Diskusi PRD: Menangkan Trisakti Menuju Republik Indonesia Keempat!

Sejak beberapa tahun terakhir, isu kemandirian nasional terus menguat di permukaan. Di tambah lagi, pada saat Pilpres lalu, dua pasang Calon Presiden (Capres) yang sedang berkompetisi mengusung gagasan kemandirian itu dalam tema kampanyenya.

Pada saat itu, kata Haris Sitorus, Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), Trisakti menjadi sentimen atau kehendak umum yang menguat di tengah-tengah rakyat.

“Trisakti itu sudah menjadi sentimen atau kehendak umum. Dan Jokowi menggunakan itu untuk memenangkan dukungan dalam Pilpres lalu,” kata Haris dalam diskusi bertajuk Relevansi Gagasan Bung Karno dalam Membangun Masyarakat Indonesia Adil Makmur (Republik Indonesia Keempat) di Warung Komando, Tebet, Jakarta, Kamis (4/6/2015).

Sayangnya, kata Haris, sampai sekarang ini Jokowi-JK belum berhasil membumikan gagasan Trisakti itu ke ranah kebijakan. Padahal, hal itu yang sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat saat ini.

Haris melihat, pemerintahan Jokowi-JK justru banyak disibukkan dengan disharmoni di dalam pemerintahannya. Sehingga, menurut dia, ada kebutuhan mendesak bagi pemerintahan Jokowi-JK untuk membereskan internal pemerintahannya.

Selanjutnya, lanjut dia, pemerintahan Jokowi-JK perlu menggalang kembali dukungan rakyat dan kekuatan politik untuk memperjuangkan Trisakti dalam tataran konkret. Termasuk menggalang kekuatan di KMP (Koalisi Merah-Putih) yang mau serius memperjuangkan Trisakti.

“Kalau berlama-lama, Jokowi-JK bisa kehilangan momentum. Jadinya, cita-cita Trisakti yang dikumandangkan saat kampanye lalu tinggal pepesan kosong,” imbuhnya.

Disamping itu, Haris juga mengkhawatirkan makin surutnya rasa kebangaan nasional bangsa Indonesia saat ini. Padahal, kata dia, kebanggaan nasional itu modal utama untuk memobilisasi seluruh komponen bangsa, termasuk rakyat, dalam memajukan bangsa ini.

“Jangan-jangan, bangsa Indonesia sudah merasa asing di negerinya sendiri. Itu lantaran kebanggaan nasional itu makin surut. Tidak seperti di era Bung Karno dengan anti-imperialismenya,” papar dia.

Problem Partai Politik

Sementara itu, Ariady Ahcmad dari teropongsenayang.com menyoroti problem kepemimpinan politik nasional saat ini. Kata dia, bangsa Indonesia diperhadapkan dengan dua persoalan besar, yakni kekuasaan yang minus pengabdian dan mental negarawan yang makin tersisih.

“Ini keadaan sekarang sangat merisaukan. Para penyelenggara negara sibuk memikirkan kepentingannya. Tidak ada lagi perhatian terhadap persoalan bangsa dan rakyat,” kata dia.

Mantan anggota DPR dari Partai Golkar ini juga mengkhawatirkan peran kapital yang makin mendominasi kontestasi politik di Indonesia. Akibatnya, sebagian besar pemimpin yang lahir tidak lepas dari peranan dan kepentingan kapital.

“Termasuk Jokowi saat ini. Dia ini kan sudah disiapkan lama oleh pemilik modal. Lalu dipoles dan dibesarkan oleh media massa. Soalnya, sekarang media massa punya peran besar menentukan politik,” ujarnya.

Dia juga menyoroti soal pola rekruitmen parpol yang makin terkontaminasi oleh kepentingan pemodal. Dia berharap, ada partai alternatif yang bisa menciptakan pola politik yang benar-benar baru sesuai kepentingan rakyat.

“Saya harap, PRD ini bisa menjadi partai alternatif. Saya sudah tidak percaya lagi dengan partai-partai yang ada sekarang,” tegasnya.

Memulai Dari Desa

Untuk menginisasi perjuangan Trisakti ini, Purwoko, aktivis dari Badan Prakarsa Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mengusulkan agar perubahan dimulai dari desa.

“Desa itu penting karena panca-azimat Soekarno, soal Trisakti dan Berdikari. Titik tolaknya bisa dimulai dari desa,” kata dia.

Menurut dia, gagasan Jokowi-JK untuk membangun Indonesia dari pinggiran bisa dimaknai dari desa. Apalagi, kata dia, sampai sekarang desa masih berhadapan dengan persoalan lama, seperti kemiskinan dan infrastruktur yang buruk.

Namun, dia menilai, di bawah pemerintahan Jokowi-JK belum ada perhatian serius terhadap desa. “Alokasi dana desa hanya  Rp 20,77 triliun. Hanya sekitar 2-3% dari PDB. Ini persoalan,” bebernya.

Dia juga melihat, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, implementasi UU desa mengalami distorsi. Kementerian Desa disibukkan dengan persoalan proyek dana desa. Sudah begitu, urusan desa terbelah di banyak Kementerian.

“Sekarang mereka akan menyebar tenaga pendamping desa. Tetapi, saya kira ini akan gagal. Sebab, sebagai besar tenaga pendamping desa itu tidak punya basis community organizer,” tandasnya.

Purwoko menegaskan, desa punya peluang untuk berdaulat asalkan pemerintah setia pada dua azas, yakni rekognisi dan subsidiaritas. Azas rekognisi adalah pengakuan terhadap otonomi desa. Sedangkan subsidiaritas menyangkut kemampuan warga desa mengatur urusan desa mereka sendiri.

“Desa itu ada jauh sebelum Republik Indonesia itu ada. Artinya, otonomi desa itu harus diakui. Jangan lagi semua kebijakan soal desa diputuskan oleh pusat,” tegasnya.

Mewujudkan Republik Indonesia Keempat

Dalam diskusi yang digelar oleh KPP PRD itu, Haris Sitorus juga memberkan soal gagasan baru partai berlambang bintang-gerigi itu, yakni Republik Indonesia Keempat.

Haris menjelaskan, gagasan Republik Indonesia Keempat esensinya adalah masyarakat adil dan makmur. Kata ‘Keempat’ mengacu pada periodeisasi politik di Indonesia.

“Masa pasca Proklamasi, lalu Dekrit Presiden 5 Juli 1959, hingga 1965, itu disebut Republik Indonesia Pertama. Inilah era ketika mimpi membangun Indonesia yang mandiri itu sangat kuat,” jelasnya.

Republik Indonesia Kedua mengacu pada masa Orde Baru. Di periode ini, kata dia, kendati mulai membuka pintu bagi modal asing, tetapi masih ada pembatasan-pembatasan.

Sedangkan Republik Indonesia Ketiga mengacu pada era pasca reformasi rezim Jokowi-JK saat ini. Periode ini ditandai dengan keterbukaan tanpa kendali di bidang ekonomi, politik, dan sosial-budaya.

“Ini era dimana kita sama sekali tidak lagi punya kedaulatan. Bahkan, kebanggaan nasional kita pung hilang. Banyak orang Indonesia tidak bangga lagi sebagai orang Indonesia,” terangnya.

Saat ini, ungkap Haris, PRD dan rakyat Indonesia sedang berjuang untuk Republik Keempat, yakni Republik Indonesia yang berbasiskan masyarakat adil dan makmur. Untuk mencapai itu, Indonesia harus berdiri tegak berdasarkan Trisakti: kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kebudayaan yang berkepribadian nasional.

Kata dia, jika Jokowi-JK masih punya mimpi untuk mewujudkan Trisakti, maka prasyaratnya adalah retooling semua lini kekuasaan negara.

“Perlu ada perombakan besar-besaran. Termasuk perombakan cara berpikir. Makanya revolusi mental itu perlu sebelum pembangunan fisik dimulai. Kalau Jokowi sekarang, pembangunan fisik lebih dulu tanpa memperbaiki mental,” tegasnya.

Terkait gagasan Republik Keempat ini, Purwoko mengaku setuju dengan gagasan itu. Hanya saja, kata dia, gagasan Republik Keempat ini perlu diturunkan dalam bentuk yang praktis.

“Harus bisa dikasih gambaran operasionalnya, nggak sekedar gagasan, sehingga bisa berterima luas,” tandasnya.

Ia sendiri berpikir, perubahan dari desa bisa menjadi pijakan awal untuk memperjuangkan Republik Keempat.

Mahesa Danu