Komnas HAM: Belum Ada Kemajuan dalam Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas HAM) telah menyampaikan Review Periodik Universal (UPR) kepada Dewan HAM PBB pada 22 September 2016. Sejumlah persoalan terkait upaya negara dalam memperbaiki situasi hak asasi manusia dan memenuhi kewajiban HAM menjadi materi laporan yang disampaikan.

Menurut Sandrayati Moniaga, Penanggung Jawab Penyusunan Laporan UPR Komnas HAM 2016, pada laporan  tahun 2016 ini, Laporan Komnas HAM mengulas 18 isu, antara lain terkait isu kebebasan berekspresi; hak untuk hidup; perlakuan dan penghukuman yang mengandung penyiksaan, perlakuan kejam dan tindakan tidak manusiawi lainnya; memerangi impunitas; kebebasan beragama dan berkeyakinan; dan isu LGBT.

Komnas HAM sendiri telah terlibat dalam pembuatan tinjauan UPR sejak 1998. Pada tahun 2012, fokus laporan Komnas HAM Indonesia adalah pada isu kebebasan beragama, perlindungan buruh migran dan pertanggungjawaban perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia.

“Isu HAM terkait Pendidikan dan kebebasan beragama pada 2012, paling banyak disorot di Dewan HAM PBB,” kata Sandra Moniaga, di kantor Komnas HAM, Jumat (14/10/2016).

Menurutnya, kelompok minoritas masih mengalami tekanan. Begitu juga penganut agama lokal, seperti Parmalin dan Sunda Wiwitan,  tidak mendapat hak kewarganegaraan dalam administrasi kependudukan sehingga susah dalam mengurus perkawinan ke catatan sipil dan membuat akte kelahiran.

“Sementara Polisi sering mengabaikan entitas  lain melakukan kekerasan karena perbedaan keyakinan, padahal seharusnya melindungi,” tambah Moniaga.

Moniaga juga menyampaikan Rekomendasi UPR Komnas HAM 2016 terkait isu ini sebagai berikut:

Pertama, pemerintah segera menyelesaikan draft UU untuk memastikan perlindungan bagi kebebasan beragama dan mendorong pengesahan di DPR dalam jangka waktu 3 tahun

Kedua, mendorong polisi untuk proaktif melindungi kelompok minoritas agama dan mencegah diskriminasi dan serangan kebencian dari kelompok lain.

“Jadi jelas dalam isu kebebasan beragama dan berkeyakinan  belum ada kemajuan itu sejak review HAM pada tahun 2012  sampai hari ini  walau memang ada upaya dari pemerintah untuk memperbaiki seperti sekarang tengah mengusung UU Kebebasan Beragama,” tegas Yossa Nainggolan dari Komnas HAM yang mendampingi Sandra Moniaga dalam konferensi Pers di Jakarta terkait Laporan Komnas HAM untuk Universal Periodic Review, Tinjauan Berkala Universal sesi ke 27 Kelompok Kerja April-May 2017.

Sebagai catatan, melalui Resolusi 60/261, Majelis Umum PBB menciptakan Review Periodik Universal (UPR) untuk meninjau secara kooperatif catatan hak asasi manusia setiap negara yang dilakukan sekali setiap empat tahun dan meliputi semua anggota PBB yang terdiri dari 193 negara.

UPR mendorong dan memberikan kesempatan bagi setiap negara untuk menyatakan tindakan apa yang telah mereka lakukan guna memperbaiki situasi hak asasi manusia di negara mereka dan untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka.

AJ Susmana

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid