Ribuan Petani Pulau Padang Masih Duduki Kantor Bupati Kepulauan Meranti

Sampai sore ini, sekitar pukul 16.00 WIB, ribuan petani Pulau Padang masih bertahan di kantor Bupati Kepulauan Meranti. Mereka enggan beranjak sebelum seluruh tuntutannya dipenuhi oleh Bupati.

Sutarno, salah seorang jubir petani, mengatakan tidak akan meninggalkan kantor Bupati sebelum mendapat jawaban konkret. “Kami sudah capek dijanji-janji dan dibohongi. Kami juga sudah capek dipingpong terus. Sekarang, kami menuntut ada kepastian,” katanya.

Aksi pendudukan ini sudah berjalan empat hari. Para petani membangun puluhan tenda terpal untuk berlindung. Selain itu, mereka juga membangun dapur umum guna melayani kebutuhan makan dan minum peserta aksi.

Menariknya, selama aksi pendudukan berlangsung, warga di sekitar lokasi pendudukan sangat aktif memberikan bantuan kepada petani. Mereka menyumbang indomie, air minum, tenda, dan bantuan lainnya.

Tidak ketinggalan pula kehadiran sejumlah mahasiswa, yang mensponsori aksi penggalangan dana di pasar-pasar dan tempat keramaian. Semua dana yang terkumpul diserahkan kepada petani. “Kami sangat senang sekali. Ternyata solidaritas diantara rakyat masih sangat kuat,” ujar Sutarno.

Respon Bupati

Sejak hari pertama hingga kemarin, Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir memang tidak pernah nampak batang-hidungnya. Kata bawahannya, ia sedang melakukan kegiatan di luar daerah.

Siang tadi, menjelang saat jumat, Irwan Nasir tiba-tiba muncul di tenda massa. Ia ingin memberi bantuan uang, tetapi kontan ditolak oleh peserta aksi. “Kami datang bukan untuk minta uang. Tetapi kami ingin Bupati menyetujui tuntutan kami,” ujar seorang perwakilan petani.

Sejak pagi hingga menjelang sholat Jumat, para petani menggelar mimbar bebas. Begitu usai sholat jumat, mereka kembali menggelar mimbar bebas. Hingga, di sela-sela aksi mimbar bebas itu, muncullah sang Bupati.

Bupati diberi kesempatan menyampaikan sambutan. Tapi, baru memulai beberapa kata, massa petani sudah meneriakinya dengan kata “huuuuh”. Lebih parah lagi, Irwan Nasir bukannya merespon tuntutan petani, ia malah menyalahkan petani.

Katanya, sasaran aksi petani ini salah alamat. Soal pecabutan ijin PT. RAPP itu dianggap bukan urusan Bupati. Ketika seorang warga memperlihatkan notulensi kesepakatan Menhut dengan perwakilan petani di Jakarta, ia malah mengaku belum menerima surat tersebut.

Irwan Nasir juga menyangkal soal penerbitan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Menurutnya, soal RKT itu bukan wewenang dia sebagai Bupati, melainkan tanggung-jawab Gubernur.

Kontan saja komentar Bupati itu mendapat cemooh warga. Sutarno, salah seorang perwakilan warga, langsung angkat bicara. Ia mengaku tidak mau lagi dipimpong-pingpong oleh Bupati.

Bupati pun lantas meninggalkan lokasi pertemuan. Ia meminta perwakilan 10 warga untuk berdialog dengan dirinya. Dalam dialog itu, Bupati kembali mengemukakan, “sampai kiamat pun SK menhut itu tidak bisa dicabut”.

Menurutnya, SK menhut adalah produk hukum, sehingga pencabutannya pun mesti melalui proses hukum. Apalagi, kata dia, ijin HTI yang dikantongi oleh PT. RAPP mencapai 350 ribu ha.

Tetapi warga terus mendesak. “Pokoknya RAPP harus angkat kaki dari pulau padang,” ujar seorang perwakilan warga. Menjawab desakan itu, Bupati pun langsung berkilah, “paling mungkin yang bisa dilakukan adalah revisi”.

Pertemuan itu hanya menghasilkan keputusan pertemuan bersama, antara Menhut, Bupati, dan warga Pulau Padang. Pertemuan itu dijanjikan akan berlangsung paling lambat pada awal Januari tahun 2012 mendatang.

AGUS PRANATA