Ini Harapan Publik Untuk Jokowi-JK Di Tahun 2016

Kita sudah tiba di penghujung tahun 2015. Dan, seperti biasa, selain melakukan evaluasi atas tahun ini, kita juga menaruh harapan untuk tahun mendatang.

Dalam konteks itu, Lembaga Founding Father House (FFH) merilis hasil jajak pendapat bertajuk “Persepsi dan Harapan Publik terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di 2016”.

Untuk bidang politik, jajak pendapat FFH menemukan bahwa 22,3 persen responden berharap agar Jokowi-JK tidak terlalu kompromis dengan partai politik. Sedangkan 16,4 persen berharap agar pemerintahan saat ini lebih tegas dan cekatan dalam memutuskan  kebijakan.

Selain itu, 10,3 persen responden meminta komunikasi di antara menteri di Kabinet Kerja harus ditingkatkan. Ada pula 6,2 persen responden yang meminta pemerintah memperbaiki hubungan antar-lembaga diperbaiki.

“Kami menyerap apa yang ada di benak persepsi publik. Sepanjang tahun 2015, masyarakat melihat pemerintahan Jokowi-JK rentan diintervensi. Sehingga masyarakat menyimpulkan, Jokowi-JK tidak bisa bersikap leluasa mengambil kebijakan,” ujar  Peneliti Senior FFH, Dian Permata dalam acara diskusi di Senayan, Jakarta, Kamis (24/12/2015).

Untuk bidang ekonomi, sebanyak 23,3 persen responden berharap agar kondisi ekonomi membaik. Sedangkan 20,8 persen mengharapkan tidak ada lagi kenaikan harga bahan bakar minyak ataupun tarif dasar listrik (TDL).

Lalu, ada 18,7 persen responden berharap agar h‎arga sembako stabil, 14,5 persen menginginkan pengangguran berkurang, dan 11,6 persen responden meminta pemerintah bisa menyediakan lapangan pekerjaan baru.

“Sedangkan 8,1 persen menjawab lainnya, dan 2,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab,” kata Dian.

Untuk penegakan hukum, jajak pendapat FFH juga menemukan bahwa ada 34 persen publik mengharapkan penegakan hukum yang adil atau tak tebang pilih.

“Jadi publik itu dipertontonkan dengan bagaimana perilaku aparat negara, perlakuan terhadap orang kaya dan orang miskin itu agak berbeda,” tutur Dian.

Dian menambahkan, selain mengharapkan penegakan hukum yang tak tebang pilih, harapan publik kepada pemerintah Jokowi-JK di bidang hukum adalah untuk menangkap pelaku korupsi. Ada 22,9 persen yang mengharapkan aparat penegak hukum lakukan pemberantasan korupsi, serta aparat yang bersih dan tidak disuap.

Terkait persepsi publik terhadap situasi hukum di Indonesia, 23,3 persen menilai hukum berpihak pada penguasa atau orang kaya. Sementara itu, ada 22,1 persen yang  berharap agar makin banyak koruptor ditangkap KPK.

“Terpilihnya pimpinan KPK baru menjadi pertaruhan bagi citra pemerintahan Jokowi-JK. Apakah ekspektasi publik yang tinggi tentang harapan di bidang hukum itu dapat diwujudkan atau tidak? Jika KPK pimpinan baru itu tidak dapat melaksanakan harapan publik itu maka efeknya berpengaruh pada Joko Widodo,” jelasnya.

Survei itu dilakukan pada 31 November-22 Desember 2015. Sampel diperoleh melalui teknik systematic random sampling.

Jumlah responden adalah 813 orang yang sudah memiliki hak pilih. Sementara tingkat kepercayaan survei ini mencapai 95 persen.

Muhammad Idris

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid