BLT dan Kebijakan Sosial Neoliberal

Sebagai ganti dari pencabutan subsidi BBM, pemerintah akan mengucurkan “Bantuan Langsung Tunia (BLT)”—mungkin akan ganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).

Dengan bantuan ini, pemerintah berharap bisa mengkompensasi dampak yang dirasakan oleh rakyat akibat kenaikan harga BBM. Karena program BLT ini berbau “program sosial”, maka banyak orang beranggapan bahwa SBY bukan neoliberal, melainkan seorang pendukung “welfare state”.

Carlos Vilas, seorang sosiolog di National Autonomous University of Mexico (UNAM), menyebut program semacam BLT ini sebagai “kebijakan sosial neoliberal”. Di setiap negara yang menganut neoliberalisme, kemiskinan dan ketimpangan menjadi kenyataan ekonomi, politik, dan sosial yang tidak bisa ditutupi.

Kaum neoliberalis melihat kemiskinan sebagai pemicu ketidakstabilan politik dan bisa menjadi lahan subur bagi politisi “demagogis” untuk menghasut pemberontakan. Hal itu bisa mengancam restrukturisasi neoliberal. Karenanya, seperti kita ketahui, kaum neoliberal juga berbicara tentang agenda pengurangan kemiskinan.

Di mata kaum neoliberal, menurut Carlos Vilas, kemiskinan dianggap sebagai patologi, bukan sebagai konsekuensi sistem. Akibatnya, proses pengurangan kemiskinan berada di luar kerangka sistem, yakni di luar proses akumulasi dan pembangunan ekonomi kapitalis. Mereka berusaha memberantas kemiskinan dengan mendesain program-program sosial neoliberal.

Vilas menjalaskan bahwa kebijakan sosial neoliberal ini menjalankan dua fungsi penting. Pertama, sebagai pendukung proses akumulasi kapital melalui reproduksi sosial tenaga kerja. Kedua, melegitimasi keseluruhan tatanan politik yang ada dengan cara menciptakan konsesi dengan keseluruhan populasi yang menerima sedikit keuntungan dari program ini.

Di sini, kebijakan sosial bukan yang inheren sebagai tugas negara, melainkan sebagai upaya mengimbangi dampak-dampak neoliberal. Kebijakan sosial neoliberal sering menipu dengan kedok ‘populis’. Dalam kasus Indonesia, misanya, privatisasi asuransi jaminan sosial dianggap “program sosial”.

Dalam konteks kenaikan BBM, dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangatlah luas: kenaikan biaya produksi, kenaikan harga barang, kenaikan tariff angkutan, dan lain-lain. Dan, semua dampak itu juga saling menjalin dan membawa dampak yang lebih struktural lagi: de-industrialisasi, kejatuhan daya beli rakyat, dan lain-lain.

Ada beberapa karakteristik program sosial neoliberal: privatisasi, pentargetan, dan desentralisasi. Terkait dengan kebijakan BLT, point kedua dan ketiga sangat menjelaskan karakter dan kelemahan program neoliberal ini.

Program BLT itu dirancang dengan pentargetan. Hambatan utama dari program BLT semacam ini adalah bagaimana mendefenisikan kelompok penerima. Biasanya para penerima diukur dengan menggunakan standar BPS (padahal, standar kemiskinan versi BPS sangat buruk dan tidak manusiawi). Pada kenyataanya, tidak semua orang miskin atau sektor-sektor yang terkena dampak kenaikan BBM ini bisa menerima program ini.

Akibatnya, pada praktek di lapangan, program BLT ini memicu protes dari kelompok masyarakat yang tidak menerima. Lebih parah lagi, dalam ranah kepentingan politik, program BLT ini sering menjadi alat menjaga “klientalisme”. Program BLT bisa menjadi alat menjaga dukungan politik saat menghadapi pemilu.

Skema pentargetan ini bertujuan untuk menghemat belanja sosial. Alih-alih untuk mengurangi kemiskinan, program BLT hanya berusaha meredakan “kemarahan sosial” yang berpeluang terjadi akibat kenaikan harga BBM.

Ciri kedua dari program sosial neoliberal ini adalah desentralisasi. Desentralisasi di sini bukanlah desentraliasi kebijakan, melainkan desentralisasi tugas dan fungsi. Yang dilepas oleh pemerintah pusat bukanlah desain dan proses penyusunan kebijakannya, melainkan pelaksanaan/pengerjaan program ini di lapangan.

Yang terjadi, sebetulnya, adalah negara ‘mensubkontrakkan’ pekerjaannya atau tugasnya kepada LSM dan relawan sosial. Ini merupakan “politik efisiensi” anggaran agar tidak terlalu boros. Ini bisa kita lihat pada perekrutan banyak pekerja sosial untuk terlibat dalam program KUR dan PNPM Mandiri.

Anggaran BLT juga sangat sedikit, sehingga para penerima biasanya menggunakan dana untuk ‘keperluan konsumsi sehari-hari’. Untuk diketahui, sebagian besar dana program dana BLT ini dapat melalui pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi. Dengan demikian, program ini tidak lebih sebagai strategi kapital untuk mendorong permintaan dengan utang-konsumsi.

Bagi kami, BLT atau program sosial neoliberal bukanlah solusi terhadap persoalan ekonomi yang dihadapi rakyat sekarang. Ada baiknya mengingat pepatah kuno Tiongkok: “Memberi seseorang seekor ikan, anda hanya memberinya makan untuk sehari. Mengajari seseorang menangkap ikan, anda telah memberinya makan  untuk seumur hidup.”