5 Fakta tentang Penggusuran Bukit Duri

Sejumlah alat berat, yang dikawal oleh ratusan aparat kepolisian, TNI dan Satpol-PP, merobohkan ratusan bangunan rumah milik warga pinggiran sungai Ciliwung di kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (28/9/2016).

Banyak pihak yang menilai penggusuran Bukit Duri sangat sewenang-sewenang. Sebab, selain menutup ruang dialog dengan warga, penggusuran ini juga menepikan proses hukum yang tengah bergulir.

Berikut 5 hal yang perlu anda ketahui:

Pertama, melabrak proses hukum yang masih berlangsung

Untuk diketahui, sebelum penggusuran ini terjadi, warga Bukit Duri sedang mengajukan gugatan secara kelompok atau class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan hukum juga digulirkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Pemprov tidak menghormati proses hukum yang sedang berlangsung, ini kan Pemprov yang melakukan pelanggaran hukum lalu di mana penegak hukum ketika penguasa melanggar,” kata Komisioner Subkomisi pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM, Siane Indriani, Rabu (29/8).

Menurut dia, pengabaian hukum oleh Pemprov DKI Jakarta itu bisa berakibat buruk. Yang pertama, masyarakat dapat mengalami rasa frustasi karena tidak adanya penegakan hukum yang adil. Yang kedua, masyarakat tidak akan lagi percaya pada hukum.

Komnas HAM sendiri sudah mengajukan permintaan penangguhan rencana penggusuran kepada Pemprov DKI Jakarta. Isinya meminta pemerintah DKI Jakarta mau menunda pembongkaran hingga adanya keputusan berkekuatan hukum tetap demi menghormati proses hukum.

Kedua, warga Bukit Duri punya solusi alternatif

Pemprov DKI Jakarta menggusur warga Bukit Duri karena alasan normalisasi sungai Ciliwung. Namun, warga Bukit Duri punya solusi alternatif tanpa harus menggusur.

Komunitas Ciliwung Merdeka bersama warga mengajukan konsep “Kampung Susun Manusiawi”. Konsep ini mencoba menyeleraskan bentuk hunian warga dengan lingkungan sosial-ekologisnya.

Kampung Susun mengadopsi pola kehidupan kampung tradisional, yang dibangun secara partisipatif, yang sarat dengan ikhtiar pelestarian alam, lingkungan hidup sehat, wirausaha sosial-ekonomi, ruang-ruang sosial, sistem komunikasi terbuka, tersedia ruang-ruang seni-budaya dan religiusitas warga.

Solusi alternatif ini beberapa kali diajukan oleh Komunitas Ciliwung Merdeka kepada Pemprov DKI Jakarta. Pertamakali diajukan kepada Jokowi-Ahok saat kampanye Pilkada tahun 2012. Kemudian konsep ini diajukan lagi saat Jokowi-Ahok sudah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Saat itu Jokowi mengajukan syarat: harus disetujui oleh warga yang akan menempatinya.

Tahun 2015 lalu, konsep ini kembali ditawarkan kepada Ahok, yang saat itu sudah menjabat Gubernur menggantikan Jokowi. Konon, Ahok menyetujui konsep ini (Baca: Ahok Setujui Gagasan Kampung Susun dari Ciliwung Merdeka).

Namun, hari ini Ahok mengangkangi konsep itu. Alih-alih mempertajam diskusi dan kajian soal konsep itu, Ahok malah menguburnya dengan menggusur kampung Bukit Duri.

Ketiga, ingkar Janji Kampanye Pilgub 2012

Saat kampanye Pilgub 2012, pasangan Jokowi-Ahok rajin blusukan ke kampung-kampung miskin untuk mendulang dukungan dari kalangan bawah. Tidak terkecuali mengungjungi kampung Bukit Duri.

Saat itu, Jokowi-Ahok bicara soal penataan kampung kumuh, bukan penggusuran. Malah keduanya berani membuat kontrak politik dengan warga.

Saat itu, dengan kemeja kotak-kotak, Ahok duduk tenang mendengarkan suara warga Bukit Duri. Sayang sekali, setelah menjadi Gubernur, dia menutup ruang dialog dan secara fasistik menggusur kampung Bukit Duri.

Keempat, pejuang rakyat dituduh provokator

Salah satu tokoh yang berkomitmen penuh membela warga Bukit Duri sejak awal adalah Sandyawan Sumardi. Dia punya organisasi kemanusiaan bernama Ciliwung Merdeka.

Romo Sandyawan adalah aktivis kemanusiaan. Dia berjuang sejak zaman Orba hingga sekarang. Jadi tidak ujug-ujug. Jadi, ketika dia membela warga Bukit Duri, itu adalah bentuk konsistensinya pada kemanusiaan.

Namun, tiba-tiba Gubernur Ahok menuding Sandyawan menghasut warga Bukit Duri untuk menolak penggusuran (Baca: Ahok Tuding Romo Sandyawan Penghasut warga Bukit Duri). Ahok juga menyeret-nyeret asal-usul Sandyawan yang “bekas Romo” dan bukan warga Bukit Duri.

Kelima, tidak mendapat ganti-rugi

Warga korban penggusuran Bukit Duri tidak mendapat ganti-rugi atau uang kerohiman. Pemprov DKI Jakarta berdalih, warga Bukit Duri menempati tanah Negara.

Pemprov juga berdalih, pihaknya sudah menyediakan rumah susun kepada warga Bukit Duri, yaitu Rusun Rawa Bebek di Cakung, Jakarta Timur. Juga mendapat Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan sebagainya.

Namun, warga punya alasan sendiri untuk menolak pindah ke Rusun. Selain merasa terbebani dengan biaya sewa rusun, warga juga mengeluh dengan jaraknya yang jauh.

“Di Rusunawa Rawa Bebek kami akan kehilangan hak dan kepastian untuk mendapatkan tempat tinggal, untuk mempunyai hak milik terhadap tanah, ruang dan bangunan serta lingkungan sebagai aset produksi (ekonomi, sosial, dan budaya),” tulis Ciliwung Merdeka dalam pernyataan sikap tanggal 12 Agustus 2016.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid