KONTRAS: Jaksa Agung Petieskan Kasus Peristiwa 1965/1966

Algojo 1965.jpg

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menganggap Jaksa Agung telah sengaja mengabaikan rekomendasi Komnas HAM untuk melakukan penyidikan menindaklanjuti laporan penyelidikan Komnas HAM terkait peristiwa 1965/1966.

“Ketidaklengkapan laporan penyelidikan dan belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad hoc dijadikan alasan pembenar bagi Jaksa Agung untuk tidak menyelesaikan tanggung jawabnya melakukan penyidikan,” demikian ditulis Kontras dalam siaran persnya, Selasa (23/7/2013).

Kontras sendiri menganggap argumentasi Jaksa Agung itu tidak berdasar. Pasalnya, jika mengacu ke putusan Mahkamah Konstitusi (MK)No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Jaksa Agung seharusnya dapat melakukan penyidikan tanpa harus menunggu terbentuknya pengadilan HAM ad hoc terlebih dahulu.

Kontras menilai, pengabaian Jaksa Agung tersebut telah menambah daftar panjang deretan kasus pelanggaran HAM berat yang prosesnya masih menggantung di Kejaksaan Agung. Selain itu, pengabaian tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi korban maupun keluarga korban peristiwa 1965/1966 yang telah memperjuangkan keadilan selama 47 tahun lamanya.

“Berbagai diskriminasi terus dialami para korban hingga akhir hayatnya. Tidak hanya itu, pengucilan, ketiadaan akses bagi anak cucu korban untuk melanjutkan pendidikan, pelayanan kesehatan dan memperoleh pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil masih berlangsung hingga kini,” katanya.

Terkait hal tersebut di atas, Kontras mengeluarkan tiga desakan politik. Pertama, mendesak Jaksa Agung untuk segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM  dengan memanggil para saksi maupun tersangka yang masih hidup.

Kedua, mendesak Presiden bersama DPR segera mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc sehingga tidak ada alasan lagi bagi Jaksa Agung untuk menunda melakukan penyidikan atas laporan penyelidikan Komnas HAM.

Ketiga, mendesak Presiden segera mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyusun kebijakan pemulihan bagi para korban peristiwa 1965/1966.

Untuk diketahui, pada 23 Juli 2012 lalu, Komnas HAM mengeluarkan mengeluarkan laporan hasil penyelidikan pro justisia untuk peristiwa 1965/1966. Dalam laporan tersebut Komnas HAM menyimpulkan adanya dugaan pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965/1966.

Tak hanya itu, laporan Komnas HAM itu juga mengeluarkan rekomendasi agar Jaksa Agung melakukan penyidikan dan hasil penyelidikan tersebut dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non judisial (KKR).

Juga, sehubungan dengan laporan Komnas HAM itu, Presiden SBY telah menginstruksikan Basrief Arif selaku Jaksa Agung untuk segera mempelajari rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait kasus pelanggaran HAM berat 1965/1966.

Saat itu, Jaksa Agung menyatakan bahwa Kejaksaan Agung akan mempelajari laporan tersebut dalam waktu satu bulan. Sayang, satu tahun berlalu, Jaksa Agung tidak juga menunaikan kewajibannya tersebut.

Mahesa Danu

Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Terinspirasi
  • Senang
  • Sedih
  • Marah
  • Tidak Peduli
  • Takut