Puluhan Warga Rusun Marunda Protes Penyegelan Sepihak

Sedikitnya 50-an penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, memprotes penyegelan dan pengosongan terhadap 150 unit rusun oleh Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Dalam aksi protes yang digelar di kantor Balaikota Jakarta, Senin (26/10/2015), warga menilai tindakan tersebut tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Tidak hanya itu, tindakan itu juga menciptakan ketakutan bagi warga.

“Ini tiba-tiba dilakukan penertiban, tidak ada sosialisasi sebelumnya. Barang-barang langsung diangkut keluar. Jadi warga sangat dibuat ketakutan,” ujar Titin.

Perempuan berusia 50 tahun ini mengaku punya Surat Perjanjian (SP) sesuai KTP, tetapi rumahnya turut disegel. Alasannya, penghuni tidak ada di tempat. Padahal, kata dia, dirinya saat itu sedang berobat di rumah sakit karena penyakit kanker mulut rahim.

“Tiba-tiba rumah disegel begitu saja, padahal saya punya SP sesuai KTP. Hanya karena sedang tidak di rumah. Sebelumnya juga tidak ada pemberitahuan,” ungkapnya.

Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharuddin Upa mengatakan, penyegelan dan pengosongan rusun milik warga seharusnya tidak dilakukan.

“Mereka yang belum punya SP sudah ada pernyataan dengan Ketua RT dan RW terkait pembuatan SP yang diperintahkan oleh Kepala UPT Jakarta Utara,” ungkapnya.

Lanjut Wahida, warga tersebut sudah mengurus kebutuhan administrasi ke Dinas Perumahan DKI Jakarta. Sayangnya, sudah beberapa tahun berlalu, surat belum juga diterbitkan.

“Warga tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Ada persoalan manajemen administras di Dinas Perumahan DKI Jakarta yang lamban dan bermasalah,” terangnya.

Menurut Wahida, seharusnya pemerintah mendahulukan hak warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Sebab, kata Wahida, mereka yang menjadi korban penyegelan ini memang keluarga miskin dan sulit mendapat akses tempat tinggal.

Dalam aksinya, warga rusun yang didampingi oleh SRMI DKI Jakarta itu menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaya Purnama untuk menerbitkan surat yang menjamin hak warga untuk tetap tinggal di Rusunawa Marunda.

Warga juga menuntut Gubernur DKI Jakarta menindak aparat yang menggunakan kekerasan saat melakukan penertiban di Rusun Marunda.

Dalam aksi tersebut, warga diterima oleh Kepala Badan Kesbangpol DKI Primus Wawo, Kepala UPTD Jakarta Utara Abdul Rahman, dan dari Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta.

Tuntutan warga dijanjikan akan diteruskan ke Dinas Perumahan DKI Jakarta.

Ulfa Ilyas

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid