Tanjung Jabung Timur, Berdikari Online – Pimpinan Kabupaten Serikat Tani Nelayan (PK STN) Tanjung Jabung Timur merombak susunan kepengurusan organisasi sebagai upaya memperkuat perjuangan dan advokasi terhadap persoalan petani serta nelayan. Sejumlah persoalan, mulai dari kelangkaan solar bersubsidi, konflik agraria hingga distribusi pupuk, menjadi perhatian utama organisasi.
Perombakan kepengurusan tersebut diputuskan dalam pertemuan konsolidasi organisasi yang digelar pada Rabu (28/10/2026) di kediaman Najamudin, Jalan Jumantan RT 08, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat.
Pertemuan yang dihadiri jajaran pengurus dan anggota PK STN itu juga membahas pemetaan persoalan petani dan nelayan serta penyusunan Policy Brief atau rekomendasi kebijakan yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam hasil musyawarah, Saparudin dipercaya menjadi Ketua PK STN Tanjung Jabung Timur, didampingi Kasmin sebagai Wakil Ketua. Sementara Najamudin menjabat Sekretaris, Iin Fadilah sebagai Wakil Sekretaris, dan Welas Santoso sebagai Bendahara.
Organisasi juga membentuk sejumlah departemen untuk memperkuat kerja-kerja advokasi. Departemen Politik dikoordinasikan Daryanto, Departemen Tani oleh Subandi, Departemen Nelayan oleh Suyatno, Departemen Hukum dan Advokasi oleh Titik Supriyanti, Departemen Organisasi dan Unit Usaha oleh Parmuji dan Giyoto, serta Departemen Data dan Administrasi oleh Sri Maryati.
Dalam pertemuan tersebut, PK STN mengidentifikasi sejumlah persoalan yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi masyarakat petani dan nelayan di Tanjung Jabung Timur.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi nelayan, khususnya di Kecamatan Kuala Jambi.
Berdasarkan hasil inventarisasi organisasi, kuota solar bersubsidi diperkirakan hanya sekitar 200 kiloliter per bulan. Padahal, kebutuhan nelayan diperkirakan mencapai 500 kiloliter setiap bulan.
Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap aktivitas melaut, biaya operasional, hingga produktivitas nelayan. PK STN pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap kuota dan mekanisme distribusi solar bersubsidi agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat nelayan.
Selain persoalan BBM, PK STN turut menyoroti dugaan tumpang tindih penguasaan lahan antara perusahaan perkebunan dengan lahan usaha masyarakat, wilayah garapan warga, permukiman, dan kawasan transmigrasi.
Sejumlah perusahaan yang masuk dalam inventarisasi persoalan tersebut antara lain PT Indonusa Agromulia, PT Kaswari Unggul, PT Wira Karya Sakti (WKS), dan PT Menerang Planta Korpusa.
Adapun wilayah yang menjadi perhatian meliputi Desa Pandan Sejahtera dan Desa Rantau Karya di Kecamatan Geragai, serta Kelurahan Nibung Putih di Kecamatan Muara Sabak Barat.
PK STN menilai persoalan agraria tersebut perlu ditindaklanjuti melalui penelusuran dokumen pertanahan, pemetaan batas penguasaan lahan, serta verifikasi terhadap status dan legalitas lahan. Organisasi juga mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme dialog dan mediasi dengan melibatkan masyarakat, perusahaan, pemerintah daerah, serta instansi pertanahan.
Persoalan lainnya adalah kesulitan petani dalam memperoleh pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan. Organisasi menilai perlu dilakukan penelusuran terhadap ketersediaan alokasi, mekanisme distribusi, akses kelompok tani, hingga ketepatan sasaran penerima.
PK STN juga menyoroti lemahnya penguatan kelembagaan kelompok tani, peternakan, perikanan, dan rukun nelayan. Penguatan tersebut dinilai penting agar masyarakat memiliki legalitas organisasi, kapasitas kelembagaan, serta akses yang lebih luas terhadap program bantuan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, PK STN Tanjung Jabung Timur berencana menyusun Policy Brief yang berisi pemetaan persoalan sekaligus rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dan instansi teknis.
Dokumen tersebut akan menjadi instrumen organisasi dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang lebih tepat sasaran di sektor pertanian dan perikanan.
Salah satu agenda yang akan diperjuangkan adalah pendampingan kelompok Perhutanan Sosial dalam mengajukan bantuan bibit kopi dan kelapa kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Selain itu, PK STN akan melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap kelompok tani, kelompok peternakan, kelompok perikanan, serta rukun nelayan. Pendampingan meliputi pengurusan administrasi, legalitas organisasi, hingga peningkatan kapasitas kelembagaan.
Di bidang advokasi, PK STN berkomitmen memfasilitasi penyelesaian konflik antarkelompok tani melalui komunikasi, musyawarah, dan mediasi.
Sementara untuk persoalan agraria, organisasi akan mendorong pemerintah dan instansi pertanahan melakukan inventarisasi serta verifikasi dugaan tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
PK STN juga akan mengawal persoalan distribusi pupuk bersubsidi serta mendorong evaluasi kebutuhan dan kuota solar bersubsidi bagi nelayan.
Untuk merealisasikan agenda tersebut, PK STN akan melakukan pendataan kebutuhan solar nelayan, menghimpun dokumen dan kronologi konflik agraria, mengidentifikasi kendala distribusi pupuk, serta mendampingi pengajuan bantuan bibit bagi kelompok masyarakat.
Organisasi juga akan memperkuat koordinasi dengan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok Perhutanan Sosial, pemerintah desa, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
PK STN menilai persoalan petani dan nelayan tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan administratif. Diperlukan keberpihakan kebijakan dan keterlibatan aktif pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap sarana produksi, perlindungan hak atas tanah, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi mereka.
Melalui perombakan kepengurusan dan penyusunan agenda advokasi, PK STN Tanjung Jabung Timur menegaskan komitmennya untuk memperkuat peran organisasi sebagai wadah perjuangan masyarakat.
Organisasi tersebut menekankan bahwa keberadaan STN harus benar-benar dirasakan oleh petani dan nelayan melalui pendampingan, advokasi, serta perjuangan menghadirkan solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
“STN harus hadir di tengah persoalan petani dan nelayan, bukan sekadar menjadi organisasi administratif, tetapi sebagai wadah perjuangan yang mampu memperjuangkan kepentingan rakyat dan menghadirkan solusi.”
(Amir)