PP STN : Polri Meninggalkan Rastra Sewakottama

Jakarta, Berdikari Online – “Polri di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo telah mengabaikan Tribrata sebagai jalan pengabdian kepada nusa bangsa, menegakkan kebenaran dan kemanusiaan, melindungi rakyat dengan penuh keikhlasan. Salah satu Bratanya adalah Rastra Sewakottama yang memiliki arti Polri adalah Abdi Utama Nusa dan Bangsa,” demikian disampaikan Ahmad Suluh Rifai Ketua Umum Serikat Tani Nelayan di Jakarta, Sabtu (7/10) kepada Berdikari Online menyikapi penembakan petani di Kalimantan Tengah.

Ahmad Rifai pun mengatakan bahwa konflik antara petani dengan PT HAMPARAN MASSAWIT BANGUN PERSADA  hingga terjadi tragedi penembakan yang dilakukan oleh kepolisian mengakibatkan lima korban; satu di antaranya tewas di ujung peluru Polri. Hal ini semakin menunjukkan kekerasan oleh pihak Polri terus merebak di tengah rakyat yang menuntut keadilan agraria. Reforma Agraria membuktikan Polri sebagai salah satu instrumen penghambat jalannya Reforma Agraria itu sendiri yang merupakan Program Prioritas Nasional (PPN) dan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Periode Pertama: Nawacita.

“Penembakan, kriminalisasi petani tidak kali ini saja kita saksikan.  Di Jambi, anggota Serikat Tani Nelayan (STN) dikriminalisasi. Itulah sikap riil  Polri kita saat ini. Peristiwa Rempang dan lain-lain menghentakkan kita semua. Dan barusan dapat kabar dari Dewan Pimpinan Pusat Tariu Borneo Bangkule Rajakng (DPP TBBR), tersiar juga di berbagai Social Media,  menyampaikan telah terjadi penembakan petani di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah,” lanjut Ahmad Suluh Rifai.

Peristiwa tersebut jelas mempertontonkan Polri semakin terdepan membuktikan diri berdiri tegak sebagai tameng oligarki perkebunan, tambang dan lain-lain dalam mengeruk Sumber Daya Alam  (SDA) Bangsa Indonesia.

“Kami, Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan  menyampaikan duka mendalam atas perjuangan Petani Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah  yang berakhir di ujung senjata Polri,” tambah Rifai.

Ahmad Rifai pun menyerukan agar seluruh rakyat, organisasi tani mengepung Jakarta menuntut hak agraria pada 16 Oktober 2023 bersama PP STN; berjuang untuk keadilan agraria, keadilan sosial di Istana Negara, Mabes Polri, Kementerian ATR/BPN RI, Kementerian LHK RI dan kantor-kantor Pemerintah lainnya.

(Amir)