Patriarki Hambat Partisipasi Politik Perempuan

Keterwakilan perempuan di politik lokal masih sangat rendah. Sebagai gambaran, keterwakilan perempuan di DPRD provinsi hanya 16,14 persen dan DPRD Kabupaten/Kota hanya 14 persen.

Sementara itu, dari 512 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 12 diantaranya dipimpin oleh perempuan. Dan kelihatannya, Pilkada serentak pada bulan Desember mendatang tidak akan banyak mengubah keadaan. Sebab, seperti terekam oleh data Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),  dari 1.620 calon yang bertarung di Pilkada serentak nanti, jumlah perempuan hanya 122 orang (7,5 persen).

Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Aleta Baun mengatakan, sistim patriarki yang masih kental di dalam masyarakat Indonesia menjadi penghambat utama bagi partisipasi politik perempuan.

“Perempuan selalu dihubungkan dengan tugas domestik. Bahwa tugas perempuan adalah mengurus rumah tangganya. Itu menghambat perempuan untuk terlibat dalam politik,” ujar Aleta dalam diskusi bertajuk Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada di di Aula Cendana LPMP Provinsi NTT, Selasa (6/10/2015).

Menurut tokoh pejuang lingkungan ini, karena adanya anggapan bahwa perempuan hanya sanggup menyelesaikan persoalan domestik, perempuan kemudian dianggap tidak mampu memimpin orang lain atau masyarakat.

Namun demikian, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap perempuan tidak tinggal diam dalam melihat keadaan tersebut. Sebaliknya, perempuan harus didorong untuk berani tampil di ruang publik.

“Perempuan perlu melakukan sesuatu karena perubahan tidak akan datang dengan sendirinya tetapi harus diperjuangkan,” kata perempuan peraih penghargaan Goldman Environmental Prize 2013 ini.

Sementara itu, Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) NTT Yosef Sudarso Asafa menjelaskan, sejak perjuangan kemerdekaan hingga pemerintahan di awal berdirinya Republik, perempuan sudah mewarnai perpolitikan Indonesia.

“Di awal berdirinya Republik, ada dua orang perempuan yang mengisi Kabinet, yaitu Maria Ulfa sebagai Menteri Sosial di Kabinet Sjahrir II (1946) dan SK Trimurti sebagai Menteri Perburuhan di Kabinet Amir Sjarifoeddin I (1947),” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yosef mengatakan, minimnya partisipasi politik perempuan, termasuk di NTT, terkait dengan persoalan kesejahteraaan. Sebab, kata dia, partisipasi politik tidak menjamin kesejahteraan perempuan.

“Karena itu perlu mengaitkan antara isu partisipasi politik dengan perjuangan untuk kesejahtraan perempuan. Isu pemberdayaan ekonomi perempuan juga menjadi penting di sini,” tegasnya.

Sementara Ketua Aksi Perempuan Indonesia (API) Kartini, Abi Yerusa, menggarisbawahi perlunya perempuan berorganisasi sebagai sekolah politik bagi perempuan.

“Perempuan berpolitik itu sudah keharusan. Untuk itu, perlu untuk mendorong perempuan aktif berorganisasi. Sebab, organisasi bisa menjadi sekolah politik perempuan,” terangnya.

Abi menjelaskan, melalui aktivitas berorganisasi, perempuan dari berbagai latar belakang bisa berkumpul dan mengusung agenda perjuangan bersama.

Disamping itu, kata dia, organisasi akan melakukan kaderisasi berjenjang, sehingga bisa memajukan keterampilan berorganisasi dan kesadaran politik perempuan.

Seminar bertajuk Perempuan dan Partisipasi Politik dalam Pilkada diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Kota API Kartini Kupang. Menurut ketua panitia pelaksana Fransiska Mariana Nuka, seminar ini diselenggarakan untuk menyikapi Pilkada di NTT.

“Ada kemungkinan di NTT, Pilkada serentak hanya diikuti oleh satu kandidat perempuan. Karena itu, perlu untuk mendiskusikan isu partisipasi politik perempuan di Pilkada ini,” jelasnya.

Seminar ini sendiri menghadirkan aktivis perempuan dari berbagai organisasi, seperti Kaukus Perempuan  Politik Indonesia NTT (KPPI  NTT), Agen Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK), Bengkel APPEK NTT, CIS Timor, dan Jaringan Relawan untuk Kemanusiaan (JRUK).

Hadir juga perwakilan sejumlah organisasi mahasiswa, seperti Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Asal Malaka (IMALA), Ikatan Mahasiswa Amanatun(IMAN), API Reinha Rosari, Fapet UNDANA, Generasi Baru Indonesia (GENBI), dan Lembaga Kemahasiswaan FKIP UKAW.

Rini S.Pd

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid