Demokratisasi Peradilan Di Bolivia

Cristina Mamani adalah wajah baru di pengadilan Bolivia. Ia adalah seorang pengacara berusia dan seorang ibu yang berasal dari dataran tinggi Bolivia. Perempuan berusia 46 tahun ini sangat bangga mengenakan pakaian tradisional suku Aymara.

Pada 16 Oktober 2011 lalu, Bolivia menyelenggarakan pemilu untuk memilih hakim pengadilan. Ini adalah pertama kalinya di di Amerika Latin para hakim dipilih dengan suara rakyat.

Dengan pengadilan ini, pengadilan Bolivia diisi oleh orang-orang yang berpakaian adat dan mengunyah daun koka. Selama ini, masyarakat pribumi—yang notabene mayoritas di negeri itu—dikesampingkan dari lembaga peradilan.

Dari 56 hakim tinggi yang terpilih, 50% diantara mereka adalah perempuan dan 40% adalah masyarakat pribumi. Presiden Evo Morales berharap agar hakim-hakim baru ini bisa bekerja untuk melayani rakyat.

Para hakim baru dituntut mengubah wajah hukum di Bolivia: korup, tidak efisien, punya hak istimewa, dan diskriminatif terhadap mayoritas penduduk asli Bolivia.

Manami, yang terpilih di Dewan Kehakiman, berjanji akan melayani rakyat miskin. “saya belajar hukum karena banyak rakyat, khususnya perempuan miskin, menjadi korban ketidakadilan,” katanya.

Bagi Evo Morales, proses pemilihan langsung hakim peradilan ini juga merupakan langkah “mendekolonialisasi peradilan”.

Sistim peradilan Bolivia memang dikenal sangat diskriminatif. Penjara-penjara Bolivia penuh sesak dengan orang miskin. Mereka umumnya tidak sanggup membayar pengacara atau menyuap hakim. 80% penghuni penjara Bolivia adalah orang-orang miskin yang tak sanggup menyewa pengacara.

Sedangkan kalangan kaum kaya selalu lolos dari model pengadilan korup ini. Mereka punya koneksi dengan pengacara terkenal dan hakim-hakim korup.

Selain itu, pengadilan Bolivia juga sangat rasial; mengutamakan membela keturunan spanyol yang berkulit putih ketimbang penduduk asli Indian.

Proses pemilihan hakim Bolivia ini ditentang oposisi. Berbagai partai oposisi, termasuk yang didukung rezim lama dan kaum kaya, menyatakan memboikot pemilihan. Mereka menuding pemilihan ini sebagai upaya Morales mengontrol dan menempatkan orang-orangnya di pengadilan.

Akibatnya, banyak yang meragukan kredibilitas pemilihan: 41% suara sah, 42% suara rusak, dan 17% dibiarkan kosong. Meski begitu, oposisi gagal untuk membatalkan hasil pemilihan.

Selain itu, pemilihan ini diawasi dan disahkan oleh empat organisasi internasional: Organisasi Negara Amerika (OAS), Komunitas Bangsa-Bangsa Andean (CAN), Parlemen Andean, dan Persatuan Bangsa-Bangsa Amerika Selatan (UNASUR).

Satu hal yang tak terbantahkan: Bolivia di bawah pemerintahan Evo Morales sedang berjalan menuju pendemokratisan peradilan. Ini merupakan langkah radikal untuk mengubah lembaga peradilan negeri itu agar melayani rakyat.

RAYMOND SAMUEL