‘Janji Agustus’ Jokowi

Apa yang dijanjikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada bulan Agustus?

Jadi, pada 5 Agustus 2015, Jokowi mengatakan ekonomi Indonesia akan meroket pada September 2015.

“Mulai agak meroket September, Oktober. Nah, pas November itu bisa begini (tangan menunjuk ke atas),” kata Jokowi seperti dikutip kompas.com (5/8/2015).

Dari mana optimisme Jokowi itu berpijak? Saya hanya bisa menduga. Yang pertama, Jokowi berharap dari maksimalisasi penyerapan anggaran, baik di pusat maupun daerah. Ini untuk mendorong konsumsi, yang merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Disamping untuk mendorong multiplier effect bagi ekonomi.

Yang kedua, sejak September 2015 pemerintahan Jokowi meluncurkan lusinan Paket Kebijakan Ekonomi untuk melancarkan investasi dan kegiatan ekonomi lainnya. Dengan harapan, ekonomi nasional bisa bergairah di tengah lesunya ekonomi dunia.

Sayangnya, dua hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Pertumbuhan ekonomi terus melambat: hanya tumbuh 4,79 persen, yang terendah selama 6 tahun. Memang agak membaik di semester I 2016 ini, bisa menembus 5,04 persen. Tetapi persoalan lain muncul: kas negara defisit.

Memang, sejak beberapa tahun terakhir, pemerintah senantiasa berkantong cekak. Lebih besar pasak daripada tiang, kata peribahasa dulu.

Hingga semester pertama 2016, realisasi penerimaan negara baru mencapai Rp 634,7 triliun atau 35,5 persen dari target Rp1.786,2 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016. Sementara, di periode yang sama, belanja negara sudah mencapai Rp 865,4 triliun. Walhasil, kas negara defisit Rp 230,7 triliun atau 1,83 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Di sisi lain, sumber-sumber penerimaan negara sedang kering-kerontang. Penerimaan pajak, yang selama ini menjadi penyumbang terbesar kas negara, meleset jauh dari target: hanya Rp 522 triliun atau 33,9 persen dari target Rp 1.539,2 triliun. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya menyumbang Rp 112,1 triliun atau 45,7 persen dari target Rp 245,1 triliun.

Sejak beberapa tahun terakhir, penerimaan ekspor Indonesia memang menciut. Penyebabnya, harga komoditas di pasar dunia sedang jatuh. Sudah begitu, Tiongkok–yang menampung 11 persen ekspor Indonesia–juga sedang diselimuti kelesuan dan perlambatan ekonomi.

Inilah kutukan—meminjam istilah Bung Hatta—model “ekonomi-ekspor”. Sejak zaman kolonial hingga sekarang, Indonesia bergantung pada ekspor bahan mentah: batubara, minyak, bauksit, gas, kakao, biji kopi, kelapa sawit dan karet. Ini yang membuat penerimaan ekspor kita rentang terpukul oleh gejolak harga komoditas dunia.

Jadi, setahun berlalu, “janji Agustus” tidak terbukti, hanya sebatas dongengan indah untuk menghibur jutaan rakyat yang mulai gelisah melihat situasi ekonomi. Yang terjadi, ekonomi justru terjun bebas ke titik nadir.

Bagaimana pemerintah mengatasi persoalan itu?

Seperti biasa, pemerintah menggunakan solusi tambal sulam. Pertama, pemerintah menambah utang baru. Sebagai contoh, pada semester I 2016, pemerintahan Jokowi menambah utang baru sebanyak Rp 197,61 triliun. Sebelumnya, di tahun 2015, Jokowi juga mengutang sebesar Rp 556,53 triliun. Jadi, rezim membiayai kasnya dari utang.

Tetapi ini membawa masalah lain. Utang luar negeri makin menumpuk. Per Juni 2016, posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 3.362,74 triliun. Dalam dua tahun berkuasa, Jokowi sudah menambah utang sebesar Rp Rp 754 triliun. Luar biasa kan?

Kedua, berusaha memanggil pulang uang Warga Negara Indonesia (WNI) yang masih terparkir di luar negeri. Data Kementerian Keuangan menyebut ada Rp 11.000 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) diparkir di luar negeri. Sekitar Rp 4000 triliuan diantaranya diparkir di Singapura.

Untuk memanggil pulang uang tersebut, pemerintah meluncurkan program pengampunan pajak atau tax amnesty. Melalui pengampunan pajak ini, pemerintah menarget bisa tambahan penerimaan negara sebesar Rp 165 triliun untuk tahun ini.

Namun, hingga 11 September 2016, uang tebusan dari pengampunan pajak baru Rp 8,73 triliun atau baru sekitar 5,3 persen dari target Rp 165 triliun. Sedangkan dana yang berhasil direpatriasi baru Rp 18,7 triliun, kemudian dana deklarasi dalam dan luar negeri baru Rp 363,2 triliun.

Ini juga kebijakan tambal sulam. Saya kira, pengampunan pajak tidak menyelesaikan persoalan sesungguhnya. Hulu dari persoalan ini adalah rezim devisa bebas, yang menyebabkan banyak WNI menyimpang uangnya di luar negeri. Termasuk uang dari kegiatan ekspor, yang disebut Dana Hasil Ekspor (DHE). Bayangkan, sumber daya alam kita dikeruk, lalu dijual di pasar dunia, tetapi tidak semua uang hasil penjualannya kembali ke tanah air.

Seharusnya, untuk mencegah capital flight dan DHE tertahan di luar, pemerintahan Jokowi berani mengoreksi rezim devisa bebas itu. Untuk diketahui, rezim devisa bebas ini termaktub dalam UU nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa bebas, yang notabene buah dari Letter of Intent (LoI) Dana Moneter Internasional (IMF).

Ketiga, pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengajak kita mengencangkan ikat pinggang dengan memangkas anggaran sebesar Rp 133,8 triliun, yang meliputi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 65 trilun dan transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.

Masalahnya, seperti diakui sendiri oleh Sri Mulyani, kemungkinan defisit anggaran akan membengkak menjadi Rp 313,7 triliun atau 2,35 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, dana tebusan dari pengampunan pajak jauh di bawah target. Artinya, kedepan akan ada pemangkasan anggaran lagi.

Yang agak ironis, pemangkasan anggaran tidak pernah menyentuh pos pembayaran cicilan utang dan bunganya. Padahal, pos anggaran untuk ini cukup besar: Rp 382,272 triliun pada 2015 (sumber: detik.com). Untuk mengurangi beban utang, Indonesia sebetulnya juga bisa mendorong audit utang, karena sebagian utang Indonesia masuk kategori utang najis (oudius debt)dan utang tidak sah (illegitimate debt).

Begitulah nasib “janji Agustus”, tidak terbukti. Alih-alih ekonomi meroket, Indonesia justru berada di depan pintu gerbang kebangkrutan. Semoga tidak!

Risal Kurnia, pekerja di berdikarionline.com