Ini 5 Alasan Mengapa UU Pendidikan Kedokteran Perlu Diubah

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menuntut agar Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran segera diubah.

Tuntutan itu disampaikan saat melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum Pengurus Besar IDI dengan Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (27/9/2016). Rapat tersebut dihadiri oleh 120 orang perwakilan IDI dari seluruh Indonesia.

Daeng M Faqih, Wakil Ketua IDI, menyampaikan lima alasan kenapa UU tentang Pendidikan Kedokteran perlu perubahan segera.

Yang pertama, UU tersebut tumpang tindih dengan tiga UU lainnya, yaitu UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,  dan UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Yang kedua, UU tersebut memasukkan “dokter layanan primer” ke dalam jenis profesi baru kedokteran. Hal tersebut menimbulkan masalah.

“Dunia kedokteran internasional tidak mengenal gelar setara spesialis Dokter Layanan Primer,” tegas Faqih.

Menurut dia, layanan primer atau primary care adalah wilayah pelayanan, dan tidak ada satu pun negara yang menyebutkan primary care physician sebagai gelar profesi khusus yang berpraktik di layanan primer.

“Dokter layanan primer adalah komunitas dokter yang memberikan pelayanan kesehatan pada fasilitas layanan primer yang meliputi dokter umum, dokter keluarga, dokter spesialis, dokter anak, dokter penyakit dalam, dan dokter psikiatri,” jelasnya.

Disamping itu, kata Faqih, dokter layanan primer bisa menimbulkan konflik horisontal antar dokter di pelayanan primer dan berpotensi mengkriminalisasi dokter umum yang menangani pasien JKN (lihat penjelasan Pasal 8 ayat 2).

Sudah begitu, lanjut Faqih, tidak ada tampak perbedaan signifikan antara kompetensi Dokter Layanan Primer (DLP) dengan kompetensi pendidikan dokter yang tercantum dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 yang telah disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

“Kurikulum, standar pendidikan, dan gelar Dokter Layanan Primer belum memiliki kejelasan dan landasan formal, seperti Peraturan Pemerintah, pengesahan kurikulum oleh KKI, peraturan Menteri, dan belum ada kolegium DLP yang disahkan oleh IDI,” terangnya.

Masalah lainnya, tambah Faqih, simulasi pelaksanaan program Dokter Layanan Primer memerlukan waktu 30 – 50 tahun untuk men-DLP-kan dokter umum yang akan bekerja di layanan primer. Itupun belum termasuk 8.000 lulusan dokter/tahun yang terus dihasilkan.

“Pprogram ini tidak realistis, tidak signifikan, tidak efisien dan memboroskan anggaran negara (APBN),” tandasnya.

Yang ketiga, UU tersebut menyebabkan tumpang tindih peran dan kewenangan kelembagaan antara Kementerian Ristek Dikti, Kementerian Kesehatan, Organisasi Profesi (IDI termasuk Kolegium di dalamnya), beserta Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Yang keempat, UU tersebut mengabaikan program pendidikan kedokteran berkelanjutan (P2KB). Padahal, hal tersebut sangat penting untuk meningkatkan kapasitas kompetensi dokter dan pembinaan berkelanjutan.

“Itu juga sudah diamanatkan oleh UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,” paparnya.

Yang kelima, UU tersebut belum memuat kuota mahasiswa daerah dari daerah terpencil, terjauh, perbatasan dan pulau-pulau kecil.

Padahal, kata Faqih, untuk  percepatan pemerataan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter dan dokter gigi, diperlukan kuota penerimaan mahasiswa dengan pembiayaan negara dan kewajiban pengabdian di daerah asal.

Untuk itu, dalam RDPU dengan Baleg DPR RI itu, IDI mengajukan RUU Perubahan atas UU nomor 20 tahun 2013 itu. Selain itu, IDI berharap agar RUU Perubahan itu segera masuk prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2016 dan segera dibahas tahun ini.

IDI juga menuntut pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan substansi DLP dalam penyusunan RPP turunan dari UU Pendidikan Kedokteran, menghentikan kegiatan terkait dengan sosialisasi program studi DLP, menghentikan rekrutmen dan persiapan program studi DLP, dan menghentikan pembukaan Program Studi DLP.

Risal Kurnia

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid