Ekonomi Pancasila dan Soal Pangan

Tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rohani seluruh masyarakat Indonesia. Dalam filsafat ketimuran, kesejahteraan jasmani dan rohani memiliki dimensi yang berbeda namun merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Kesejahteraan jasmani berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, sedangkan kesejahteraan rohani meliputi terpenuhinya kebutuhan spiritualitas dan religiusitas.

Pembahasan kali ini akan kita batasi pada persoalan kebutuhan jasmani terkhusus, kebutuhan pangan. Pembahasan tentang pangan sangatlah penting bagi sebuah negara dan hal itu meliputi ketersediaan pangan yang sehat, keamanan pangan yang tercakup di dalamnya adalah Swadaya dan swasembada pangan, dan terakhir ketahanan pangan.

Pangan sudah menjadi perhatian pemerintah sejak era Sukarno. Di dalam pidato Deklarasi Ekonomi (1963) dan program pembangunan semesta berencana maupun pada pidatonya yang berjudul “menuju self supporting dilapangan sandang pangan”, Sukarno menegaskan: tidak boleh lagi bangsaIndonesia mengimpor  satu butir beras pun dari bangsa lain. Sukarno pun pernah mengingatkan kita “agar jangan sampai masyarakat Indonesia mati kelaparan dalam kondisi kelimpahan sumber daya alam ibarat ayam mati di lumbung padi.“

Pada era Suharto, persoalan pangan menjadi perhatian serius pemerintah. Alhasil, sekitar tahun 1984 Indonesia berhasil mewujudkan swasembada beras dengan produksi mencapai 25,8 ton juta beras. Pada periode ini Indonesia mengalami surplus pangan, khususnya beras, hingga kemudian Indonesia memberikan 100.000 ton beras kepada PBB melalui FAO (food and Agriculture organization). Pemberian itu kemudian diteruskan kepada masyarakat dibelahan dunia Afrika yang mengalami kelaparan dan gizi buruk.

Saat ini kondisi pangan Indonesia memprihatinkan. Pada satu sisi kita tidak lagi berswasembada pangan, tetapi pada sisi lain kita mengalami tingginya angka kemiskinan dan gisi buruk. Data BPS yang dikutip Kompas.id pada September 2019 menyebut angka kemiskinan di Indonesia berjumlah 24, 79 juta orang atau 9.22 persen dari jumlah penduduk.

Kemudian, seperti ditulis Katadata, ada 17,7 balita Indonesia  pada tahun 2018 masih mengalami gizi buruk dengan gejalah 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting/kerdil. Persoalan memilukan dari kenyataan ini adalah pemberitan tempo.com bahwa sejak tahun 2018  Indonesia masih mengimpor beras dari India, Vietnam, Thailand an Pakistan sebesar 2,25 Juta ton. Tidak hanya beras, tetapi Indonesia pun mengimport gula kristal mentah sebesar 438,802 Ton, import Hortukultura (RIPH) 103.000 Ton, dan import Bawang putih.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan jika kita tahu tentang potensi SDA Indonesia yang subur dan kaya akan berbagai sumber daya alam dan energi. Lebih miris lagi ketika pemberitaan Tempo.co, selasa,10 Desember 2019, menyebut Indonesia masih berada pada peringkat kualitas hidup yang ke 111 dari 189 negara.

Pangan Untuk Ketahanan Nasional

Mencermati ketimpangan kesejahteraan sosial ekonomi yang terjadi di Negara kita, maka pelaksanaan ketahanan pangan di Indonesia harus benar benar kita galangkan kembali. Ketahanan pangan adalah hal yang sangat strategis dan vital dalam menjamin kelangsungan hidup masyarakat dan eksistensi sebuah Negara.

Pangan dan ketahanan nasional memiliki korelasi yang sangat intim. Ngasiman Djoyonegoro dalam bukunya “intelijen di Era digital (2018;155) menyatakan bahwa kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan mengingat keduanya merupakan satu kesatuan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembangunan ketahanan pangan harus dilaksanakan berdasar pada tiga alasan: Satu, sebagai sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberikan SDA yang baik, subur, indah dan kaya; Dua, sebagai perwujudan dari kreatifitas kita sebagai orang Indonesia dalam mengelolah dan mengembangkan anugerah SDA yang dimiliki; dan Ketiga, sebagai wujud pembangunan peradaban bangsa Indonesia.

Bung Karno dalam pidatonya, Warisilah Api Sumpah Pemuda (1988), menyatakan bahwa kita mempunyai satu cita–cita mewujudkan kebahagiaan menjadi sebuah realitas kebahagiaan (the reality of happiness). Kondisi kebahagiaan yang dimaksud dalam bahasa jawanya adalah masyarakat gemah ripah loh jinawi tata tentrem karta raharja, yakni masyarakat mengalami kondisi berkelimpahan pangan sebagai jaminan kebahagiaan.

Kesejahteran Negara tidak bisa ada dengan sendirinya, pun kesejahteraan Negara tidak bisa dicapai dengan ekonomi ala liberalisme, atau dengan cara meminta bantuan atau impor dari bangsa lain. Karena itu, kesejahteraan harus diusahakan secara bersama, maka prinsip ketahanan pangan harus dilaksanakan dengan tiga kerangka kepentingan nasional dan internasional.

Pertama,mewujudkan ketersediaan pangan yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat dan pembangunan SDM yang sehat dan kuat sebagaimana dibutuhkan dalam pertahanan nasional.

Kedua, untuk menekan ketergantungan pangan nasional pada bangsa lain, sehingga tidak rentan terhadap intervensi ataupun sabotase ekonomioleh bangsa ataupun oleh aktor  kapitalis global.

Ketiga,mendorong Indonesia berkontribusi pada upaya kesejahteraan masyarakat dunia internasional.

Ekonomi Pancasila

Dalam rangka menciptakan kehidupan bernegara yang sejahtera, faktor yang paling menentukan adalah terkait pilihan sistem ekonomi yang mengandung azas-azas tata kelola ekonomi nasional yang baik guna dapat menjamin ketersediaan faktor-faktor ekonomi dalam menjamin kesejahteraan rakyat.

Para pendiri bangsa telah menetapkan sistem ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi nasional yang ideal bagi bangsa Indonesia. Alasanya adalah karena ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi sosialis dan berkerakyatan. Juga merupakan sistem ekonomi yang sesuai dengan karakter bangsa sehingga berbeda jauh dengan sistem ekonomi kapitalis yang liberalistik, ataupun sistem ekonomi komunis yang utopis, sebagaimana dijelaskan oleh Hidayat Nataatmadja bahwa prinsip ekonomi Pancasila berbeda dengan prinsip ekonomi lainnya karena prinsip ekonomi pancasila dibangun di atas pondasi “karsa”dan kepuasan kreatif, sedangkan prinsip ekonomi liberal atau ekonomi Adam Smith berlandaskan kepuasan konsumtif.

Kemudian, menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1981) bahwa ekonomi pancasila berbeda dengan sistem ekonomi lainnya karena sistem ekonomi pancasila diletakan dalam rangka pembangunan masyarakat adil dan makmur merata material dan spiritual dalam bingkai NKRI.

Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang ideal dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Alasannya adalah karena Sistem ekonomi pancasila menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus di laksanakan untuk mencapai kemandirian ekonomi nasional.

Untuk mencapai ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terdapat beberapa strategi. Pertama dan terpenting adalah industrilisasi di bidang pertanian tanaman pangan nasional. Kedua, penguatan kualitas aktor ekonomi nasional yang meliputi seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan petani pada khususnya dengan kemampuan mengadaftasi kemajuan dan teknologi baru pertanian sehingga para pelaku ekonomi atau petani benar-benar menjadi petani moderen.

Kesimpulan

Setiap bangsa berlomba membangun ketahanan pangan nasionalnya sendiri. Perjuangan Indonesia membangun ketahanan pangan adalah sebuah aktifitas yang bernilai positif untuk memperkuat ekonomi nasional dan mendukung ketahanan pangan masyarakat dunia.

Negara yang kuat adalah negara yang sejahtera. Dan pangan adalah kebutuhan fundamental dan mendasar guna mewujudkan kehidupan yang layak dan sejahtera.

Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, butuh sistem ekonomi dan strategi ekonomi yang ideal. Para pendiri bangsa telah menetapkan ekonomi pancasila sebagai sistem ekonomi yang ideal bagi bangsa dan Negara. Alasan mendasarnya adalah bahwa ekonomi pancasila menekankan terkait pentingnya kemandirian ekonomi, termasuk kemandirian di bidang pangan nasional.

Berdasarkan sistem ekonomi pancasila kesejahteraan nasional hanya bisa tercapai jika seluruh elemen negara berkomitmen mewujudkan ketahanan pangan sebagai jembatan emas menuju pembangunan kesejahteraan. Hal lain yang ditekankan adalah pentingnya strategi pembangunan ketahanan pangan dengan mengedepankan sumberdaya manusia Indonesia. Dalam upaya penguatan kualitas sumberdaya manusia yang dimaksud maka yang terpenting adalah pembangunan skill manusia dalam menjalankan revolusi di bidang pangan dan pembangunan mental sumberdaya manusia yang mampu berkontribusi pada kehidupan yang sejahtera bangsa dan Negara Indonesia.

SALOMON BABYS, Dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bung Karno

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid