Barcode Media Bisa Mengarah pada Korporatisme Pers

Perwakilan pekerja media, penggiat media alternatif, pers mahasiswa dan masyarakat sipil mengeritik kebijakan barcode kepada media yang lolos verifikasi oleh Dewan Pers.

Mereka menilai, kebijakan tersebut berpotensi mengarah pada korporatisme pers atau penguasaan media pers oleh perusahaan bermodal besar.

“Dewan Pers dalam mengeluarkan aturan verifikasi membatasi badan hukum tersebut hanya berbentuk Perseroan Terbatas (PT),” kata Ikhsan Rahardjo, aktivis Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), dalam konferensi pers di kantor LBH Pers Jakarta, Kamis (9/2/2016).

Selain itu, lanjut Ikhsan, perusahaan  yang dimaksud Dewan Pers harus memiliki modal paling sedikit Rp 50 juta. Kondisi tersebut hanya akan menguntungkan perusahaan pers bermodal jumbo.

“Tetapi merugikan media rintisan (startup media) dan media berbasis komunitas yang sedang menggeliat,” paparnya.

Padahal, kata Ikhsan, jika merujuk pada Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perusahaan pers hanya diwajibkan berbadan hukum di Indonesia.

Lebih lanjut, Ikhsan juga mengeritik mekanisme verifikasi perusahaan media yang tidak melibatkan pekerjanya. Padahal, kata dia, dari 17 pasal yang mengatur standar perusahaan, 6 diantaranya sangat berpihak pada kepentingan pekerja media.

“Keterlibatan unsur serikat pekerja sangat penting dalam tim verifikator Dewan Pers untuk memastikan aspek kesejahteraan pada perusahaan pers tersebut dipenuhi dengan baik,” terangnya.

Di tempat yang sama, aktivis Southeast Freedom of Expression Networt (Safenet) Damar Juniarto menyebut kesan adanya tembok yang terbangun setelah pemberian barcode media ini.

“Verifikasi bangun tembok baru setelah UU ITE. Dewan Pers hanya melindungi pemodal besar,” kata Damar.

Tembok yang dimaksud Damar adalah pemilahan antara perusahaan pers yang terverifikasi dan pers yang tidak terverifikasi. Perusahaan pers yang terverifikasi akan dilindungi oleh UU Pers, sedangkan pers yang terverifikasi tidak mendapat perlindungan.

“Tembok-tembok ini sebenernya sangat rawan, karena kemudian akan timbul pemilihan antara media yang dilindungi oleh UU Pers dan yang tidak terlindungi,” jelasnya.

Konsekuensinya, lanjut Damar, media-media yang tidak terverifikasi, seperti media komunitas dan pers kampus, rentan mendapat persoalan hukum, pemblokiran, hingga kesulitan mengakses narasumber.

Melawan hoax

Keinginan kuat Dewan Pers mempercepat verifikasi perusahaan pers dan memberikan barcode kepada perusahaan pers yang lolos verifikasi datang beriringan dengan meluasnya keprihatinan terhadap mewabahnya kabar bohong alias hoax.

Namun, Kepala Divisi Riset dan Jaringan LBH Pers Asep Komarudin mengingatkan agar penanganan hoax tidak boleh melalui tangan birokrasi. Sebab, hal tersebut rentan digunakan penguasa untuk membungkam kritik dengan dalih hoax.

“Tidak boleh ada lembaga birokratis apapun yang bisa menentukan kebenaran sebuah konten karena akan rentan digunakan penguasa untuk membungkam kritik dengan dalih hoax,” tegasnya.

Selain itu, Asep mengingatkan, kebijakan barcode media demi melawan hoax berpotensi melahirkan anggapan publik bahwa media mainstram adalah sumber kebenaran.

Padahal, ujar dia, boleh jadi media mainstream menjadi sarana penguasa untuk menyelundupkan agenda dan kepentingannya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan media alternatif dan pers mahasiswa juga menyatakan komitmennya untuk patuh pada kode etik jurnalistik.

Mereka juga berkomitmen memerangi hoax dan ujaran kebencian dengan mendorong penguatan kapasitas literasi media masyarakat.

Di hari yang sama, bertepatan dengan Peringatan HUT Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ke-71 di Ambon, Dewan Pers berencana mengumumkan 74 media yang lolos verifikasi tahap pertama.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid