Aku… Fanda Puspitasari.
Aku hanyalah satu
dari jutaan perempuan
yang masih berjalan…
Berjalan… Berjalan….
menuju sesuatu yang mungkin belum benar-benar kita capai, yaitu Kemerdekaan yang hakiki.
Aku adalah satu.
Satu dari separuh denyut republik ini.
Satu dari separuh penduduk negeri, yang ikut memperjuangkan,
turut membentuk,
turut menghidupi,
dan tak pernah berhenti mencintai Indonesia…
Kita… Kita….
adalah satu sayap Garuda.
Dan kita hidup di dalam kelima silanya.
Sebab, Garuda
tak pernah mampu terbang hanya dengan satu sayap.
Tapi… sebentar…
kalau benar kita adalah satu sayap Garuda…
mengapa aku masih sering melihat sayap itu terbang dengan luka yang disembunyikan?
Aku sering bertanya
kepada diriku sendiri…
Mengapa setiap kali
bangsa ini membutuhkan suara… kita dipanggil.
Setiap kali bangsa ini membutuhkan tenaga… kita dicari.
Setiap kali bangsa ini membutuhkan kemenangan… kita digerakkan.
Kita mengetuk pintu-pintu rumah.
Kita menemui warga.
Kita merawat harapan.
Kita menjaga kehidupan.
Tetapi…
ketika keputusan mulai dituliskan…
langkah kita sering dihentikan, di depan pintu ruang musyawarah.
Aku kembali bertanya…
Benarkah…
perempuan belum siap memimpin?
Atau… barangkali…
Ada yang masih enggan
mempercayai perempuan
untuk memimpin?
Regulasi pun berkata…
“Tiga puluh persen.”
Kita tersenyum.
Karena dibalik itu…
yang sedang kita perjuangkan bukan sekadar angka.
Bukan sekadar kursi.
Yang kita perjuangkan…
adalah kepercayaan.
Karena representasi adalah awal..
Tetapi pengaruh… adalah tujuan.
Dan kekuasaan…
bukan tentang duduk
di sebuah kursi.
Melainkan ikut menentukan kemana bangsa ini berjalan.
Hadir…
Didengar…
Dipercaya…
Menentukan…
Bukankah demokrasi
lahir untuk itu?
Lalu aku berpikir…
Apa sebenarnya
yang kita sebut kekuasaan?
Apakah sebuah jabatan?
Tidak…
Apakah sebuah kursi?
Bukan…
Kursi hanyalah kayu.
Jabatan hanyalah sebutan.
Tetapi…
sebuah keputusan…
mampu mengubah hidup jutaan manusia.
Dan di situlah aku akhirnya mengerti.
Ketika perempuan tidak hadir di ruang keputusan…
Yang hilang
bukan hanya perempuan.
Yang hilang…
adalah pengalaman hidup separuh bangsa.
Akupun membuka lembar sejarah…
Kupikir…. aku akan menemukan bahwa perempuan baru belajar memimpin.
Tetapi…
halaman demi halaman
membantahku.
Aku menemukan
perempuan-perempuan
yang pernah menentukan
arah peradaban.
Aku menemukan… mereka yang menjaga kerajaan, menentukan diplomasi, menimbang perang dan damai.
Aku menemukan….. mereka yang membangun sekolah
ketika bangsa ini
bahkan belum dilahirkan
Aku menemukan….. mereka yang menyalakan keberanian ketika kemerdekaan
masih berupa mimpi yang diperjuangkan.
Aku menemukan….. mereka yang ikut membangun republik setelah Merah Putih dikibarkan.
Dan hingga hari ini…
aku menemukan
perempuan-perempuan
yang terus hadir
di ruang-ruang pengambilan keputusan.
Maka aku sadar…
yang hilang bukan kemampuan perempuan.
Yang sering hilang…
adalah ingatan kolektif bangsa.
Tapi sejarah… telah menjawabnya.
Dan yang tersisa
bukan lagi keraguan.
Yang tersisa…
adalah kesediaan bersama dalam ruang yg setara.
Kita tidak meminta belas kasihan…
Kita membawa sejarah.
Kita tidak meminta keistimewaan…
Kita membawa kemampuan.
Kita tidak meminta hadiah…
Kita membawa tanggung jawab.
Karena kita percaya…
masa depan Indonesia,
tidak mungkin dibangun
oleh setengah keberanian.
Republik ini……
membutuhkan dua sayapnya.
Bersama.
Sebab sejarah…
tidak pernah dibentuk oleh mereka yang memilih diam.
Sejarah dibentuk oleh mereka yang berani bergerak.
Sejarah dijaga… oleh mereka yang tetap bersatu meski berlainan jalan.
Dan sejarah dimenangkan… oleh mereka yang memilih terus maju.
Maka…
marilah kita terus bergerak…
tetap bersatu…
dan bersama-sama… berjuang
untuk Indonesia.
Karena bangsa ini… akan terbang setinggi-tingginya, ketika kedua sayapnya, mengepak bersama…. Utuh….
Naskah Puisi ditulis oleh: Fanda Puspitasari. Digemakan dalam forum: Sarasehan dan Dialog Perempuan Nasional, dengan Tema “Dari Representasi ke Kekuasaan: Roadmap 30% Perempuan dalam Pengambilan Kebijakan Nasional” , yang diselenggarakan oleh: Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG), pada 26 Juni 2026 di Gedung MPR RI.