Brazil Resmi Larang Donasi Korporasi Di Pemilu

Bukan rahasia lagi, korporasi kerap hadir untuk mempengaruhi hasil pemilu. Mereka menggelontorkan dana yang tidak sedikit kepada partai atau kandidat yang bersedia mengakomodir atau melindungi kepentingan bisnisnya.

Kehadiran korporasi di tengah kontestasi pemilu membawa konsekuensi buruk, seperti kompetisi yang tidak adil, politik uang, dan korupsi. Lebih parah lagi, dengan mendanai partai atau kandidat tertentu, korporasi punya tangan untuk mempengaruhi kebijakan politik.

Menyadari dampak buruk itu, pada tanggal 17 September lalu, Mahkamah Agung Brazil membuat gebrakan penting, yaitu membatalkan pasal dari Undang-Undang (UU) pemilu yang membolehkan partai atau kandidat menerima donasi dari korporasi. Sebelumnya, pada 3 September 2015, Senat Brazil menyetujui revisi regulasi yang memungkinkan pelarangan bagi korporasi memberi donasi dalam kampanye pemilu.

Untuk diketahui, sebelum ini UU pemilu Brazil membolehkan korporasi menyumbang hingga 2 persen dari pendapatan kotornya—dihitung dari pendapatan di tahun sebelum pemilu digelar . Sedangkan individu dibolehkan menyumbang hingga 10 persen dari pendapatannya. Sedangkan aturan Kongres terbaru membatasi dana korporasi hanya maksimum 5,1 juta dollar AS.

Regulasi itu memungkinkan donasi swasta mendominasi dana kampanye pemilu. Sebagai catatan, sekitar 76 persen 760 juta dollar AS dana kampanye calon Presiden, Senat, dan Kongres berasal dari korporasi. Belum terhitung dana korporasi yang ditebar melalui donatur individu.

Asosiasi Advokat Brazil (AOB), yang menjadi motor penggugat aturan tersebut, menganggap donasi korporasi telah merusak jiwa demokrasi dari konstitusi Brazil, yang menegaskan bahwa setiap individu warga negara punya hak yang setara dalam politik.

Studi AOB menyebutkan, donasi swasta telah mentransfer ketidakadilan di lapangan ekonomi ke lapangan politik. Situasi ini melahirkan plutokrasi atau segelintir kaum kaya yang menguasai politik. Menurut mereka, partai atau kandidat yang menerima donasi dari swasta terikat oleh ‘pamrih’. Mereka kemudian membayar pamrih itu melalui pembuatan legislasi, penyusunan anggaran, dan tender proyek untuk si donatur.

Studi Clara Araujo dari Rio de Janeiro State University (UERJ) juga menemukan bahwa donasi korporasi berpengaruh pada ketimpangan gender dalam politik Brazil. Kata dia, sebagian besar kandidat perempuan hanya menerima bagian kecil dari dana kampanye yang dipunyai partainya.

Alhasil, kendati Brazil sekarang diperintah oleh Presiden berkelamin perempuan, Dilma Roussef, tetapi persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik masih terbilang kecil: hanya 10 persen kursi di Majelis Rendah dan 13,6 persen di Senat. Kendati perempuan mewakili 52 persen dari total pemilih di negeri samba itu.

Partai yang sedang berkuasa, yaitu partai buruh (PT), menyatakan mendukung pelarangan ini. “Kami punya kesempatan besar untuk mengakhiri pelibatan secara immoral, inkonstitusional, dan illegal para pengusaha dalam membiayai kampanye. Tujuan utama korporasi adalah keuntungan, sedangkan kebijakan publik bukanlah sebuah aktivitas untuk menghasilkan keuntungan,” kata Jorge Viana, anggota senat dari Partai Buruh.

Sedangkan Randolfe Rodrigues, senator dari Partai Untuk Kebebasan dan Sosialisme (PSOL), menganggap donasi korporasi dalam kampanye pemilu sebagai “praktek buruk dari demokrasi”.

Studi dari International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Idea) terhadap 180 negara di dunia menyebutkan, ada 39 negara di dunia yang melarang donasi korporasi, seperti Meksiko, Perancis, dan Kosta Rika. Sedangkan 126 negara membolehkan donasi korporasi dengan batas tertentu, seperti Inggris, Jerman, dan Indonesia.

Raymond Samuel

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid