Yogyakarta, Berdikari Online-Forum 2045 mengadakan Orasi Epistemologi di University Club Hotel Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada Kamis (26/2). Acara yang dihadiri oleh akademisi, tokoh masyarakat, dan aktivis ini membahas isu krisis pengetahuan, demokrasi, dan masa depan Indonesia. Forum ini menjadi ruang refleksi kolektif terkait tantangan transformasi global, kolonialisasi pengetahuan, stagnasi perkembangan ilmu, serta hubungan kekuasaan dalam produksi pengetahuan di Indonesia.
Acara yang berlangsung secara hybrid dari pukul 15.30 hingga 18.00 WIB tersebut menghadirkan Dr. Arie Sujito, S.Sos., M.Si. sebagai orator, serta Prof. Muhammad Baiquni, M.A., Prof. Dr. Rr. Siti Murtiningsih, S.S., M.Hum. sebagai pembicara pembuka. Sementara itu, Prof. Dr. Ir. Winda Mercedes Mingkid, M.Mar, Sc; Yanuar Nugroho, Ph.D; Romo Charles Beraf SVD; Panji Dafa Amrtajaya, S.Pi; Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, M.P.P.; dan Sudirman Said bertindak sebagai penanggap.
Dalam orasinya, Arie Sujito menyoroti fenomena kolonialisasi pengetahuan yang terjadi di Indonesia. Ia menilai, “Indonesia tengah menghadapi kolonialisasi pengetahuan yang besar, yang juga beriringan dengan stagnasi perkembangan ilmu pengetahuan. Ini terkait erat dengan hegemoni rezim global yang mempengaruhi kebijakan nasional dan menciptakan ketergantungan.
“Arie juga mengkritik kampus yang terjebak dalam teknokrasi birokrasi, mengurangi ruang gerak untuk pengembangan pengetahuan yang lebih luas. Ia menegaskan pentingnya kebebasan epistemologi sebagai landasan kedaulatan rakyat, menambahkan, “Pengetahuan bukan hanya akumulasi teori dari kampus, tapi juga pengetahuan yang hidup dalam masyarakat, yang berasal dari pengalaman dan cara bertahan hidup mereka.”
Sesi pembukaan juga menekankan pentingnya refleksi terhadap erosi epistemologi di kampus dan kehidupan berbangsa. Prof. Titik menekankan, “Erosi epistemologi ini tidak hanya terjadi dalam dunia akademis, tetapi juga di dalam kehidupan berbangsa.” Prof. Baiquni menyebutkan forum ini sebagai langkah awal untuk inisiasi gerakan nasional yang dapat mengatasi tantangan perubahan teknologi yang semakin besar.
Sementara itu, Prof. Winda menyoroti pentingnya dekolonialisasi epistemologi untuk melawan oligarki dan kapitalisme, serta mengembalikannya ke akar rumput. “Dekolonialisasi epistemologi sangat penting untuk melawan struktur kekuasaan yang mengekang,” ujarnya.
Yanuar Nugroho juga menambahkan, “Pengetahuan tidak pernah netral, selalu berhubungan dengan kekuasaan, dan ini harus disadari untuk mendorong perkembangan yang lebih inklusif.”
Penanggapan dari Charles Beraf menyebutkan istilah epistemicide, yang menggambarkan proses normalisasi satu bentuk pengetahuan sambil menyingkirkan yang lainnya. “Teknokratisasi kampus dan manajerialisme pendidikan berperan besar dalam memutuskan hubungan antara kampus dan masyarakat,” katanya.
Panji Dafa Amrtajaya juga menegaskan bahwa kemerdekaan epistemologi penting untuk merekognisi pengetahuan yang lahir dari pengalaman sehari-hari, seperti pengetahuan petani membaca cuaca dan nelayan menilai arah angin.
Sebagai penutup, Ketua Forum 2045, Pinurba Parama Pratiyudha, mengungkapkan dukungannya terhadap kebebasan epistemik dan menyerukan untuk melanjutkan diskusi serupa di daerah lain di Indonesia, sebagai bagian dari perjuangan untuk mendorong pluralitas epistemologi yang lebih luas.
(Amir)