Konflik Komunal Dan Sikap Abai Presiden SBY

Tiada pemimpin tanpa Rakyat. Karena itu, kalau rakyat punya persoalan, maka tugas pemimpin untuk menyerap dan menyelesaikan. Ketika rakyat ditimpa bencana, maka sang pemimpin seharusnya memberi kekuatan dan bantuan.

Pekan lalu, sejumlah desa di Kecamatan Waypanji, Lampung Selatan, dilanda konflik horizontal. Konflik ini menyebabkan 14 orang korban tewas. Selain itu, puluhan ribu rumah warga juga hangus terbakar. Tak hanya itu, sekitar 2000-an warga terpaksa hidup di tempat pengungsian.

Pemerintah mestinya harus turun tangan. Sayangnya, Presiden SBY justru memilih bertolak ke London, Inggris, Selasa (30/10/2012). Di sana, Presiden SBY direncakan akan menerima penghargaan dari Ratu Inggris Ratu Elizabeth II. Tak ayal lagi, keberangkatan Presiden SBY ini pun menuai kritik di tanah air.

Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menganggap Presiden SBY lebih mementingkan kunjungan ke luar negeri ketimbang menyelesaikan konflik sosial yang sedang terjadi di Lampung. Bagi Hasto, adanya konflik yang berulang, seperti di Lampung, karena pemerintah sering absen.

Presiden SBY memang terkesan abai dengan persoalan ini. Bayangkan, ia lebih mementingkan gelar ketimbang masalah bangsa. Padahal, konflik horizontal di Lampung hanyalah contoh kecil dari berbagai konflik serupa yang sedang merebak di tanah air. Jika tidak ditangani, konflik-konflik ini akan meretakkan bangsa ini.

Dengan demikian, konflik horizontal di Lampung bukan masalah sepele. Lagipula, Bung Hatta pernah bilang, seorang pemimpin harus bisa menangkap persoalan rakyat dari yang terkecil hingga terbesar. Bahkan, ia mestinya bisa mengetahui persoalan rakyat yang masih terpendam.

Kekerasan komunal, baik yang bercorak agama maupun etnis, memang sedang menggoyang nation Indonesia. Tak sedikit korban jiwa menyertai berbagai konflik-konflik komunal tersebut. Ironisnya, dalam segala hal, negara selalu seakan kehilangan fungsinya sebagai pelindung rakyat. Anehnya, ketika yang muncul adalah gerakan anti-kapital asing, negara justru tampik sangat superpower dan represif.

Bagi kami, kita tak bisa menganggap enteng konflik komunal. Kemudian, karena konflik semacam ini terjadi terus dan makin meluas, cara pandang kita pun tidak bisa parsial dan kasuistik. Betapapun, kita tidak bisa melihat persoalan ini dari aspek kultural semata.

Kita harus meneropong persoalan ini lebih mendalam, yaitu melihat faktor struktural ekonomi-politik. Apa yang sering kita lihat sebagai benturan kultural, etnis maupun keagamaan, adalah benturan ekonomi-politik. Banyak konflik komunal dipicu oleh ketimpangan ekonomi, ketimpangan kepemilikan lahan, ekspansi kapital dan lain-lain.

Kalau kita lihat, konflik komunal ini makin membesar beberapa tahun terakhir, seiring dengan meluasnya ekspansi kapital ke pelosok tanah air. Artinya, ada keterkaitan antara ekspansi modal asing dan menyeruaknya konflik komunal. Kita tahu, kolonialisme di masa lalu juga menggunakan “politik pecah belah” (Devide et Impera) dalam rangka mencapai tujuan ekonomi-politiknya.

Apalagi, beberapa puluhan tahun yang lalu, Bung Karno punya sejarah keberhasilan menyatukan berbagai suku bangsa yang menghuni puluhan ribu pula, dengan 200 lebih bahasa lokal, ditambah beragam agama dan aliran kepercayaan, menjadi satu bangsa. Dengan demikian, Bhineka Tunggal Ika merupakan Raison d’être kemunculan bangsa Indonesia.

Bung Karno sendiri sudah kuat-kuat berpesan: “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”

Dengan demikian, tak ada alasan untuk lahirnya konflik etnis, agama, ataupun kedaerahan di negara ini. Tak ada alasan pula untuk mengobarkan klaim pribumi dan non-pribumi. Bung Karno pernah mengatakan, seorang manusia Indonesia tulen haruslah tidak merasa takut kemanapun kakinya melangkah di bumi Indonesia. Sebaliknya, seorang Indonesia tulen tak perlu curiga atau menutup diri terhadap kehadiran manusia-manusia Indonesia lain yang mungkin berbeda suku, agama, keyakinan politik, dan lain-lain.

Yang menjadi pertanyaan: kenapa Presiden SBY mengabaikan persoalan ini? Ya, bagi kami, jawabannya sudah sangat jelas. Dengan melihat keterkaitan konflik komunal dan kepentingan ekspansif kapital asing, pemerintahan SBY jelas menjadi bagian dari persoalan itu sendiri. Sebab, seperti kita ketahui, pemerintahan SBY sangat bersikap lapang terhadap kepentingan kapital asing.

Bahkan, bukan tidak mungkin, medali “Knight Grand Cross in the Order of Bath” yang didikalungkan di leher SBY oleh Ratu Ellizabeth, adalah ungkapan terima kasih korporasi besar Inggris atas jasa-jasa SBY membuka mereka ruang untuk melakukan eksploitasi di bumi Indonesia.

Dan Presiden SBY mengakui hal itu. Sesaat sebelum bertolak ke London, Inggris, Presiden SBY mengatakan, “Kerja sama strategis kita bersama Inggris terus berkembang. Nilai investasi di perdagangan mencapai 3 miliar dollar AS. Kuartal ketiga, Inggris berinvestasi di Indonesia terbesar kedua setelah Singapura.” Ya, Inggris investor kedua terbesar di Indonesia setelah Singapura.

Itulah mengapa Presiden SBY lebih memilih medali dari Ratu Inggris Ellizabeth II daripada menyelesaikan persoalan bangsa…