LMND: Jokowi-JK Masih Melanjutkan Kebijakan Rezim Sebelumnya

Pada masa kampanye, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) sempat menjadi harapan besar bagi bangsa Indonesia. Terutama karena visinya ingin mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Sayang, setelah 1 tahun Jokowi-JK berkuasa, harapan itu kini terasa hampa. Salah satu penyebabnya: pemerintahan Jokowi-JK masih melanjutkan kebijakan neoliberal rezim pendahulunya, seperti liberalisasi investasi, liberalisasi perdagangan, pencabutan subsidi sosial, ketergantungan pada utang luar negeri, dan lain sebagainya.

Demikian penilaian yang disampaikan oleh Ketua Umum Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Vivin Sri Wahyuni, menyikapi satu tahun usia pemerintahan Jokowi-JK.

Menurut dia, di bawah rezim Jokowi-JK saat ini, kesenjangan ekonomi makin melebar. “Gini rasio saat ini sudah 0,42 persen. Kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin melebar,” ujar Vivin melalui siaran pers yang diterima Berdikari Online, Selasa (20/10/2015).

Disamping itu, kata dia, pemerintahan Jokowi-JK gagal mengatasi persoalan kemiskinan. Ia merujuk pada data Biro Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2015 bahwa angka kemiskinan masih mencapai 28,59 juta orang atau 11,22 persen.

Vivin menilai, di bawah pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan ekonomi tidak berubah. Dia bilang, “sejak dipimpin Jokowi-JK, Indonesia semakin bergantung terhadap modal asing, semakin membuka luas pasar bagi produk-produk asing yang mengakibatkan matinya produk dalam negeri.

“Indonesia juga makin didikte oleh lembaga-lembaga keuangan dunia, khususnya IMF, World Bank, dan ADB,” ungkapnya.

Vivin juga menyoroti ketidakmampuan Jokowi-JK menghadapi PT Freeport. Padahal, kata Vivin, selain sudah menjarah kekayaan alam Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga sudah menginjak-injak kedaulatan Indonesia.

Cabut UU Pro Neoliberal            

Vivin menjelaskan, akar dari berbagai persoalan yang melilit Indonesia saat ini sebagian bersumber pada ratusan Undang-Undang (UU) yang dibuat atas campur tangan asing.

“UU itu hanya untuk melayani dan mempermudah kepentingan korporasi asing untuk menancapkan jeratan modal dan hasil produksinya,” paparnya.

Karena itu, di mata Vivin, jika Jokowi-JK masih punya komitmen untuk menjalankan Trisakti, maka langkah awalnya adalah mencabut semua UU yang berbau neoliberal tersebut.

“Cabut semua UU yang pro neoliberal, seperti UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas, UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, dan sistem perundangan pro-neoliberal yang lain,” tuntutnya.

Sebagai jalan konstitusionalnya, LMND menyarankan agar pemerintahan Jokowi-JK, dengan sokongan kekuatan mayoritas di parlemen, mendekritkan kembali ke UUD 1945 asli, untuk mengambil semangat dan nilai filosofisnya, sebagai pijakan atau landasan prinsipil untuk disempurnakan.

LMND juga mendesak perlunya penyusunan semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan Negara berdasarkan mandat Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945.

Mahesa Danu

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid