Jakarta-Berdikari Online, Karya Putra Desa (KPD) menjadi salah satu peserta kegiatan yang dilakukan KLHK RI yaitu Festival LIKE (Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi) 2.
Festival tersebut diselenggarakan pada 8-11 Agustus 2024 di Jakarta Convention Center. Salah satu rangkaian acaranya adalah pasar rakyat dan Seller Meet Buyer. KPD ini merupakan Kelompok Tani binaan dari Serikat Tani Nelayan wilayah Jawa Tengah.
“Kami mendapatkan akses kelola lahan seluas 2,6 Ha yang diberikan pada tahun 2023 dan kini, kami sudah memproduksi gula aren dalam bentuk bubuk dan cair. Selain itu, kami juga membangun wisata hutan pinus. Dari hasil hutan, kami juga mengolah alpukat untuk menjadi beberapa produk yang sekarang masih dalam proses laboratorium,” ucap Nova Gerry Jordan yang menjadi perwakilan dari KUPS KPD saat ditanyai langsung oleh Berdikari Online seusai kegiatan, Kamis, 8 Agustus 2024.
Ketua panitia dalam kegiatan Seller Meet Buyer menyampaikan laporannya bahwa tujuan kegiatan ini salah satunya untuk meningkatkan nilai tambah dari produk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang dibina oleh KLHK RI melalui program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL). Dalam kegiatan ini, PSKL menghadirkan 14 KUPS dari Enam Wilayah Balai PSKL dan Delapan Offtaker.
14 KUPS tersebut di antaranya adalah KUPS KPD Kabupaten Kendal, KUPS LD Wilis Sejahtera Kabupaten Madiun, Agroforestry Kabupaten Tarakan, KUPS Wana Raharjo Kabupaten Pesawaran, KUPS Paloil Tob Kabupaten Kupang, KUPS Gula Aren Batok Kabupaten Lombok Barat, KUPS Kopi Desa Rempek Darusalam, KUPS Singina Moi dan KUPS Esa Moi Kabupaten Halmahera Barat, KUPS Tugurara Kota Ternate, KUPS Buttu Puang Kabupaten Polewali Mandar.
Kemudian kegiatan dilanjut dengan sambutan dan pembukaan yang disampaikan oleh Dirjen PSKL. Danang Kuncara Sakti, S.Hut, M.E. Danang Kuncara menyampaikan bahwa Program Pemberian akses pengelolaan hutan ini memiliki jargon yaitu Perhutanan Sosial tetap maju, Hutan lestari, Masyarakat sejahtera.
”Jadi bukan sekedar memberikan lahan kemudian sudah, kita juga melakukan pembinaan untuk tetap melestarikan hutan dan menciptakan produk dari hasil hutan yang dikembangan oleh kelompok tani agar memiliki nilai tambah sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga,” ujarnya dalam sambutan. “Capaian kita pada tahun ini sudah mencapai 7,56 jt Ha, dan kita memiliki target ke depan sebanyak 8,1 jt Ha untuk didistribusikan pengelolaan ke kelompok tani. Dari luasan lahan yang telah didistribusikan, telah terbentuk 13.738 KUPS dengan nilai transaksi ekonomi Rp. 1.705.209.213.943,” lanjutnya
Dalam penutupnya, ia menuturkan bahwa kegiatan Seller Meet Buyer ini dapat mempertemukan KUPS terpilih dengan calon buyer, dan dapat terbangun cikal bakal kerjasama usaha yang dituangkan dalam bentuk Letter of Intent (LoI) untuk kemudian dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama usaha yang lebih detail. Kerjasama usaha yang terjalin ini, juga akan mendukung percepatan Perhutanan Sosial untuk kesejahteraan dan kelestarian hutan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
“Kami berharap desa kami menjadi salah satu yang dapat direalisasikan karena pengajuan awal kami sebenarnya sekitar 300 Ha dengan jumlah petani di dalamnya 131 KK,” kata Nova Gerry, dari target yang mau dicapai oleh KLHK tersebut.
Di lain tempat, Berdikari Online juga menanyakan kepada Ketua Umum Serikat Tani Nelayan Ahmad Rifai yang menyampaikan apresiasi kepada Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nelayan (STN) Jateng khususnya cabang di Kendal yang telah membuktikan pengelolaan program Perhutanan Sosial (PS) dengan baik, sebagaimana program yang digagas oleh Presiden Jokowi bahwa hutan yang dikelola oleh petani memberikan dampak peningkatan ekonomi masyarakat.
“Dengan itu, petani dapat mengolah hasil hutan seperti yang di Kendal memiliki produk unggulan Gula Aren, kemudian ada Pariwisata Hutan Pinus, Olahan Alpukat, “ kata Rifai. “Kami pun berharap Pemerintah memperluas Pemberian Akses Kelola area hutan melalui program Perhutanan Sosial kepada kita di STN seperti di Kalimantan dan Sumatera yang belum ada yang direalisasikan dari sekian usulan. Padahal ini menjadi salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk merealisasikan program hilirisasi dalam sektor kehutanan dan perkebunan,” tambah Ahmad Rifai Ketua Umum STN di Jakarta.
(Ika)