Absennya Pancasila dalam Konflik Agraria

Konflik agraria yang memakan korban jiwa petani sudah terjadi sejak 1950-an. Tujuh dekade berlalu, penyelesaian konflik agraria di Indonesia masih terus meneteskan darah dan air mata kaum tani.

Pemerintahan Joko Widodo, yang menganggap Pancasila ada di dalam jiwa dan raganya[1], tidak bisa menghentikan letupan konflik agraria yang memakan korban jiwa itu.

Merujuk ke data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), sepanjang periode pertama pemerintahan Joko Widodo (2014-2019), ada 1.960 kasus konflik agraria yang meletup di seantero tanah-air. Bahkan, pada 2020-2021, ketika wajah dunia sedang muram karena pandemi covid-19, ada 448 letupan konflik agraria yang tersebar di 902 desa.

Sebetulnya, ini agak ironis. Sejak awal, pemerintahan Jokowi kerap mengumbar jargon Pancasila. Bahkan di belakang pemerintahannya banyak berkerumun orang-orang yang mengagungkan marhaenisme.

Kenyataannya, Pancasila belum hadir dalam mentalitas penyelenggara negara maupun kebijakannya. Meminjam istilah Yudi Latif, “ kita seperti mengenakan baju kebesaran secara terbalik[2].” Di satu sisi, Pancasila diagungkan sebagai konsepsi besar. Namun, di sisi lain, prakteknya jauh panggang dari api.

Dalam kasus konflik agraria, pendekatan yang digunakan pemerintah meniru persis yang dilakukan oleh kompeni alias VOC dulu. Sukarno sering menggambarkan VOC mirip dengan istilah Marx: akumulasi primitif.

Akumulasi primitif adalah proses akumulasi yang ditandai dengan pemisahan produsen (petani) dengan alat produksinya (tanah) melalui jalan perampasan.

Dalam kasus VOC, ujung tombak pemaksaan ini adalah serdadu-serdadu yang bersenjata. Untuk diketahui, saat itu VOC diberi hak oleh kerajaan Belanda untuk membentuk serdadu sendiri. Tak heran, VOC berdagang sambil meletuskan senapan dan meriam.

Nah, ingatan rakyat kita tentang serdadu-serdadu yang melindungi Kongsi Dagang Hindia Timur atau Vereenigde Oostindie Compagnie (VOC) inilah yang melahirkan penyebutan kompeni atau kumpeni.

Pendekatan Negara dan aparat keamanannya dalam kasus konflik agraria tak banyak berbeda rupa dengan praktek kompeni di masa lampau: perampasan dan pengingkaran terhadap hak-hak petani, penggunaan kekerasan, dan pemiskinan/proletarisasi.

Dalam kasus konflik agraria yang sifatnya struktural, badan usaha (BUMN atau swasta) mengklaim tanah atau wilayah yang menjadi ruang hidup masyarakat selama ratusan tahun atau turun temurun.

Biasanya, dengan dalih demi investasi (HGU, HGB, izin usaha pertambangan, dll) atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah menganulir hak milik atau klaim kepemilikan masyarakat. Bentuk-bentuk klaim kepemilikan masyarakat, baik ulayat, tanah desa, milik pribadi (girik, petok D, letter C, SHM), tiba-tiba dihilangkan oleh Negara. Inilah esensi perampasan paksa.

Lalu, ketika masyarakat menolak hak-haknya dirampas paksa, dikirimkan aparat keamanan (TNI/Polri). Tak berbeda jauh dengan kompeni dan VOC, bedil dipakai untuk menaklukkan hak hidup masyarakat.

Pada konflik agraria tahun 2020, ada 164 warga yang menjadi korban kekerasan dan kriminalisasi. Bahkan 11 orang meninggal dunia. Tahun 2021, situasi tak lebih baik: ada 150 warga yang jadi korban kriminalisasi dan 3 orang tewas.

Seharusnya, sejak Indonesia merdeka, tidak boleh lagi ada bedil yang diarahkan ke rakyat. Itu sesuai dengan janji kemerdekaan seperti termaktub dalam pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Pancasila, dengan lima sila-nya itu, sebetulnya merupakan pandangan hidup sekaligus penuntun arah ( directive principles) agar penyelenggaraan Negara tetap tegak lurus dengan cita-cita pembukaan UUD 1945.

Dalam konflik agraria, pendekatan Pancasila mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan: hak untuk hidup dan diperlakukan secara manusiawi. Perikemanusiaan tak hanya melarang orang ditindas, dilukai, dan dibunuh, tetapi melarang hak-hak hidupnya dirampas.

Agar itu terjadi, Pancasila mengedepankan pendekatan musyawarah dan mufakat. Kata kunci dari musyawarah adalah partisipasi dan proses yang deliberatif.

Dalam musyawarah mufakat, kebenaran tidak terkait dengan mayoritas dan minoritas. Bukan ditentukan oleh suara terbanyak (voting 50+1). Boleh jadi, kebenaran justru berkelindan di balik suara yang minoritas.

Karena itu, musyawarah menghendaki partisipasi semua warga dengan hak yang setara. Semua warga diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya. Pemimpin rapat bertugas untuk mencatat pokok-pokok dari semua pendapat, baik yang searah maupun bersilang.

“Setelah mendengarkan pandangan umum dan pandangan yang menentang, pemimpin rapat menyimpulkan pokok-pokok yang dibahas menjadi satu keputusan yang disetujui setiap pihak. Tidak ada pihak yang menang secara mutlak dengan menyingkirkan pihak lain,” kata Sukarno dalam buku yang ditulis Cindy Adams, Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.

Dengan musyawarah-mufakat, seharusnya tak ada pihak yang sangat dirugikan. Kepentingan umum tidak mengabaikan hak individu atau komunitas. Dan tidak ada kepentingan pribadi yang mengorbankan kepentingan bersama. Semua kepentingan bertemu untuk “kebaikan bersama”.

Yang penting juga, dalam pancasila ada penghormatan pada keadilan sosial. Investasi sangat diperbolehkan, tetapi tak boleh melanggar keadilan sosial, merusak lingkungan, dan melanggar hak azasi manusia.

NUR ROHMAN, penulis, tinggal di Yogyakarta

Foto ilustrasi: CNN digital


[1] https://nasional.kompas.com/read/2017/05/30/06171451/jokowi.saya.indonesia.saya.pancasila.kalau.kamu.?page=all

[2] https://www.kompas.id/baca/opini/2021/06/03/pancasila-dalam-perbuatan

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid