Pertumbuhan 5,11%: Angka yang Bagus, Tapi Bukan Titik Akhir
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025. Di atas kertas, angka itu layak diapresiasi. Di tengah perlambatan ekonomi global, kita masih bisa mencatat pertumbuhan di atas 5%. Itu sinyal bahwa mesin ekonomi nasional belum mati.
Tapi bagi kami, Aktivis 98, pertumbuhan tidak boleh berhenti di slide presentasi Bank Indonesia. Pertumbuhan harus punya rasa. Ia harus bisa diukur dengan timbangan anak di posyandu, dengan tumpukan buku kas di warung kelontong, dengan napas lega ibu-ibu saat belanja ke pasar.
Jika angka 5,11% itu tidak diterjemahkan menjadi protein di piring anak sekolah dan omzet di lapak UMKM, maka ia hanya akan jadi statistik yang dingin. Hakim terakhir pertumbuhan bukanlah ekonomi, melainkan rakyat di meja makannya sendiri.
Stimulus Rp26,34 Triliun: Obat Penenang Agar Daya Beli Tidak Ambruk
Untuk menjaga “hari ini” tetap hidup, pemerintah mengucurkan stimulus senilai Rp26,34 triliun pada Juni-Juli 2026. Paket itu tidak main-main: diskon tarif listrik 50% untuk 81 juta rumah tangga, belanja padat karya di desa-desa, sampai perluasan akses Kredit Usaha Rakyat.
Tujuannya satu dan mendesak: menahan daya beli masyarakat agar tidak jatuh lebih dalam saat harga beras, minyak, dan kebutuhan pokok terus menekan. Ini ibarat obat penenang ekonomi. Ia tidak menyembuhkan struktur, tapi ia mencegah pasien kolaps sebelum obat utama bekerja. Tanpa stimulus ini, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% PDB bisa terpukul, dan pertumbuhan 5,11% itu akan sulit dipertahankan.
MBG Jadi Taruhan Besar: Dananya Katanya Aman, Sekarang Kita Uji
Untuk “masa depan”, pemerintah memasang taruhan besar pada program Makan Bergizi Gratis. Kabar baiknya, pemerintah menegaskan dana MBG tidak akan diambil dari memotong PKH, KIP, KIS, atau subsidi energi.
Dana itu disebut berasal dari efisiensi anggaran dan realokasi belanja yang selama ini mubazir. Ini janji politik yang sangat penting. Sebab rakyat sudah terlalu sering melihat program baru lahir dengan cara memangkas program lama yang vital. Kini tugas kami mengawal janji itu sampai tuntas: memastikan MBG benar-benar dibiayai dari pemborosan yang dipotong, bukan dari hak-hak dasar rakyat yang dikorbankan.
Program ini bukan lagi sekadar wacana. Hingga September 2025, buktinya sudah mulai terlihat. Jutaan anak di berbagai daerah sudah menerima paket MBG. Ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, sudah berdiri dan beroperasi. Lebih dari 1 juta petani, nelayan, dan UMKM sudah masuk sebagai pemasok.
Ini artinya rantai ekonomi baru sedang dibangun. Negara tidak hanya memberi makan, tapi juga menciptakan pasar bagi produsen kecil. Jika rantai ini dijaga, MBG bisa menjadi instrumen pengungkit ekonomi kerakyatan yang paling masif dalam satu dekade terakhir.
Dari Rp50 Ribu Jadi Rp3 Juta: Pelajaran dari Dapur Medan Johor
Contoh paling nyata ada di Medan Johor, Sumatera Utara. Di sana, sekelompok ibu-ibu penjual gorengan yang sebelumnya hanya bisa mengantongi Rp50 ribu per hari, kini omzetnya melonjak hingga Rp3 juta sehari.
Bagaimana bisa? Karena mereka masuk sebagai pemasok sayur untuk SPPG di wilayahnya. Sekitar 40 kepala keluarga kini memiliki penghasilan tetap dari kontrak pasokan. Uangnya tidak lari ke importir besar di Jakarta, tapi berputar di RT, di pasar induk, di tukang ojek sayur.
Kisah ini penting. Ia membuktikan bahwa ketika negara membuka keran belanja ke UMKM lokal, dampaknya langsung dan terasa. Inilah wujud paling konkret dari “pertumbuhan yang turun ke bawah”.
Tapi Hati-Hati: Ada Tiga Lubang Besar di Program MBG
Mengawal artinya tidak hanya memuji, tapi juga menunjuk lubang sebelum orang jatuh ke dalamnya. MBG punya tiga titik rawan yang harus dibereskan sekarang juga.
Pertama, Soal Kapasitas UMKM, Data SKI 2023 mencatat stunting Sumut 18,9%, sudah di bawah rata-rata nasional 21,5%. Itu capaian positif. Namun secara jumlah, Sumut memiliki 316.456 balita stunting dan masuk 6 provinsi dengan beban terbesar nasional. Kebutuhan pangan bergizi di sini tetap sangat besar. Pertanyaannya: apakah koperasi dan UMKM dalam radius 5 km dari SPPG sudah sanggup memenuhi standar PIRT, sanitasi, dan volume produksi? Jika belum, “Aturan 30/5” yang mewajibkan 30% pasokan dari UMKM lokal hanya akan macet di atas kertas.
Kedua, Infrastruktur Cold Storage, Medan adalah kota tropis yang panas. Sayur, telur, ikan, dan lauk lain akan cepat rusak tanpa cold storage yang layak. Jika SPPG tidak dilengkapi infrastruktur rantai dingin yang memadai, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tapi gizi dan kesehatan anak.
Ketiga, Ancaman Calo dan Tengkulak Baru,
Program dengan anggaran sebesar ini, tanpa sistem data kontrak dan audit warga yang terbuka, sangat rawan dimasuki rente. Kita tidak ingin MBG melahirkan “tengkulak baru” berkedok koperasi. Karena itu, “tiga kaca transparansi” wajib ditegakkan: komposisi menu ditentukan ahli gizi dan dibuka ke publik, hasil audit sanitasi SPPG bisa diakses, serta data penerima manfaat dan kontrak pemasok ditayangkan secara real time.
Solusinya: Aturan 30/5 Ditambah Pendampingan Sampai Bisa
Untuk menutup lubang itu, Aktivis 98 mendorong “Aturan 30/5” ditegakkan secara konsisten: setiap SPPG wajib mengambil minimal 30% pasokannya dari koperasi dan UMKM baru dalam radius 5 kilometer.
Namun aturan tanpa pendampingan adalah jebakan. Negara harus hadir mendampingi: mengajari pembukuan sederhana, mengurus PIRT, melatih standar sanitasi, membuka akses pasar, sampai memfasilitasi KUR. Dapur MBG jangan hanya menjadi tempat konsumsi anggaran. Ia harus ditransformasi menjadi inkubator koperasi dan pabrik UMKM baru.
Ujian Tiga Tahun: Upah, Tinggi Badan, dan Koperasi Baru
Pada akhirnya, MBG tidak boleh hanya diukur dari berapa piring yang habis. Ia harus diukur dari dampak strukturalnya. Ujian tiga tahun ke depan ada pada tiga indikator:
Pertama, apakah upah riil rakyat naik lebih cepat dari harga beras. Kedua, apakah anak-anak Indonesia bertambah tinggi dan cerdas. SSGI 2024 mencatat stunting nasional sudah turun jadi 19,8%. Target 2025 adalah 18,8%. Ketiga, apakah koperasi-koperasi baru benar-benar tumbuh dari dapur-dapur MBG.
Jika tiga hal itu terjadi, maka kita bisa berkata dengan kepala tegak: pertumbuhan ekonomi 5,11% itu benar-benar sudah turun ke meja makan.
Penutup: Kami Siap Kawal Sampai ke Gang Terakhir
Kami, Aktivis 98, menyatakan siap mengawal program ini. Bukan untuk mencari popularitas, tapi karena kami percaya tidak ada satu anak pun yang boleh tertinggal.
Kisah Rp3 juta per hari di Medan Johor tidak boleh menjadi cerita satu kecamatan saja. Ia harus menjadi cerita ribuan gang, di ratusan kota dan desa di seluruh Indonesia. Karena di sanalah letak arti sesungguhnya dari janji pertumbuhan.
Herianto, SE, Penulis merupakan Aktivis 98.