Besok, Pensiunan PT KAI Gelar Aksi Tolak Penggusuran

Rabu (18/5) besok, Serikat Pensiunan Karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945 (GNP 33 UUD 1945) akan menggelar aksi protes di kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Perhubungan.

“PT KAI akan menggusur 16.424 unit rumah yang dihuni oleh pensiunan PT KAI di Jawa dan Sumatera,” kata Koordinator GNP 33 UUD 1945, Alif Kamal, melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (17/5/2016).

Menurut Alif, penggusuran yang dilakukan PT KAI tersebut hanya mengantongi alasan pemilikan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Kementerian Perhubungan Cq Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA).

Padahal, lanjut Alif, SHP yang terbit tahun 1988 itu diragukan keabsahannya. Dia pun membeberkan beberapa alasan.

Pertama, SHP tersebut menyebut sebidang tanah kosong. Faktanya, pada lahan yang diklaim SHP itu sudah berdiri banyak rumah yang dihuni karyawan maupun pensiunan PT KAI. Rumah itu sendiri sudah berdiri sejak tahun 1950.

“Hal ini dibuktikan dengan adanya Surat Ijin Menetap (SIM) dari Kantor Urusan Perumahan (KUP) kota Bandung sekitar tahun 1950an. Bahkan, di kompleks Jalan Bima, Bandung, masih ada beberapa Surat Ijin Menetap (VB) yang dikeluarkan oleh Huisvestingorganisatie Bandoeng tahun 1947,” jelasnya.

Kedua, ada perbedaan antara isi risalah tanah dengan isi SHP. Sebagai contoh, risalah sebidang tanah di kelurahan Kacapiring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, menyatakan bahwa di atas tanah tersebut terdapat bangunan-bangunan, tetapi dalam SHP disebut sebidang tanah kosong.

Ketiga, tidak tercatat di peta online BPN. Bila dilihat lokasi tanah-tanah yang tercantum dalam beberapa SHP tersebut di peta online BPN (http://peta.bpn.go.id), hampir semua menunjukkan simbol warna yang menyatakan bahwa tanah-tanah tersebut belum terdaftar hak apapun atau bahkan tanahnya pun tidak terdaftar.

“Sungguh aneh! Sudah terbit SHP tahun 1988 tetapi peta Online BPN menunjukkan bahwa sebagian besar belum terdaftar hak apapun,” paparnya.

Keempat, proses pendaftaran tanah tidak prosedural. Merujuk ke pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kegiatan pendaftaran tanah harus dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data fisik, termasuk letak, batas, dan luas bidang tanah.

“Ironisnya, penghuni di atas lahan yang diklaim dalam SHP itu tidak mengetahui proses pengumpulan data fisik itu,” kata Alif.

Karena itu, Alif menjelaskan, dalam aksi besok pensiunan PT KAI akan menuntut pembatalan SHP tersebut. Mereka juga menolak penggusuran yang dilakukan oleh PT KAI.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid