Negara Hukum Dibegal Oligarki

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Namun, sepanjang 32 tahun rezim Orde Baru, hukum ditundukkan oleh segelintir orang kuat: penguasa Orde Baru dan kroninya.

Di masa Orde Baru, korupsi tumbuh subur dan terang-terangan. Sayangnya, pedang dewi keadilan tak sanggup menyentuhkan. Hukum tak berkutik di hadapan segelintir orang-orang kuat itu.

Karena itu, ketika reformasi bergulir, desakan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) bergandengan tangan dengan tekad menegakkan persamaan di depan hukum (equality before the law). Agar tak ada segelintir orang yang lebih tinggi dari hukum.

Sehingga, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada 2002, ada harapan agar pemberantasan KKN tak lagi pandang bulu. Kehadiran KPK mewakili mimpi ratusan juta rakyat Indonesia agar agenda pemberantasan korupsi bisa menyentuh wilayah yang selama ini tak tersentuh: segelintir orang kuat (oligarki).

Sayang seribu kali sayang, setelah 19 tahun perjalanan KPK dengan segala harapan besar di pundaknya, hari ini seolah semua harapan itu tumpas. 

Setelah revisi UU KPK yang bersifat melemahkan itu, kini KPK membuat keputusan yang menyakiti harapan kita semua: satu orang terkuat di negeri ini, yang berjaya sejak Orba hingga hari ini, yang terseret kasus korupsi paling dikenang dalam sejarah negeri ini (BLBI), justru mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dari KPK.

Ya, kabar pahit itu datang tadi malam (2/4/2021). Sjamsul Nursalim, tersangka kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia. Berdasarkan audit BPK tahun 2000, kasus BLBI merugikan negara sebesar Rp 138,442 triliun.

Kisah Segelintir Orang Kuat

Sjamsul Nursalim, yang menurut majalah Forbes menempati urutan ke-35 orang terkaya di Indonesia tahun 2020, merupakan satu contoh segelintir orang kuat yang berjaya sepanjang Orba hingga hari ini.

Dia mewakili wajah oligarki di Indonesia. Dia bagian dari lingkaran kecil pengusaha yang tumbuh dan berjaya semasa Orde Baru. Dari bisnis ban, lalu berkembang ke ritel, perbankan, properti, tambak udang, dan batubara.

Dia tumbuh menjadi oligarki lantaran, meminjam pendapat Vedi R. Hadiz, karena punya akses terhadap penguasa politik Orde Baru zaman itu. Saat itu, pengusaha dalam lingkaran kroni Orde Baru mendapat fasilitas istimewa, seperti lisensi, kredit, subsidi, bahkan perlindungan, untuk menumbuhkan bisnis dan kekayaannya.

Tahun 1997, ketika krisis ekonomi mengguncang Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sebanyak 48 bank komersil mendapat suntikan dana talangan. Sebagian besar pengusaha kroni Orba, termasuk Sjamsul Nursalim.

Masalahnya, seperti temuan BPK tahun 2000, sebanyak 95 persen dana total Rp144,5 triliun talangan itu diselewengkan. Masalahnya lagi, karena pengaruh politik yang kuat, para pelaku sulit disentuh hukum. Terbukti, dua dekade berlalu, kasus korupsi BLBI tidak tuntas juga.

Yang terjadi, sepanjang kasusnya, termasuk kasus Sjamsul Nursalim, mereka seakan mendapat “pertolongan” dari Negara dan penegak hukum.

Misalnya, tahun 2002, Presiden Megawati menerbitkan Inpres nomor 8 tahun 2002 yang memberi jaminan kepastian hukum kepada kepada debitur BLBI yang menunaikan kewajibannya, baik lewat pembayaran tunai maupun penyerahan aset.

Berdasarkan Inpres itu, kata Kwik Kian Gie, mantan Menteri di era Megawati, para debitor BLBI dianggap sudah menunaikan kewajibannya bila membayar 30 persen dari kewajibannya dalam bentuk tunai dan 70 persen dalam bentuk sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Berbekal Inpres itu, Sjamsul menyerahkan asetnya kepada BPPN. Langkahnya berhasil: BPPN di bawah komando Syafruddin Arsyad Temanggung menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL). Dan karena SKL itu, Kejaksaan juga menerbitkan SP3 untuk Sjamsul Nursalim.

Belakangan diketahui, penerbitan SKL itu bermasalah. Aset yang diserahkan Sjamsul ke BPPN, yakni tambak udang, ternyata kredit macet. Kewajibannya Rp 4,8 triliun, sementara nilai aset tambak udang itu hanya Rp 220 milyar. Penerbitan SKL itu merugikan negara sebesar Rp 4,58 triliun.

Karena fakta baru itu, kasus Sjamsul Nursalim mencuat lagi. Hingga, pada 10 Juni 2019, Sjamsul dan istrinya ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus BLBI yang tak tuntas-tuntas itu.

Namun, sebagai sebagai segelintir orang kuat di negeri ini, Sjamsul tak gampang ditaklukkan oleh KPK. Meski sudah berstatus tersangka, tetapi tak bisa ditangkap dan diproses secara hukum. 

Uniknya, meski sejak kasus BLBI mencuat dan Sjamsul dalam pelarian di Singapura, bisnisnya tidak surut. Bisnisnya malah melebar sayapnya ke Singapura dan Australia. Bahkan, sekalipun sudah berstatus DPO sejak 2019 lalu, Sjamsul tetap menghiasi daftar terkaya Indonesia.

Supremasi Oligarki

Negara hukum membutuhkan supremasi hukum. Dan itu hanya mungkin kalau ada persamaan setiap warga negara, tanpa memandang suku, agama, ras, dan gender, pangkat, dan kekayaan, di hadapan hukum.

Namun, seperti cerita kasus Sjamsul Nursalim, hal itu tidak terjadi. Ada orang yang lebih kuat dan lebih tinggi dari hukum. Mereka punya relasi, baik langsung maupun tak langsung, dengan kekuasaan politik. 

Cerita Sjamsul Nursalim juga mengukuhkan kesimpulan Indonesia sebagai negeri yang dikuasai oleh segelintir orang kuat karena kekayaannya (oligark). Cerita tentang keluarnya Inpres nomor 8 tahun 2002, terbitnya SKL, hingga keputusan SP3 ini menunjukkan betapa kuatnya power mereka dalam menentukan kebijakan negara dan penyelenggaraan hukumnya.

Bandingkan dengan kisah rakyat jelata, yang karena dorongan untuk bertahan hidup terpaksa mencuri, langsung ditangkap, digiring ke meja hijau, dan dijatuhi hukuman yang berat. 

Terbukti, ketidaksetaraan ekonomi berdampak pada ketidaksetaraan di hadapan hukum. Ada perbedaan nasib antara si kaya miskin dan si kaya sketika berhadapan dengan hukum. Persis dengan potongan lagu grup musik Marjinal: maling-maling kecil dihakimi/ maling-maling besar di lindungi.

Ketidaksetaraan ekonomi menciptakan relasi kuasa yang timpang di hadapan hukum. Rakyat biasa berada di bawah hukum. Setiap pelanggaran hukum yang mereka lakukan dengan gampang diproses secara hukum; ditangkap, diadili, dan dihukum. Sementara oligarki berada di atas hukum. Setiap pelanggaran jarang tersentuh hukum. Dengan kuasa kekayaannya, dia bisa membeli aparat penegak hukum dan keputusan pengadilan.

Dalam konteks ini, kesimpulan Jeffrey Winters banyak benarnya. Bahwa definisi negara hukum hanya masuk akal jika ia difokuskan pada keberhasilan atau kegagalan menjinakkan para oligark dan elit suatu negara. 

Karena itu, harapan terbesar kita kepada KPK adalah kerja-kerja mereka untuk memastikan pedang keadilan bisa menyentuh orang-orang kuat. 

Tentu saja, itu bukan tugas gampang. KPK akan berhadapan dengan raksasa. Hanya saja, belajar dari kasus cicak versus buaya, KPK bisa menghadapi mereka jika mendapat dukungan dari masyarakat sipil.

Yang patut disayangkan hari ini, ketika dukungan rakyat terhadap KPK masih kuat, mereka justru memilih bertekuk-lutut di hadapan oligarki.

Negara hukum itu bisa mewujud manakala tidak ada lagi orang kuat, entah itu pejabat atau orang kaya, yang berdiri lebih tinggi dari hukum. Ketika semua orang bisa sama rata dan sama rasa di hadapan hukum.

Karena itu, suka atau tidak, agenda penguatan Negara hukum sangat berjalin erat dengan agenda redistribusi ekonomi untuk memastikan kesejahteraan bisa dirasakan oleh semua orang. Sehingga setiap orang punya harkat dan martabat di hadapan hukum.

RUDI HARTONO

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid