Petani Pulau Padang Blokir Jalan Baru Bisa Ketemu Menteri

Langkahilah nyawa kami
Bila ingin merebutnya
Pulau Padang..tanah Bunda
Kan kami jaga sampai mati..
(petikan lagu perjuangan petani Pulau Padang)

Matahari belumlah tinggi saat satu mobil bus melaju dari kantor Komnas HAM menuju kantor Menteri Kehutanan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Sebelumnya, tersiar kabar bahwa Menteri Kehutanan akan bertemu pejabat Pemda dari Kepulauan Meranti. Dengan menggelar aksi di depan kantor Menhut, para petani berharap diikutkan dalam pertemuan dan menemukan solusi atas persoalan mereka.

Para petani itu adalah petani dari pulau padang, kabupaten kepulauan Meranti, provinsi Riau. Sudah seminggu lebih mereka di jakarta untuk memperjuangkan nasib puluhan ribu orang di kampung halaman. Dan, karena pemerintah belum juga merespon tuntutan mereka, para petani pun menggelar mogok makan di kantor Menhut dan Komnas HAM.

Sementara itu, di depan kantor Menhut, puluhan mahasiswa sudah berkoar-koar menghujat kebijakan Menhut yang mengijinkan sebuah perusahaan kertas mengobok-obok Pulau Padang. Satu per satu mahasiswa itu mengambil megaphone dan kemudian berorasi.

Begitu bus yang mengangkut petani tiba di kantor Menhut, mahasiswa ini pun menyambut dan meleburkan diri dalam satu barisan. Muhamad Riduan, ketua Serikat Tani Riau Kepulauan Meranti, segera mengambil komando dan menginstruksikan kepada massa untuk mengatur barisan.

“Kita sudah sampai di tempat tujuan kawan-kawan! Kita tidak akan pulang dari tempat ini sebelum mendapatkan hasil,” kata Ridwan. “Kalau nanti dalam pertemuan para petani tidak dipanggil, maka kita akan memaksa untuk masuk,” sambung Yudi Budi Wibowo, ketua Serikat Tani Nasional, dengan nada berapi-api.

Sambil mendengarkan orasi, sebagian petani berdiri sambil mengancungkan poster tuntutan, sedang sebagian lainnya duduk beristirahat. Bahkan, karena sudah tiga hari menggelar mogok makan, tiga petani terlihat terbaring lemas di atas aspal. Ketiga petani itu bernama Kamarudin, Solihin, dan Agus.

Kumpulan Koin

Sementara itu, mahasiswa dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR) melakukan pengumpulan koin. Menurut mahasiswa, pengumpulan koin ini dilakukan karena sepertinya pemerintah kekurangan uang, sehingga rela menjual nasib rakyat kepada pengusaha.

Nantinya, koin yang sudah terkumpul akan diserahkan langsung kepada Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Presiden Susilo Bamban Yudhoyono. “Ini adalah penggalang koin untuk bapak Menhut dan presiden SBY. Supaya mereka tidak lagi meminta-mita kepada pengusaha, lalu mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat,” kata seorang mahasiswa seraya menyodorkan dus kepada setiap pengendara motor dan mobil yang lewat di depan kantor Menhut.

Pemblokiran Jalan

Mendengar kabar bahwa Menteri Kehutanan akan bertemu pejabat Pemkab Kepulauan Meranti pada pukul 14.00 WIB siang, para petani pun meminta kesempatan supaya diberi kesempatan untuk mengirim delegasi.

Sayang sekali, beberapa menit menjelang jadwal pertemuan, permintaan delegasi dari petani tidak juga datang. Akhirnya, dengan dikomando oleh Riduan, 70 massa petani dan mahasiswa ini pun duduk di tengah jalan, tepat di depan kantor Kementerian Kehutanan.

Aksi pemblokiran pertama ini berjalan sekitar 15 menit. “Kita tidak akan menghentikan pemblokiran ini sampai Menteri memanggil delegasi petani,” ujar Riduan saat memimpin aksi pemblokiran jalan Gelora I, tepat di depan pintu masuk kantor Menteri Kehutanan.

Polisi pun dibuat ketar-ketir. Seorang perwira polisi berusaha membujuk massa petani untuk keluar dari badan jalan. Puluhan intel juga berusaha bernegosiasi dengan massa petani. Akhirnya, seorang memberi kabar bahwa Menhut bersedia bertemu dengan delegasi petani.

Aksi pemblokiran jalan pun dihentikan sementara. Para petani kembali beristirahat di depan pintu gerbang Kantor Menhut. Tidak disangka-sangka, Riduan, yang memimpin aksi ini, terjatuh lemas. Ia sudah tiga hari mogok makan bersama dengan para petani. Dia pun diigotong ke dalam tenda dan mendapat perawatan dari kawan-kawan seperjuangan.

Orasi-orasi terus berlangsung, sesekali diselingi lagu-lagu perjuangan. Setelah sekitar 30 menit panggilan Menteri tak kunjung datang, massa pun kembali bergerak ke tengah jalan. Pemblokiran jalan pun kembali dilakukan.

“Turunkan Zulkifli Hasan sekarang juga,” teriak seorang orator. Yahya, seorang petani pulau Padang, mengatakan bahwa mereka tidak akan pulang hingga tuntutan mereka dipenuhi oleh Menteri Kehutanan.

“RAPP perampas tanah rakyat,” teriak Yahya, petani asal pulau Padang lainnya, yang diikuti oleh massa petani dan mahasiswa. “Kita bertekad tidak akan pulang sampai ijin HTI PT.RAPP dicabut,” sambung Mafruddin dengan suara lantang.

Lagu “darah juang”, karya John Tobing, pun bergema di tengah massa aksi. Binbin Firman Tresnadi, aktivis PRD yang memimpin menyanyikan lagu ini, mengajak massa untuk tetap bersemangat dan tidak kendur sedikit pun.

Sementara itu, akibat dari pemblokiran jalan ini, puluhan mobil dan motor pun terhenti di depan kantor Menhut. Sebagian memilih untuk memutar haluan, sedang sebagian lainnya memilih berhenti di depan massa petani.

Aksi pemblokiran kedua ini berjalan hampir satu jam, sampai seorang utusan Menhut datang menemui petani dan meminta delegasi. Akhirnya, aksi pemblokiran jalan pun dihentikan.

Pertemuan dengan Menteri Kehutanan

Tujuh orang delegasi petani dikirim untuk bertemu dengan Menteri Kehutanan. Pertemuan dilangsungkan di sebuah ruangan khusus di lantai 4 gedung Kementerian Kehutanan.

Dalam ruangan yang tidak terlalu besar itu, para petani disambut oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan jajarannya. “Saudara sekalian, saya akan menyampaikan kebijakan umum kementerian kehutanan. Apakah suatu daerah itu adalah HTI ataukah dia dijadikan kebun sawit, maka sekurang-kurangnya 20% harus menguntungkan rakyat yang asli di situ,” kata Zulkifli Hasan.

Lebih lanjut Menteri asal Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan: “kalau betul ada masyarakat asli di sana, bisa dibuktikan bahwa mereka penduduk di sana, bukan pendatang, punya lahan disana diambil oleh HTI, saya akan tampil ke depan untuk membela saudara-saudara.”

Kalaupun masyarakat berada di luar HTI, kata menteri, mereka pun harus menikmati keuntungan dari HTI berupa hutan tanaman rakyat. “Saya tidak ingin masyarakat di sekitar HTI hidup miskin, sementara perusahaan makmur sendiri.”

Pulau Padang luasnya 1109 km2 atau 110.000 hektar, dengan jumlah penduduk sekitar 33.000 orang jiwa. Akan tetapi, menurut menteri yang merujuk kepada pernyataan Bupati, pulau padang adalah daerah yang tidak berpenduduk alias pulau kosong.

Untuk penyelesaian persoalan petani pulau Padang, menteri meminta agar petani melalukan pendataan secara akurat tentang jumlah penduduk asli pulau dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. “Pendatang tidak boleh. Yang pokok itu adalah penduduk asli pulau padang,” kata Menteri.

Setelah memberi penjelasan singkat, Sang Menteri pun minta pamit untuk mengikuti pertemuan lain. Tidak ada keputusan signifikan yang memberikan seberkas harapan atas persoalan para petani.

Sesaat sebelum pertemuan ditutup, Sutarno, sekretaris KPD STR Kepulauan Meranti, angkat bicara. “Kami tidak akan pernah pulang dan menginjak kaki di pulau padang sampai ada penghentian operasional PT.RAPP dan pencabutan terhadap SK menhut nomor 327 tahun 2009,” katanya.

“Ini adalah nasib 33 ribu orang di pulau padang. Jika SK tersebut tetap tidak dicabut, maka mereka akan tenggelam bersama pulau seluas 110 ribu hektar itu,” kata Sutarno dengan berapi-api.

“Jangan hanya lihat pulau padang dengan menggunakan satelit, anda tidak akan pernah melihat bahwa pulau padang bukan hutan semua, tetapi ada penduduk, ada rumah, ada perkebunan dan pertanian rakyat,” kata seorang petani yang sangat kecewa dengan pernyataan Menteri.

Menteri Kehutanan berlaku rasial

Sekjend PP Serikat Tani Nasional Wiwik Widyanarko sangat menyesalkan pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang bernada rasialis dalam menanggapi persoalan petani Pulau Padang.

“Pak Menteri selalu membeda-bedakan antara orang asli pulau padang dan orang Jawa. Padahal, jika suku bangsa di Indonesia berhak tinggal dan membangun usaha di bagian wilayah manapun di Republik Indonesia ini,” katanya.

Menurut Wiwik, kalaupun bukan orang pulau padang asli, tetapi sebagian masyarakat non-pulau padang itu sudah tinggal cukup lama, berbaur dengan masyarakat setempat, dan terlibat dalam proses administratif dan kependudukan di sana.

Dengan pernyataan Menteri semacam itu, tegas Wiwik, sebagian besar rakyat pulau padang tidak diakui eksistensinya. “Mau diapakan masyarakat pulau padang yang suku-suku lain, yang sudah tinggal berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun di sana,” katanya.

Untuk itu, Wiwik menegaskan kembali posisi organisasinya untuk menuntut penghentian operasional dan pencabutan SK nomor 327 tahun 2009 tentang pemberian ijin HTI kepada PT.RAPP.