Menagih Janji Jokowi Melindungi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Pemerintah Kabupaten Bangka meminta Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) cabang Bangka segera angkat kaki dari Bangka. Bahkan, Bupati Bangka Tarmizi memberikan tenggat waktu hingga 5 Februari 2016.

Tindakan Bupati Bangka itu menuai kecaman. Setara Institute meminta pemerintah pusat turun tangan mencegah pengusiran pemeluk Ahmadiyah tersebut.

Menurut Wakil Ketua Setara Institute Bonar Tigor Naipospos, kebijakan pengusiran itu sudah mendapat teguran dari Menteri Dalam Negeri. Sayangnya, teguran itu diabaikan oleh Bupati Bangka Tarmizi.

“Pembangkangan Tarmizi pada Kemendagri sebagai wakil pemerintah pusat adalah pembangkangan terhadap Presiden Joko Widodo,” kata Bonar di Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Menurut dia, pembangkangan itu harus ditindaklanjuti secara serius oleh Presiden Jokowi. Sebab, jika dibiarkan, tindakan semacam itu akan menjadi preseden buruk dan bisa diikuti oleh pemerintah daerah lainnya.

“Jika kejadian ini terus berlanjut, akan mengesankan seolah-olah bukti pemerintah tidak hadir dalam melindungi kelompok minoritas,” tegasnya.

Sementara itu, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menilai, pengusiran jemaah ahmadiyah di Bangka dan kekerasan terhadap pengikut Gafatar adalah bukti mengendurnya komitmen Jokowi melaksanakan point ke-9 dari Nawacita, yaitu memperteguh kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.

“Kekerasan terhadap kelompok minoritas Ahmadiyah di Bangka dan pengikut Gafatar menunjukkan bahwa Pemerintahan Jokowi belum mampu menciptakan ruang-ruang bagi semua kelompok untuk secara terbuka mendiskusikan mengenai Kebhinekaan,” kata peneliti ELSAM, Adiani Viviana, melalui siaran pers, Jumat (5/2/2016).

Lebih lanjut, Adiani mengatakan, kebijakan Bupati Bangka Tarmizi mengusir jemaah Ahmadiyah merupakan bentuk nyata pengingkaran negara/pemerintah terhadap Konstitusi dan Pancasila.

Dia melanjutkan, kebijakan itu juga merupakan tindakan diskriminatif dari kepala pemerintahan terhadap warga negara yang mengalami tekanan dan intimidasi dari kelompok lain yang seharusnya dilindungi.

Karena itu, pihaknya meminta Presiden Jokowi segera menetapkan langkah-langkah efektif guna mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Pihaknya juga meminta Presiden Jokowi untuk segera menginstruksikan kepada jajarannya agar menyelesaikan persoalan yang menimpa jemaah Ahmadiyah secara tuntas.

Selain itu, ELSAM juga mendesak Menteri Dalam Negeri untuk segera menindak Kepala Daerah yang menjadi pelaku pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan.

“Karena hal tersebut melanggar kewajiban Kepala Daerah yang diatur UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu melindungi masyarakat, menjaga  persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut ELSAM juga meminta Menteri Agama untuk terus meningkatkan dan memperluas ruang-ruang dialog bagi kelompok-kelompok agama atau keyakinan di Indonesia atas dasar penghormatan, non-diskriminasi, dan perlindungan.

Pelanggaran kebebasan beragama memang marak akhir-akhir ini. Berdasarkan data Setara Institute, dari 197 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, 98 peristiwa pelanggaran dilakukan oleh aktor negara. Sedangkan 138 peristiwa sisanya dilakukan oleh aktor non-negara.

Dari 98 pelanggaran ini, pemerintah kabupaten atau kota terlibat dalam 31 kasus.

Muhamad Idris

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid