5 Catatan Kontras untuk Hari HAM

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Azasi Manusia (HAM) memburuk dan mengkhawatirkan.

“Negara hari ini masih memanjakan para pelanggaran ham menikmati kekebalan hukum,” kata Koordinator KontraS, Haris Azhar, dalam keterangan pers menyambut Hari HAM Sedunia, Sabtu (10/12/2016).

Menurut Haris, Negara belum menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan dan keadilan masyarakat dan korban. Sementara penderitaan dan kekecewaan terus meluas

KontraS punya 5 catatan kritis untuk peringatan Hari HAM Sedunia tahun ini.

Pertama,  soal ketiadaan akses dan jaminan keadilan. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari ketiadaan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu, seperti kasus Munir, kasus penembakan di Paniai Papua, dan lain-lain.

Kedua, soal perampsan Hak atas Tanah dan ketiadaan Perlindungan Masyarakat Adat.

“Hak atas tanah masyarakat mengalami situasi yang sangat buruk. Berbagai perampasan tanah atas nama pembangunan luas terjadi, seperti kasus proyek Bandara Internasional Jawa Barat,” ujar Haris.

Disamping itu, kata Haris, terjadi pelanggaran hak atas tanah oleh praktek bisnis atau korporasi, seperti di pulau kecil Romang Maluku Barat Daya dan pulau Gebe Ternate.

Ketiga, kebebasan berekspresi dan pemidanaan terhadap pekerja hak masyarakat.

Haris menyorori berbagai kasus pembungkaman aktivis akhi-akhir ini yang terkesan pembungkaman kerja dan informasi. Ia mencontohkan kasus 10 orang aktivis Bali Tolak Reklamasi yang dilaporkan ke Polisi.

“Sarana ekspresi sosial media menjadi modus baru pemidanaan,” jelasnya.

Keempat, integritas aparat hukum dan keamanan. Banyak kasus kekerasan dan penyiksaan oleh Polri dan TNI dalam banyak kasus konflik agraria, seperti di Lahat (Sumatera Utara), Majalengka (Jawa Barat) dan Yogyakarta.

Dalam soal hukuman mati, kata dia, banyak proses hukum diselewengkan oleh pihak Kejaksaan Agung  dan tidak bisa dijelaskan ke masyarakat

Kelima, buruknya kualitas hak sosial. Ini terlihat pada kondisi hak atas kesehatan.

Menurut Haris, kasus Vaksin palsu baru-baru ini menjadi kasus penting untuk melihat bagaimana negara kalah dalam kontrol produksi dan distribusi vaksin.

Risal Kurnia