Warga Puncak Mengadu Akan Ancaman Kerusakan Lingkungan di Puncak Bogor

Bandung, Berdikari Online – Warga puncak yang gerah dengan massifnya ekploitasi Kebun Teh terus melakukan perlawanan. Setelah sebelumnya melakukan aksi pemasangan spanduk di Puncak, hari ini, Rabu (17/01), warga bertemu dengan Mulyadi, anggota DPR RI Komisi V di Gadog, Megamendung. Mereka menyampaikan permasalahan terkait massifnya KSO yang dikeluarkan PTPN 1 Gede Mas untuk usaha Pariwisata di area Kebun Teh, permasalahan lahan warga Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan yang akan di-KSO-kan kepada Vendor dari PT, Candi Sukuh dan terkait masalah imigran.

Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan Kerukunan Warga Puncak ( KWP ) yang diwakili oleh Abah Bahden menyampaikan, warga merasa miris dengan semakin habisnya Kebun Teh dengan massifnya KSO yang dikeluarkan PTPN kepada pengembang Pariwisata.

”Kebun Teh itu ikon Puncak, tapi hari ini Kebun Teh hanya tinggal 200-an hektar dari total 1700 hektar HGU. Ini menjadi perhatian kami akan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya,” ungkapnya.
Bahden mengatakan, tidak menolak adanya investasi di Puncak, tapi jangan sampai mengorbankan Kebun Teh dan hutan yang ada di Puncak karena itu nafas kami. Kami tidak akan membiarkan kerusakan Puncak berlanjut,” tandasnya.

Sementara itu perwakilan warga Naringgul, Wendi Hartono, Pimpinan Wilayah Jawa Barat Serikat Tani Nelayan ( STN ), menyampaikan terkait permasalahan lahan warga Kampung Naringgul, Desa Tugu Selatan yang diklaim oleh PTPN.

”Kami dari Serikat Tani Dan Nelayan mewakili warga Kampung Naringgul Desa Tugu Selatan, minta agar ada solusi yang baik bagi warga Kampung Naringgul yang sudah tinggal di sana sejak tahun 1910 karena saat ini Warga Naringgul dihantui oleh adanya pengembang yang mau meng-KSO tempat tinggal mereka melalui PTPN,” ungkapnya.

Lahan seluas +- 2 Hektar yang berlokasi persis di sekitar Masjid Ataawun itu menurut Wendi sudah ditempati turun-temurun oleh warga Naringgul. Saat ini ada lebih dari 150 keluarga yang tinggal di sana.

Sementara itu, Bram Mulyana, salah satu warga Cisarua menyampaikan terkait maraknya imigran di Puncak dan masalah ekonomi Warga Puncak yang tidak terlalu merasakan dampak ekonomi dari Pariwisata Puncak.

”Imigran di Puncak saat ini semakin banyak. Mereka sudah seperti imigran liar. Karena tidak ada organisasi yang menangani mereka. Mereka tinggal di tengah – tengah warga. Dan sangat berpotensi konflik ke depan akibat perbedaan budaya dan bahasa serta perebutan ekonomi dengan warga lokal. Pemerintah seperti lepas tangan.

Imigran harus direlokasi dari Puncak, karena Puncak sudah sangat padat oleh warga lokal. Jangan sampai kehadiran mereka nanti menjadikan konflik dengan warga Puncak,” ujarnya.

(ika)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid