5 Langkah Neoliberal Presiden Sayap Kanan Argentina Dalam Satu Bulan Berkuasa

Selama dua belas tahun terakhir Argentina berada di dalam kepemimpinan pemerintahan progresif populis, pertama oleh Nestor Krichner dan kemudian dilanjutkan oleh Cristina Fernandez yang tidak lain adalah istri mendiang Nestor Krichner. Dalam pemerintahan mereka sejumlah program progresif diimplementasikan di dalam negeri. Sementara sikap politik luar negerinya, mirip dengan pemerintahan progresif lainnya di Amerika Latin, kerap mengecam intervensi Amerika Serikat serta dominasi lembaga-lembaga keuangan internasional.

Namun dalam pemilu terakhir Cristina Fernandez tidak dapat dicalonkan kembali karena sudah menjabat dua periode. Oleh karena itu partai pendukungnya memajukan Daniel Scioli, gubernur Buenos Aires, sebagai calonnya. Melewati dua putaran, Daniel Scioli kalah tipis dari calon sayap kanan Mauricio Macri.

Sejak dilantik 10 Desember 2015 lalu, Mauricio Macri langsung mengambil tindakan-tindakan drastis yang mengubah arah kebijakan ekonomi dan politik Argentina. Tidak tanggung-tanggung, hanya dalam waktu satu bulan pemerintahan sayap kanan ini telah melakukan lima tindakan yang oleh teleSUR disebut sebagai “mimpi buruk” dari pemerintahan neoliberal.

Inilah lima langkah neoliberal seperti yang dilansir oleh teleSUR.

Pertama, menghapus Undang-Undang Media

Hanya dalam beberapa hari Macri mulai mengambil langkah untuk menghapus Undang-Undang Media yang disahkan tahun 2009. Undang-Undang tersebut bertujuan membatasi kepemilikan media sehingga tidak hanya terkonsentrasi pada individu atau korporasi tertentu. Dengan demikian terbuka peluang yang sangat luas bagi media-media yang lebih kecil, baik media komunitas maupun media alternatif.  Macri mengeluarkan dekrit untuk melucuti lembaga negara pengawas media, yang dikenal dengan nama AFSCA, dan lembaga pengatur teknologi, yang bertujuan mencegah monopoli media dengan mendirikan sebuah badan telekomunikasi baru. Kedua lembaga otonom tersebut menjadi kehilangan peran dengan hadirnya lembaga baru yang dipimpin oleh orang dekat Macri sejak ia menjabat walikota.   Meskipun menuai protes besar-besaran namun hakim federal mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak dapat dicegah secara legal. Bagi Macri dan konglomerasi media, keberadaan Undang-Undang Media dianggap sebagai pembatasan bagi kepemilikan media dan pembatasan “kebebasan pers”. Dengan penghapusan regulasi tersebut maka jalan lapang terbuka bagi konsentrasi kepemilikan media oleh korporasi.

Kedua, memecat 10.000 Pekerja Sektor Publik

Pemerintaha Macri juga telah memcat lebih dari 10.000 pekerja sektor publik sejak ia dilantik, dan lebih lanjut sedang meninjau kembali keberadaan pegawai kontrak yang diperkirakan akan kembali berbuah pemecatan. Wakil Presiden Gabriela Michetti mengatakan bahwa hasil investigasi tenaga kerja telah mengidentifikasi keberadaan para pendukung “milintan” Kirchner dalam institusi negara. Marci memangkas 2,000 tenaga kerja dari lembaga senat, 600 dari Pusat Kebudayaan Kirchner, sekitar 6.000 pekerja di provinsi Buenos Aires, dan puluhan lainnya yang bekerja untuk pemerintahan, infrastruktur, komunikasi, dan sektor lainnya. Serikat buruh sektor publik telah melakukan aksi protes atas pemecatan ini, dan pimpinannya mengatakan ada puluhan ribu pegawai negeri lainnya yang berada dalam ancaman PHK.

Ketiga, memerintah dengan dekrit

Dalam waktu 72 jam pertama pemerintahannya, Macri telah mengeluarkan 29 dektrit, yang menandai dimulainya cara memerintah dengan dekrit untuk membuat perubahan-perubahan yang cepat dalam satu bulan pertama. Strategi ini membuat Macri dapat mengambil keputusan cepat tanpa harus menunggu persetujuan kongres (parlamen) yang masih dikuasai oleh kubu sayap kiri Peronis sebagai oposisi resmi.  Cara memerintah dengan dekrit ini membuat Macri dapat melakukan perubahan capat dan besar terhadap institusi pengatur media. Macri juga menggunakan dekrit untuk mentransformasikan Kementerian Pendidikan, menghapus Undang-Undang Wajib belajar sampai SMA, dan memotong anggaran pendidikan dengan memutarbalikkan peraturan yang mengalokasikan 6 persen dari GDP untuk anggaran pendidikan. Macri juga menunjuk dua hakim untuk Mahkamah Agung lewat dekrit yang merupakan langkah kontroversial dan dikritisi oleh banyak pihak, baik oleh lawan politik maupun beberapa orang dalam partainya. Banyak orang memperkirakan bahwa kecenderungan untuk menjalankan pemerintahan lewat dekrit akan terus dilakukan oleh Macri.

Keempat, devaluasi mata uang

Dalam minggu pertama di pemerintahan, Macri meluncurkan strategi untuk mendevaluasi mata uang. Ia membuat kurs mata uang peso Argentina menjadi kurs mengambang dan meniadakan kontrol mata uang.  Tindakannya ini memicu merosotnya mata uang tersebut hingga 30 persen terhadap dolar AS.

Kelima, memotong pajak

Macri membuat perubahan cepat dalam hal peraturan pajak ekspor dan impor untuk membuka perekonomian Argentina bagi perusahaan-perusahaan asing. Perubahan ini termasuk menghapuskan pajak ekspor bagi korporasi perkebunan besar yang memproduksi jagung, gandum, dan daging sapi, dan pajak yang lebih rendah untuk kedelai yang merupakan salah satu produk ekspor pertanian andalan Argentina. Dengan menghapuskan pajak ini maka Macri telah menghilangkan salah satu sumber utama untuk pembiayaan program sosial dan infrastruktur yang menjadi kebijakan andalan pemerintahan Kirchner.  Macri juga melakukan hal yang sama terhadap sebuah regulasi lain yang mewajibkan perusahaan-perusahaan importir untuk mengumumkan terlebih dahulu barang-barang yang akan mereka impor dengan tujuan melindungi produk-produk dalam negeri.

teleSUR/Mardika Putera

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid