Petani Dikroyok Oknum Dosen Unja dan Koperasi Fajar Pagi Plasma PT. RKK

Jambi, Berdikari Online – Tindakan kekerasan kepada petani anggota Serikat Tani dan Nelayan (STN) wilayah Jambi tidak hanya dilakukan oleh kepolisian (Polda Jambi) namun baru-baru ini terjadi kekerasan yang dilakukan oleh
oknum Dosen dari Universitas Jambi (Unja) di Desa Betung Kecamatan Kumpeh kabupaten Muaro Jambi, Minggu , 29 Oktober 2023.

Diketahui oknum Dosen tersebut bernama Heriliyus yang merupakan dosen hukum Universitas Jambi (Unja) bersama dengan oknum Koperasi Fajar Pagi yang merupakan koperasi Plasma dari PT.RKK mengikat seorang petani bernama Fadli, anggota STN Jambi dan mengaraknya.

Entah apa yang merasuki pengajar Fakultas Hukum UNJA ini hingga berlaku di luar batas kemanusian dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Padahal jelas-jelas yang melanggar hukum dan merugikan negara adalah Koperasi Fajar Pagi eks plasma PT. RKK yang telah melakukan aktifitas perkebunan illegal, mengingat PT. RKK telah dinyatakan kalah oleh majlis hakim di semua tingkatan. Bahwa yang berhak atas lahan tersebut adalah PT.WKS. merupakan pemilik konsesi HTI yang sah. PT. RKK melakukan penanaman Sawit secara illegal seluas 2391 Hektar sejak tahun 2008 di atas Hutan Produksi yang di dalamnya ada izin konsesi HTI PT WKS.

Tidak hanya itu, menurut Rifa’i Ketua Umum STN, kejahatan PT. RKK dan plasmanya di tahun 2017 sudah divonis Pengadilan Tinggi Jambi atas tindakannya membakar hutan dan merusak ekologi namun sampai saat ini tidak menjalankan pemulihan ekologi maupun membayar denda sebesar 191 Milliar lebih.

Atas kejahatan yang dilakukan sekarang, seharusnya Menteri LHK RI lewat Dirjen Gakum dan Polda Jambi menghukum PT.RKK dan Plasmanya, Koperasi Fajar Pagi dengan Pasal 78 ayat 3 Jo Pasal 50 ayat 2 (a) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 yang diubah menjadi Pasal 36 angka 17 dan angka 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perpu RI No 2 tahun 2022 tentang Ciptaker karena melakukan aktifitas perkebunan illegal.

“Padahal Pemerintahan Presiden Joko Widodo -Makruf Amin menyampaikan Undang-Undang Ciptaker akan mensejahterakan petani, faktanya menyejahterakan oligarki yang menjadi bandit di tengah kehidupan rakyat,” kata Ahmad Suluh Rifai kepada Berdikari Online.

“Kriminalisasi yang dirasakan oleh petani kami akibat dari HGU PT RKK yang belum dicabut hingga hari ini,” tambah Cristian selaku Ketua STN Jambi.

“Kami meminta kepada Kementrian ATR/BPN RI segera membatalkan HGU PT. RKK dan Kapolri menghentikan, mengambil alih kasus 4 KTH anggota STN di Jambi karena Polda Jambi terindikasi tidak ada ketelitian, ketepatan dan presisi hingga tidak ilmiah dalam bertindak yang seharusnya dipandu Undang-Undang atau Peraturan. Jika Kapolri abai maka petani akan terus jadi korban kriminalisasi aparat kepolisian Polda Jambi yang menguntungkan PT.RKK dan Plasmanya,” terang Ahmad Suluh Rifai.

(Barmin)

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid