leluhur. Namun Pulau Sangihe hanya dianggap sebagai kawasan perbatasan semata tanpa didorong ekonomi rakyatnya.

“Mental Inlander akan terbangun jika kemandirian ekonomi tak tercipta” Begitu Bung Karno pernah berkata. Kata Bung Karno itu menjadi menarik dan sinkron karena kawasan Sangihe memiliki kandungan Mineral yang sangat luar biasa.

Berdasarkan hasil penelitian Universitas Oxford, Sangihe-Talaud memiliki potensi Mineral berupa Emas, Tembaga, Pasir besi dan gas alam. Kepala Dinas ESDM SULUT tahun 2013 merilis bahwa kekayaan alam Sangihe-Talaud bisa bertahan hingga 100 tahun.

Perubahan jalur ekspansi kapital dari jalur konvensional (Perbankan) menuju Industri Manufaktur menjadi satu hal yang serius. Wilayah dengan kandungan mineral memiliki kehidupan di bawah rata-rata. Tak jarang Infrastruktur yang dibangun hanya sebagai jalur pemulus transaksi kapital.

Kekayaan Alam Sangihe telah terbukti bahwa sejak tahun 1990-an wilayah Mangsel hingga Tabukan Selatan adalah kawasan pertambangan Emas yang hingga saat ini terus beroperasi. Salah satunya adalah Tambang Emas Bowone Tabukan Selatan Tengah yang letaknya di Teluk Bowone dan Binebas.

Kekayaan alam pada sektor mineral tersebut menjadi salah satu dasar kecurigaan bahwa ekowisata tak dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pasalnya kawasan ekowisata sangat tak mungkin dijadikan sebagai kawasan Industri manufaktur (Pertambangan ).

Mencipta stabilitas ekonomi melalui jalur ekowisata dinilai lamban sehingga ketertarikan masyarakat sangatlah kurang. Secara sosio kultur, masyarakat Sangihe tak tertarik untuk bersantai layaknya masyarakat perkotaan sehingga kawasan wisata hanya terisi di waktu tertentu terlebih keterhimpitan ekonomi menjadi salah satu problem pokok sebagaimana ungkapan seorang warga: “Mo pigi b santai kong kaluar doi 20.000, tau. Bli akang ikang satu keluarga boleh makang akang”.

Ekowisata Sangihe sangat mungkin terdorong jika polanya harus eksplor keluar. Artinya wilayah kelolanya harus secara kecamatan bahkan secara kabupaten sehingga benar-benar didorong hingga kancah nasional dan Internasional layaknya Pulau Bunaken dan sejenisnya.

Hal lain yang perlu dibangun adalah kesadaran anak muda akan ekowisata. Perlunya terus mengeksplor keindahan Sangihe secara multi sektor hingga melahirkan inisiasi mendorong pemerintah mencipta hal tersebut.

(Alvian Tempongbuka)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid