Kecurangan Sistem PPDB Menghambat Anak Mengakses Pendidikan

Publik dikejutkan dengan proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bagaimana tidak? Di beberapa wilayah Indonesia proses PPDB diwarnai adanya indikasi kecurangan.

Berbagai macam cara dilakukan agar calon siswa baru bisa diterima di sekolah favorit melalui zonasi PPDB. Beberapa kecurangan pada sistem PPDB ini adalah jual-beli bangku sekolah, domisili yang tidak sesuai dengan kartu keluarga, dan manipulasi kartu keluarga. Hal ini dapat menyebabkan siswa-siswi yang berasal dari keluarga kurang mampu tidak akan terakomodasi dengan baik dalam PPDB di wilayah tersebut.

Data menunjukkan jumlah Calon Peserta Didik Baru (CPDB) tahun 2023 tidak seimbang dengan penerimaan peserta didik baru. Hal ini dapat dilihat dari CPDB DKI Jakarta di jenjang SMP/MTS jumlah CPBD 149.530 siswa, sedangkan total yang akan diterima hanya 71.489 siswa (47,81%). Semantara di jenjang SMA/MA/SMK, CPBD berjumlah 139.841 siswa, sedangkan total yang akan diterima hanya 19.387 siswa (13,87%). Problem ini akan menjadi penyebab utama siswa tidak dapat mengakses pendidikan dengan layak.

Di sisi lain, sebaran sekolah negeri yang tidak merata. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Magelang, Temanggung, Solo, Sleman, Klaten, Batang, dan Pangkal Pinang. Di Batang, ada 21 SMP Negeri kekurangan siswa. Di Jepara, pada PPDB tahun 2023 hingga akhir Juni tercatat ada 12 SMP Negeri yang masih kekurangan siswa. Di Yogyakarta, masih ada 3 SMA Negeri yang kekurangan siswa. Di Kabupaten Semarang, pada PPDB tahun 2023 ini masih ada 99 SD Negeri yang tidak mendapatkan siswa baru.

Hal ini terjadi karena pada sistem PPDB, pelabelan sekolah favorit sangat kental sehingga orang tua siswa lebih memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah favorit.

Sistem PPDB ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan nasional kita belum terwujud sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan bangsa. Salah satu aspek penting dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan memastikan pendidikan dapat diakses oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Akan tetapi sistem ini, PPDB, malah menciptakan kualitas pendidikan yang tidak merata.

Untuk mewujudkan sistem pendidikan nasional kita yakni mencerdaskan kehidupan bangsa maka para penyelenggara negara harus mengubah sistem PPDB ini ke arah yang lebih demokratis sehingga kualitas pendidikan kita bisa maju dan berkembang.

Feby Rahmayana, Bidang Keperempuanan, Kesehatan Dan Kesetaraan Gender EN-LMND

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid