Boikot Pajak

Apa jadinya jika rakyat memboikot membayar pajak? Wah, Negara ini bisa runtuh seketika. Maklum, 75% penerimaan APBN masih berasal dari pajak. Jika rakyat ogah bayar pajak, otomatis Negara akan ‘bangkrut’.

Tak heran, pemerintah pun ‘gemetaran’ begitu Nahdatul Ulama (NU) mewacanakan ‘boikot pajak’. Seruan NU ini tentu tak jatuh dari langit. Ketua Umum NU, Said Aqil Siroj, bilang, “kalau ditemukan sangat banyak yang dikorupsi, timbul pertanyaan masih wajibkah bayar pajak.”

Alasan NU sangat masuk akal. Ingat, tingkat kebocoran pajak sangat tinggi. Kita masih ingat kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Kita yakin, banyak Gayus-Gayus lain yang berkeliaran di kantor pajak. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat, potensi kehilangan pajak di Indonesia mencapai 40%.

Sudah begitu, ketika sudah masuk ke kas Negara, proses penyelewengan makin menggila. Pajak rakyat ini mulai dicoleng sejak pembahasan anggaran di DPR hingga eksekusinya di lapangan. Akibatnya, yang sampai ke tangan rakyat hanya sebagian kecil. Konon, hanya 10% dari anggaran itu yang sampai ke rakyat.

Belum lagi, pemanfaatan uang rakyat ini juga bermasalah besar. Kita tahu, politik anggaran pemerintah sangat pro-kapitalis. Bayangkan, pada APBN 2013, misalnya, anggaran untuk belanja rutin mencapai 79% dari total APBN. Artinya, sebagian besar uang rakyat itu hanya dihabiskan untuk membiayai apparatus Negara.

Apalagi, kita dengar, pembayar pajak Indonesia paling banyak adalah kelompok menengah ke bawah. Katanya, jumlah pajak yang dibayar kelompok menengah ke bawah ini melebih kaum kaya. Perkumpulan Prakarsa mencatat, penerimaan pajak yang berasal dari pajak penghasilan pegawai/karyawan (PPh Pasal 21) mencapai Rp 55,3 triliun, sedang pajak penghasilan pribadi non pegawai/karyawan atau pengusaha hanya Rp 3,6 triliun (PPh Pasal 25/29).

Kita juga sering mendengar, banyak pengusaha mengemplang pajak. Tidak sedikit diantaranya adalah korporasi besar asing. Tahun lalu, KPK menemukan ada 14 korporasi migas asing yang ngemplang pajak sejak tahun 1991. Juga beredar kabar, banyak kapitalis birokrat yang mengemplang pajak. Ironisnya, mereka banyak menyantap uang rakyat melalui berbagai fasilitas dan insentif investasi.

Pada titik itulah kita menyadari kegeraman Nahdatul Ulama. Dan, sejujurnya, seruan boikot pajak bukan cuma diteriakkan NU. Banyak warga masyarakat, khususnya di jejaring sosial, sudah meneriakkan hal ini. Ya, ungkapan sederhana mereka: buat apa membayar pajak jikalau hanya untuk mempergemuk koruptor dan kapitalis birokrat?

Akhirnya, orang membayar pajak bukan karena kesadaran. Tak sedikit yang membayar pajak karena paksaaan dan tekanan. Padahal, sejatinya membayar pajak itu adalah kesadaran. Sebab, pajak adalah untuk kepentingan bersama: membangun bangsa.

Ya, seruan NU memang punya pengaruh signifikan. Mereka punya basis massa pengikut yang loyal dan fanatik. Sekarang saja, kabarnya, hanya 3 orang dari 10 wajib pajak yang membayar pajaknya. Pantas saja jika pemerintah kalang-kabut menanggapi wacana boikot pajak ini.

Pemerintah tak perlu reaksioner merespon isu boikot pajak itu. Anggap saja itu sebagai momentum untuk bercermin. Pemerintah mestinya sadar, ini adalah gerakan rakyat yang hendak mempertanyakan haknya. Bukankah rakyat sangat berhak untuk tahu seluk-beluk penggunaan uang mereka?

Boikot adalah protes sosial. Ia merupakan cara massa-rakyat memperingatkan penguasa yang bertindak sewenang-wenang. Inilah aksinya Rakyat Jelata untuk menghentikan mesin penghisapan yang tak kenal rasa puas. Tak sedikit penguasa yang rontok kekuasannya karena aksi boikot.

Karena itu, pemerintah mestinya tahu diri. Mekanisme pengelolaan pajak harus dibuat transparan dan bisa dikontrol oleh rakyat. Praktek penggelapan pajak harus diperangi hingga ke akar-akarnya. Selain itu, model penganggaran sudah saatnya melibatkan partisipasi rakyat. Bagi kami, rakyat harus tahu penggunaan uang mereka dan terlibat dalam memutuskan kemana uang itu hendak digunakan.

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut