Setiap 11 November, Indonesia mengenang kelahiran Pangeran Diponegoro pada 1785. Namun, kelahiran seorang pejuang kehilangan maknanya jika hanya diperingati sebagai tanggal. Diponegoro meninggalkan pertanyaan yang terus mengusik setiap zaman: apa yang harus dilakukan ketika kekuasaan semakin menguntungkan segelintir orang, sementara rakyat menanggung bebannya?
Diponegoro lahir dalam lingkungan bangsawan. Ia memiliki kesempatan menikmati kehormatan dan kenyamanan yang tidak tersedia bagi kebanyakan orang. Karena itulah, perlawanannya memiliki bobot moral: ia mempertaruhkan kedudukan yang dimilikinya ketika tatanan di sekelilingnya semakin sulit dipertanggungjawabkan.
Di sinilah keberanian menemukan ukurannya. Menentang ketidakadilan dari kejauhan relatif mudah. Menghadapinya ketika ketidakadilan itu ikut menopang kenyamanan sendiri membutuhkan keteguhan yang jauh lebih besar.
Perang Jawa pada 1825–1830 tidak cukup dijelaskan sebagai kemarahan seorang pangeran terhadap pemasangan patok jalan di tanahnya. Patok itu merupakan pemicu di tengah persoalan yang lebih dalam: campur tangan kolonial, tekanan agraria, pungutan yang memberatkan, dan kehidupan masyarakat yang semakin terhimpit. Di bawah permukaan ketertiban, telah menumpuk penderitaan yang gagal dibaca oleh kekuasaan.
Sejarah kerap bergerak demikian. Penguasa melihat penerimaan ketika masyarakat sesungguhnya sedang menahan diri. Laporan menyatakan keadaan terkendali, sementara kepercayaan perlahan habis. Ketika kemarahan akhirnya pecah, yang dipersoalkan hanya pemicunya; susunan ketidakadilan yang membuat ledakan itu mungkin justru luput diperiksa.
Penjajahan dan jaringan yang menopangnya
Kekuasaan kolonial dapat bertahan karena memiliki tentara, administrasi, serta jaringan kepentingan yang menjangkau kehidupan setempat. Penguasaan dari luar memperoleh kekuatan tambahan ketika sebagian elite di dalam ikut menikmati keuntungan dari tatanan tersebut.
Inilah sisi sejarah yang paling tidak nyaman: penindasan dapat berlangsung lama ketika tersedia orang-orang yang bersedia menjadi perantara, memperoleh bagian, dan menjaga agar keluhan rakyat tidak mengganggu aliran keuntungan.
Dalam pembacaan atas zaman sekarang, persoalan itu menghadirkan pertanyaan tentang oligarki. Seberapa merdeka sebuah negara mengambil keputusan apabila kebijakannya dapat dibelokkan oleh mereka yang menguasai modal, akses politik, dan jalur pengaruh?
Oligarki tumbuh ketika kekayaan yang terkonsentrasi berubah menjadi kemampuan menentukan keputusan publik. Persoalannya terletak pada penggunaan kekayaan untuk memperoleh keistimewaan: aturan yang dapat dipesan, persaingan yang ditutup, pengawasan yang dilemahkan, serta kerugian usaha yang dialihkan menjadi beban masyarakat.
Pada titik itu, negara berisiko menjadi pengelola kepentingan segelintir orang. Rakyat tetap disebut sebagai pemilik kedaulatan, tetapi semakin jarang menentukan arah penggunaan kekayaan bangsanya.
Benalu bangsa hidup dari keistimewaan
Sebutan “benalu bangsa” harus memiliki ukuran yang jelas agar tidak merosot menjadi makian terhadap siapa pun yang berbeda sikap politik. Ukurannya adalah perilaku: mengambil keuntungan dari negara tanpa tanggung jawab yang sepadan, merusak persaingan, memperdagangkan kewenangan, dan membebankan akibatnya kepada masyarakat.
Benalu dapat tumbuh dalam persekutuan pengusaha dan pejabat. Ia juga dapat bersembunyi di balik organisasi, perantara, atau orang dekat yang menjual akses. Wajahnya bisa berganti, tetapi polanya serupa: kedekatan diubah menjadi hak istimewa, jabatan menjadi sumber pendapatan, dan kepentingan pribadi dikemas sebagai kepentingan nasional.
Mereka memperoleh keuntungan ketika keputusan negara dapat dikendalikan melalui hubungan pribadi. Karena itu, keterbukaan dianggap ancaman, pengawasan diperlakukan sebagai gangguan, dan penegakan aturan dihadapi dengan lobi.
Yang paling berbahaya ialah ketika praktik tersebut telah dianggap kewajaran. Masyarakat diminta menerima bahwa proyek memang harus dibagi, jabatan harus dibalas, dan hukum harus memahami siapa yang sedang diperiksa.
Dari kebiasaan seperti itulah kedaulatan dikikis sedikit demi sedikit.
Ujian kekuasaan: berani menyentuh penopangnya sendiri
Semangat Diponegoro relevan ketika keberanian diarahkan pada akar persoalan. Melawan oligarki menuntut lebih dari pidato keras atau penindakan terhadap beberapa nama. Negara harus membenahi mekanisme yang memungkinkan keistimewaan terus diwariskan.
Selama aturan dapat dinegosiasikan, konflik kepentingan dibiarkan, dan pendanaan politik berlangsung gelap, tersingkirnya satu kelompok hanya membuka tempat bagi kelompok berikutnya.
Bagi pemerintahan Prabowo, ukuran keberanian menghadapi oligarki akan terlihat ketika penertiban menyentuh kepentingan yang dekat dengan kekuasaan. Di situlah ketegasan menghadapi ujian sesungguhnya: apakah aturan tetap berlaku ketika yang diperiksa adalah penyokong, mitra, atau orang dalam lingkaran sendiri?
Presiden membutuhkan dukungan untuk menjalankan pemerintahan. Namun, dukungan yang dibayar dengan kekebalan akan mempersempit kemerdekaan Presiden mengambil keputusan. Setiap keistimewaan yang dibiarkan menjadi ikatan baru; setiap pengecualian membuat kepentingan umum harus berunding dengan kepentingan pribadi.
Karena itu, keberpihakan kepada rakyat harus terlihat dalam keputusan yang dapat diperiksa: penerimaan negara yang dijaga, sumber daya yang dikelola secara adil, pengadaan yang terbuka, serta hukum yang menjangkau pihak kuat.
Keberanian pemimpin akan lebih berarti jika menghasilkan lembaga yang mampu bekerja tanpa harus menunggu kemarahan pemimpin. Sebab, bangsa memerlukan perlindungan yang bertahan melampaui pergantian orang dan jabatan.
Rakyat tidak boleh terus menanggung ongkos
Perjuangan melawan oligarki kehilangan dasar moral apabila rakyat kembali diminta membayar seluruh biayanya. Penertiban harus memperbaiki kehidupan: membuka kesempatan kerja yang adil, memperluas pendidikan, menjaga layanan dasar, dan memastikan bantuan menjangkau mereka yang membutuhkan.
Rakyat harus dapat merasakan hubungan antara ketegasan negara dan kehidupan sehari-hari. Kekayaan yang diselamatkan perlu hadir sebagai pelayanan. Penerimaan yang dipulihkan perlu menjadi kesempatan. Sumber daya yang ditertibkan perlu menghasilkan manfaat yang lebih luas.
Di situlah kedaulatan memperoleh isi. Ia hidup ketika anak keluarga miskin mempunyai jalan untuk belajar, petani memperoleh perlindungan yang adil, pekerja mendapatkan haknya, dan warga tidak harus memiliki orang dalam untuk mendapatkan pelayanan.
11 November adalah panggilan untuk berpihak
Diponegoro hidup dalam dunia yang berbeda dari republik hari ini. Kita tidak perlu memaksakan seluruh persoalan masa kini ke dalam pikirannya. Namun, pilihan hidupnya menyediakan cermin yang keras: kedudukan dapat digunakan untuk menjaga kenyamanan, atau dipertaruhkan ketika tatanan telah melukai masyarakat.
Memperingati kelahirannya berarti bersedia memeriksa posisi kita sendiri. Apakah kita sedang membela kepentingan umum, atau sekadar menjaga akses? Apakah keberanian kita tetap berdiri ketika berhadapan dengan orang dekat? Apakah kita mengecam penyalahgunaan kekuasaan sambil menikmati hasilnya?
Bangsa ini tidak kekurangan penghormatan kepada pahlawan. Yang terus dibutuhkan adalah kesediaan menjalankan konsekuensi dari nilai yang mereka wariskan.
Pada 11 November, semangat Diponegoro patut dihidupkan sebagai keberanian memutus keistimewaan yang mengisap negara. Sebab, kemerdekaan harus terus diperjuangkan ketika kekayaan bangsa menghasilkan kemakmuran bagi segelintir orang, sementara rakyat hanya menerima tagihannya.
Budi Prasetyo Hadi, Penulis Merupakan Tenaga Ahli Menteri Sosial RI