Indonesia Membutuhkan Pajak Berkeadilan

Sistem perpajakan harusnya berkontribusi dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat. Mulai dari mengatasi kemiskinan, mengurangi ketimpangan, pemenuhan hak dasar rakyat, hingga memperbaiki kualitas layanan publik.

Sayangnya, hingga Maret 2021, jumlah orang miskin Indonesia masih mencapai 27,5 juta orang atau 10,19 persen. Di periode yang sama, rasio gini kita masih di angka 0,384.

Di sisi lain, penerimaan negara dari sektor pajak belum maksimal. Ini bisa dilacak pada rasio pajak Indonesia yang terus menurun sejak 2013. Tahun lalu, rasio pajak kita jeblok ke angka 8,33 persen.

Menurut pengajar Universitas Trisakti, Nurhastuty K Wardhani, berbagai persoalan itu harusnya bisa teratasi kalau sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip berkeadilan.

“Pajak berkeadilan merupakan keharusan untuk memperbaiki kehidupan rakyat kita,” kata Nurhastuty dalam diskusi berjudul “Pajak yang Berkeadilan” yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Kamis (5/8/2021).

Dia merinci tiga prinsip pajak berkeadilan, yaitu struktur tarif pajak berdasarkan nilai pendapatan atau kekayaan wajib pajak, penyelenggaraan perpajakan yang transparan, dan manfaat yang dirasakan oleh seluruh warga negara.

“Pajak yang berkeadilan, disertai transparansi fiskal, bisa mendorong kepatuhan wajib pajak,” jelasnya.

Di Indonesia, lanjut dia, sistem perpajakannya belum berkeadilan. Kontribusi pajak orang kaya dan pengusaha masih sangat kecil.

Dia merujuk pada realisasi PPh non-karyawan dan pengusaha yang hanya Rp9,41 triliun. Angka itu jauh di bawah PPh karyawan sebesar Rp 134,96 triliun dan PPh badan senilai Rp 255,37 triliun.

Kasus lainnya adalah pemberian keringanan pajak yang hanya ditujukan kepada industri besar dan kalangan pengusaha.

“Ada rencana kenaikan PPn 12 persen yang akan membebani rakyat. Di sisi lain, ada penghapusan pajak penjualan barang mewah,” ujar peraih gelar Ph.D bidang keuangan di University of Queensland ini.

Pajak yang berkeadilan

Agar struktur pajak Indonesia bisa berkeadilan, Nurhastuty merekomendasikan aktor utama kebijakan, yaitu Kementerian Keuangan, untuk untuk menata sistem perpajakan agar lebih efektif dan efisien, mengatasi ketimpangan ekonomi, dan ada indikator alokasi penggunaan pajak.

“Keringanan dan subsidi pajak seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berpendapatan rendah,” ujarnya.

Dia juga mengusulkan agar peningkatan tarif pajak penghasilan bagi kelompok super kaya (high net worth individual/HNWI) sebesar 45 persen.

“Menaikkan pajak bagi super kaya adalah solusi meningkatkan penerimaan negara, bukan menaikkan PPN,” tegasnya.

Dia juga mengusulkan agar penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dinaikkan selevel senior manager atau pendapatan Rp 10 juta ke bawah. 

Lebih lanjut, menurut dia, perubahan tarif pajak yang lebih progresif harus disertai dengan perbaikan transparansi dan akuntabilitas perhitungan, penarikan, hingga penggunaan pajak.

“Kita harus membangun database online dari tingkat RT/RW hingga Presiden,” jelasnya.

Terakhir, sistem perpajakan yang berkeadilan perlu ditopang oleh sistem perpajakan yang efisien dan transparan serta law enforcement yang tidak tebang pilih.

MAHESA DANU

Share your vote!


Apa reaksi Anda atas artikel ini?
  • Fascinated
  • Happy
  • Sad
  • Angry
  • Bored
  • Afraid