Kenaikan Gaji Dan Korupsi

Benarkah gaji yang kecil penyebab korupsi? Gayus Tambunan, sang mafia pajak itu, punya gaji Rp12 juta per-bulan. Sedangkan Bahasyim Assifie, seorang pegawai Ditjen Pajak yang terlibat korupsi dan pencucian uang, punya gaji sekitar Rp20 juta per-bulan.

Amran Batalipu, Bupati Buol yang beberapa tahun lalu digoyang isu korupsi, menuding nilai gaji yang kecil sebagai pemicu korupsi. “Kalau gaji banyak saya yakin aparatur kita akan bekerja lebih dari waktu yang ada. Bila perlu 1 x 24 jam,” kata Amran seperti dikutip ANTARA (25/4/2012).

Gaji Bupati saat ini berkisar Rp6,1 juta. Di mata banyak Bupati, gaji itu terlalu rendah dan memang sudah saatnya dinaikkan. Keluhan Bupati itu bak gayung bersambut dengan keinginan pemerintah pusat. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengungkapkan rencana kenaikan gaji pejabat negara dan daerah pada tahun 2013 mendatang.

Lagi-lagi pemerintah inkonsisten. Beberapa bulan lalu, saat berencana menaikkan harga BBM, pemerintah mengeluh dengan APBN yang defisit. Pemerintah pun berbicara dan berkampanye soal penghematan. Tetapi sekarang, ketika berbicara soal kantong pribadinya, pemerintah lupa akan kondisi APBN yang defisit.

Menurut kami, persoalannya bukanlah di gaji yang kecil. Di beberapa negara, gaji pejabatnya tidaklah terlalu tinggi, tetapi kinerja dan pengabdian mereka sangat tinggi kepada negara dan rakyatnya.

Kenaikan gaji tidak akan menghapus korupsi di Indonesia. Ini malah seperti ungkapan lama: “memberi dendeng kepada anjing”. Kenaikan gaji tidak akan menyentuh pangkal persoalan. Ada beberapa hal yang menyebabkan pejabat di Indonesia sangat koruptif.

Pertama, gaya hidup pejabat di Indonesia sangat mewah. Bayangkan, seorang pejabat negara punya jam tangan merek Rolex seharga Rp450 juta. Atau, kisah pejabat negara dan istrinya berburuh tas seharga ratusan juta di luar negeri. Ini baru soal aksesoris. Bagaimana dengan mobil pribadinya, harga rumahnya, dan perabot rumahnya?

Kedua, sistim politik Indonesia makin traksasional dan berbiaya tinggi. Dalam politik yang serba tranksasional ini, seorang bupati misalnya menghabiskan dana kampanye hingga puluhan milyar. Padahal, gaji resmi saat ia menjabat hanya Rp6,1 juta per-bulan. Hal inilah yang mendorong banyak bupati melakukan korupsi besar-besaran untuk menutupi dana yang sudah dikeluarkannya.

Ketiga, cara pandang pejabat  tentang kekuasaan: medium untuk memperkaya diri sendiri dan menaikkan status sosial. Kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai sarana untuk melayani dan mensejahterakan rakyat.

Sekarang ini, kehidupan pejabat negara makin berjarak dengan rakyat. Antara pejabat dan rakyat seakan dipisahkan “tembok”: Yang di dalam istana sedang sibuk melangsungkan pesta, sedangkan di luar istana terjadi penelantaran. Uang negara terus-menerus dipakai untuk membiayai pesta pora para pejabat. Sedangkan di luar sana serba memprihatinkan: sekolah ambruk, jalanan rusak, jembatan roboh, biaya rumah sakit meroket, sembako mahal, pabrik tutup, dan lain-lain.

Karena itu, alih-alih menuntut kenaikan gaji, sistim penggajian di Indonesia mestinya didemokratiskan: tinggi-rendahnya gaji harus disesuaikan dengan apa yang sudah dikerjakan, beratnya beban pekerjaan, resiko pekerjaan, tingkat keahlian, dan lain sebagainya. Apa gunanya kita membayar mahal orang-orang yang hanya ongkang-ongkang kaki di ruangan kantornya?